alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b18b9f5dcd770fd2a8b456b/larangan-mantan-koruptor-nyaleg-bakal-kandas

Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas

Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas
Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Polrestabes Surabaya di Jakarta, Senin (14/5/2018). Presiden Jokowi dan Menteri Tjahjo sepakat mantan napi korupsi boleh nyaleg.
Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi calon legislator tampaknya bakal mentah. Sebab, pemerintah mengisyaratkan bakal menolak Peraturan KPU (PKPU) yang memuat larangan itu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setidaknya sudah mengisyaratkan akan menolak menandatangani PKPU itu.

Dua politisi PDI P itu satu suara tak ingin melarang mereka yang pernah dihukum karena kasus korupsi, maju lagi menjadi pejabat publik.

Yasonna menyatakan, PKPU itu bertentangan dengan Undang-undang. "Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja," kata Yasonna di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (4/6/2018) seperti dinukil dari Merdeka.com.

Tjahjo segendang sepenarian. "Posisi saya (sebagai) pemerintah ya sama dengan dengan Pak Menkumham," ujar Tjahjo, Rabu (6/6/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dalih keduanya juga sama, mereka menilai tak ingin menandatangani peraturan yang mereka anggap berlawanan dengan Undang-undang.

Yasonna menilai, KPU tidak berwenang mencabut hak politik seseorang untuk maju dalam Pemilu Serentak 2019. Pencabutan hak politik bisa dilakukan sesuai perintah Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Tak hanya dua menteri itu, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, Selasa pekan lalu menyatakan mantan koruptor memiliki hak berpolitik. "Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.

Jokowi mengakui kewenangan KPU untuk membuat aturan. Tapi dia menyarankan agar KPU menelaah lagi aturan itu. "KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Jokowi.

Yasonna menilai tujuan PKPU melarang napi mantan korupsi maju menjadi caleg sebenarnya baik, tapi caranya tidak tepat. Dia menyarankan agar KPU membuat aturan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

Sebelumnya KPU menjelaskan, pelarangan mantan narapidana kasus korupsi ini dasarnya jelas, pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman meyakini PKPU itu tak berlawanan dengan Undang-Undang. Justru mendetailkan aturan yang ada. Dalam pasal 240 itu, calon belum pernah dipenjara karena melakukan pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

Maka, KPU mempersilakan mantan narapidana seperti maling ayam atau utang-piutang, untuk maju mencalonkan diri. "Tapi kalau yang bekas napi tiga jenis, seperti narkoba, seks dan korupsi, KPU harap mereka tidak boleh nyalon. Maka itu kami atur di PKPU," ujar Arief kepada Beritagar.

Jika dihukum lima tahun itu boleh maju mencalonkan diri. Syaratnya hukuman pidananya sudah selesai dan orang itu harus menyatakan bahwa dia mantan narapidana.

Pengamat dari The Indonesia Institute Arfianto Purbolaksono menilai larangan yang dilakukan KPU sudah tepat. "Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain," ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6/2018) seperti dikutip dari Republika.co.id.

Menurutnya, korupsi tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak-hak sosial-ekonomi masyarakat, dan membuat lembaga-lembaga publik terpuruk. "Oleh karenanya pelaku kejahatan korupsi tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya," ujar dia.
Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...g-bakal-kandas

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas Aditya Moha menanggung penjara 4 tahun karena suap demi ibu

- Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas Masjid terpapar radikalisme dicatat, tapi tak diungkap

- Larangan mantan koruptor nyaleg bakal kandas Enak tak enak jadi pegawai negeri

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di