alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Wapres JK minta Pemda yang tak bisa bayar THR segera sampaikan pada PNS
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b16732496bde6ef188b456e/wapres-jk-minta-pemda-yang-tak-bisa-bayar-thr-segera-sampaikan-pada-pns

Wapres JK minta Pemda yang tak bisa bayar THR segera sampaikan pada PNS


Quote:



nah lo

pusat: "ada aturannya. lo bayar tuh gaji thr pns".
pemda: "lo yg janjiin napa gw yg susah"


emoticon-Ultah  emoticon-Wkwkwk  emoticon-Ultah
Post ini telah di hapus oleh Kaskus Support 03
Sebaiknya proyek di masyarakat dikurangi dulu, mending selamatkan pengahsilan dulu. Pns itu pekerjaan Dan Harus dapat gaji Dan tunjangan. kPK aja pegawainya digaji tinggi baru mau Kerja, Mana mau Kerja kalo ga digaji. 😁
Diubah oleh humbang-30
Tadi si emak risma juga bingung buat thr pns
kadang kebijakan yang populis memang akan terkendala berbagai hal, dan hal ini patut untuk dipertanyakan? apa tidak ada kajian mendalam sebelum buat kebijakan, jangan hanya karena agar populis tapi malah bikin bingung masyarakat.


Pada baca artikelnya ga sih?
emoticon-Bingung
Pusat udah memperhitungkan anggaran yang dari mereka kasih ke daerah itu cukup
ASALKAN
ga dihamburkan ke dalam kegiatan yang ga perlu seperti PERJALANAN DINAS contohnya
Kapan yah buruh tani dan nelayan dipikirin?


Quote:


Suara nya gak signifikan bray
Jd jgn ngarep
permisi om numpang tanya, untuk PP PP sebelumnya THR emang d bebankan ke APBD apa APBN?
Quote:


ini sama saja pusat mengadu domba pemimpin daerah sama pegawainya
percaya pusat?


Quote:


Kok ngadu domba?
emoticon-Bingung
Malah baguslah nunjukin mana daerah yang benar tata keuangannya dengan daerah yang banyak pemborosan kayak perjalanan dinas emoticon-Big Grin
Quote:


gaji 14 dan 13 dri pusat, cuman di PP sekarang thr (gaji 14) mencakup tunjangan kinerja, tunjanhan daerah, dll, yg mana itu bukan scope nya pusat, tapi daerah. Itu yg berat. Mana peraturannya mendadak, pemda mana sanggup nyiapin dana. Tunjangan2 tu gede lho, kaliin berapa ribu pns per daerah
Quote:


jadi begini ya om, ada THR yg mana isinya gaji pokok + tunjangan yg d cover APBD. untuk bagian gaji pokok d bebankan dr APBN. diluar itu d bebankan ke APBD ya?
Uangnya (kaga) ada ya jok?
rejim goblok

persis taun lalu, JKW seenaknya maen ngelanjutin proyek mangkrak tampa perencanaan dana, hanya untuk pilkada DKI
walhasil banyak proyek pemda DAK yang ga ada duit buat di bayar, karena terserap untuk ngelanjutin proyek2 mangkrak. DPKAD yang ke pusat cuma di bilang "duitnya ga ada"
Sekarang begini lagi, mentang2 mau pilkada/pemilu maen seenaknya ngasih kebijaksanaan adhoc.
Quote:


kalau ga paham beginian mending diem
APBD itu dirumuskan dari setahun sebelumnya ke pusat dan disetujui oleh pusat juga. APBD terdiri dari DAU(dana alokasi umum) dan DAK(dana alokasi khusus), di dalam APBD itu didalam nya ada untuk proyek2, gaji, perjalanan dinas tunjangan dll. Malahn untuk gaji dan tunjangan itu APBD seringkali di alokasikan lebih dari 50%.

Sedangkan PAD(pendapatan asli daerah) utamanya adalah pajak dan restribusi sudah di proyeksikan dari tahun sebelumnya juga untuk keperluan yg sama. dana silva deposito atau claim pembayaran untuk proyek yg tidak selesai, biasanya cuma bisa di hitung pada saat akhir tahun.

Jadi kalau tau2 pusat maen kasih kebijaksanaan masalah gaji dan tunjangan, sewajarnya Pusat juga menyediakan dana tersebut. Karena APBD itu datangnya dari pusat.


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di