alexa-tracking

Tak ada mobil dinas dan parcel untuk Lebaran PNS

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b17aa151cbfaaca788b456a/tak-ada-mobil-dinas-dan-parcel-untuk-lebaran-pns
Tak ada mobil dinas dan parcel untuk Lebaran PNS
Tak ada mobil dinas dan parcel untuk Lebaran PNS
Pekerja merangkai parcel Lebaran di Pataruman, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (4/6/2018). Kementerian PAN-RB dan KPK melarang PNS menerima parcel dan menggunakan mobil dinas untuk mudik.
Setelah sempat diperbolehkan, pemerintah akhirnya melarang pemakaian mobil dinas untuk mudik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur akhirnya melarang penggunaan mobil dinas buat mudik.

Asman akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : B/21/M.KT.02/2018. Surat Edaran yang dikeluarkan Selasa (5/6/2018) itu Asman memerintahkan, pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas. "Seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik," kata Asman seperti dikutip dari situs menpan.go.id.

Surat Edaran ini berbalik dengan pernyataan Asman akhir April lalu. membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018, Asman menyatakan mobil dinas boleh dipakai mudik asal biaya dan ongkosnya ditanggung sendiri.

"Selama ini kan mobil dinas tidak dibolehkan. Tapi tahun ini saya bilang sepanjang itu digunakan tidak memakai biaya kantor, silakan," ujar Asman seperti dikutip dari Antaranews, Senin (30/6/2108). "Semua ditanggung sendiri, tidak boleh dibebankan ke kantor. Mobil itu kan melekat sama pribadinya."

Bahkan, awal Mei lalu, Asman sempat mengizinkan fasilitas bus kantor digunakan untuk mudik. "Kan ada bus di kantor, bus ini untuk karyawan-karyawan, kalau mereka pinjam boleh, tapi bukan biaya kantor," kata Asman, Kamis (3/5/2018).

Kelonggaran yang sempat Asman berikan ini berbeda dengan kebijakan menteri sebelumnya. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dulu melarang penggunaan mobil dinas operasional untuk mudik. Namun membolehkan mobil dinas yang melekat pada jabatan untuk dipakai mudik. Misalnya, mobil dinas menteri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal tegas melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Jika dipakai untuk mudik, ada benturan kepentingan, sehingga bisa membuat publik tak percaya kepada pejabat negara.

"Kepada pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas operasional, untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik," kata Agus seperti dipetik dari detikcom, Senin (4/6/2018).
PNS Juga Dilarang Terima Parcel
Dalam Surat Edaran tersebut juga ditegaskan, PNS dilarang menerima hadiah (parcel) Lebaran. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. "PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".

Jika melanggar larangan ini, PNS bisa dikenai hukuman disiplin dari skala ringan hingga berat. Sanksi dari pelanggaran disiplin ini mulai dari teguran lisan hingga dipecat.

KPK melarang penyelenggara negara menerima parcel. Apalagi jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan terindikasi sebagai gratifikasi.

Agus mengatakan, imbauan itu sudah diumumkan ke sejumlah lembaga negara melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan memiliki risiko sanksi pidana.

"Apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi," kata Agus.
Tak ada mobil dinas dan parcel untuk Lebaran PNS


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...uk-lebaran-pns

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Tak ada mobil dinas dan parcel untuk Lebaran PNS Kerajaan Arab Saudi mulai bagikan SIM untuk perempuan

- Tak ada mobil dinas dan parcel untuk Lebaran PNS Jatah kenaikan gaji untuk TNI/Polri dan Babinsa

- Tak ada mobil dinas dan parcel untuk Lebaran PNS Mengingatkan bahaya sampah plastik lewat ogoh-ogoh

×