alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b169ee5d89b09524e8b457a/singkirkan-pasal-tipikor-dari-rkuhp

Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP

Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP
Ilustrasi: KPK akan kehilangan gelanggang?
Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengirimkan surat-surat ke sejumlah pihak –termasuk Presiden- untuk meminta agar delik tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP (RKUHP). Surat-surat itu dikirim pada 14 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017, 24 Mei 2017, dan 13 Februari 2018.

Belakangan tindakan KPK tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.

Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin memandang tindakan KPK tersebut sebagai "bentuk pembangkangan pada birokrasi, pada presiden.”

Dengan mengirim surat itu, bagi anggota Panitia Kerja RKUHP dari Fraksi Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi, KPK dianggap “melakukan tekanan. Itu, menurut saya, tidak etis”

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, KPK “tidak punya hak untuk menolak UU”.

Namun, dengan menimbang keadaan darurat korupsi yang ada, publik bisa jadi punya pandangan berbeda ketimbang ketiganya mengenai upaya yang dilakukan KPK untuk mencegah masuknya delik Tipikor ke dalam RKUHP. Bahkan boleh jadi publik justru memandang suara KPK mewakili suara publik.

Anggota Panja RUU KUHP Arsul Sani memang pernah menyatakan bahwa RKUHP hanya mengambil 2 atau 3 pasal di setiap UU yang terkait dengan tindak pidana khusus, termasuk UU Tipikor.

Namun dalam catatan Indonesia Corruption Watch ( ICW), berdasarkan draf Februari 2017, RKUHP memuat hingga 20 pasal yang sudah ada dalam UU Tipikor. Jika pasal-pasal dalam UU Tipikor masuk ke dalam RKUHP, maka tidak ada lagi sifat khusus dari Tipikor dan KPK kehilangan alasan untuk tetap hidup.

KPK –beserta upaya pemberantasan korupsinya- dilemahkan. Kekhawatiran KPK terancam itu tentu tidaklah mengada-ada.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah berkata, “Begitu KUHP disahkan, KPK -kalau bisa- enggak ada lagi. Pakai KUHP saja.”

Pernyataan itu sudah sangat jelas menunjukkan motif masuknya delik Tipikor ke dalam RKUHP.

Namun hendaknya wacana penolakan atas rencana memasukkan delik Tipikor ke dalam RKUHP bukan semata-mata ditempatkan sebagai persoalan konflik antar lembaga negara. Wacana itu melampaui persoalan ketegangan antar dua lembaga negara.

Yang harus terus kita ingat, kehadiran UU Tipikor tidak lepas dari situasi darurat korupsi yang dihadapi negeri ini. Korupsi bukan lagi kejahatan biasa dengan upaya pemberantasan yang biasa pula.

UU Tipikor hadir dengan latar belakang bahwa masyarakat kita menginginkan upaya yang serius untuk memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). UU Tipikor itu “diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.”

UU Tipikorlah yang mengamanatkan pembentukan KPK. Lembaga antikorupsi itu hadir untuk merespon keadaan darurat korupsi itu sebab “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.”

Jika delik Tipikor masuk ke dalam RKUHP, maka yang perlu ditanyakan kepada kita semua adalah apakah korupsi sudah bukan lagi kejahatan luar biasa?

Presiden Jokowi pernah mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita sama-sama menjaga KPK," ujar Presiden (10/9/2017).

Kini saatnya kita mempertanyakan kembali pernyataan presiden tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta KPK tidak terlalu khawatir dengan pencantuman delik korupsi dalam RUU KUHP. Tidak perlu ada kecurigaan bahwa KPK akan diperlemah apa lagi dibubarkan.

Yasonna menjamin, jika ada ketentuan umum, kemudian ada ketentuan khusus, yang dipakai adalah ketentuan khusus karena sifatnya lex specialis (bersifat khusus).

Bagaimana jaminan Menkum HAM itu bisa dipercaya? Sebab pelaksana UU bukanlah Kemenkum HAM, tapi penegak hukum. Bukan rahasia dalam beberapa kasus, penegak hukum malah mengesampingkan peraturan lex specialis.

Sengketa pers, misalnya, sekali pun ada UU Pers, tak jarang yang digunakan untuk menjerat wartawan dan media adalah KUHP, bukan UU Pers.

Kita juga perlu juga mempertanyakan, apakah penegak hukum di luar KPK sudah cukup siap untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi pada saat ini? Kewenangan SP3 yang melekat pada penegak hukum selain KPK sangat berpotensi dijadikan alat permainan dalam penegakan hukum.

Selama publik belum teryakinkan bahwa masyarakat kita telah cukup bersih dari perilaku korupsi dan reformasi di tubuh Polri dan Kejaksaan berhasil diwujudkan, maka korupsi tetaplah harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang perlu ditangani pemberantasannya dengan lembaga khusus dan undag-undang yang khusus pula.

Sebetulnya, di tengah wacana penolakan masuknya delik Tipikor ke dalam RKUHP, pihak legislatif dan pemerintah dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga negara.

Pihak legislatif dan eksekutif bisa menunjukkan kepada seluruh warga negara bahwa peraturan perundang-undangan disusun demi melindungi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik; bukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan oligarki partai politik dan birokrat. Apa lagi sampai mengesankan untuk memperlunak tindakan hukum pada koruptor.
Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...kor-dari-rkuhp

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP Cegah evolusi radikalisme ke terorisme di kampus

- Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP Selamatkan remaja kita dari bunuh diri

- Singkirkan pasal tipikor dari RKUHP Jangan main-main dengan informasi palsu

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di