alexa-tracking

Kejaksaan jadi penghalang peradilan HAM

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b166adcd675d46f408b457b/kejaksaan-jadi-penghalang-peradilan-ham
Kejaksaan jadi penghalang peradilan HAM
Kejaksaan jadi penghalang peradilan HAM
Jaksa Agung HM Prasetyo (tengah) saat buka puasa bersama Partai Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (2/6/2018). Prasetyo berkali-kali menginginkan penyelesaian kasus-kasus pelangaran HAM berat di jalur nonyudisial.
Penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menemui jalan seret di Kejaksaan Agung. Desember 4 tahun lalu, Komisi Nasional HAM sudah memberikan Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat. Dalam laporan itu dimuat 10 kasus yang telah selesai diselidiki dan perlu ditindaklanjuti.

Dari 10 kasus pelanggaran HAM berat itu, 9 di antaranya merekomendasikan Kejaksaan Agung menindaklanjuti, menyidik, atau menangani kasus-kasus tersebut. Salah satu aksi yang mendorong penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat adalah Aksi Kamisan.

Aksi Kamisan adalah aksi damai yang sejak 18 Januari 2007 yang digelar oleh para keluarga/korban pelanggaran HAM berat di depan Istana Negara. Pekan kemarin, pertama kalinya Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menerima mereka.

Namun respons dari Kejaksaan Agung mengecewakan publik. Pertama, Jaksa Agung M Prasetyo menilai bukti-bukti pelanggaran itu minim.

Sehingga siapapun yang jadi Presiden, Jaksa Agung, atau Komnas HAM, akan sulit membawa kasus-kasus pelanggaran HAM ini ke pengadilan. Bahkan Prasetyo menilai, hasil penyelidikan itu hanya asumsi, opini saja, bukan bukti.

Kedua, Kejaksaan Agung malah menilai penuntasan HAM ini bukan PR (Pekerjaan Rumah) mereka. "Itu bukan PR Kejagung, itu PR bersama. Ada Komnas HAM di sana, tidak semata-mata kejaksaan. Kami hanya menerima hasil penyelidikan dari Komnas HAM," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (5/6/2018), seperti dikutip dari detikcom.

Penyelidikan kasus pelanggaran HAM diserahkan sepenuhnya kepada Komnas HAM. Kejagung, kata Prasetyo, akan menerima hasil penyelidikan Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

"Kalau hasil penyelidikannya sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan penyidikan, sudah ada peradilan ad hoc-nya ya jalan," ujarnya.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyesalkan pernyataan Prasetyo. Menurut Taufan pernyataan Prasetyo itu tak sesuai dengan koridor hukum.

"Proses penyelidikan Komnas HAM telah dilakukan secara patut sesuai dengan lingkup dan batas kewenangan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM adalah keterangan korban, keterangan saksi-saksi dan ditunjang dengan alat bukti," kata Taufan seperti dikutip dari detikcom.

Jaksa Agung sebagai penyidik wajib menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Aturan itu memberi kewenangan Jaksa Agung untuk menyidik, menangkap dan menahan seseorang, mengangkat penyidik ad hoc, hingga menuntut di pengadilan.

Maka seharusnya Kejaksaan Agung segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, sesuai undang-undang. "Apapun tindakan hukum yang diambil merupakan sepenuhnya lingkup kewenangan Jaksa Agung," kata Taufan.

Jaksa Agung diharapkan tidak terus membangun wacana di luar konteks hukum dan justru mengabaikan tugas dan kewajibannya. "Ini ditindaklanjuti saja, Komnas HAM akan terbuka, kami berpegang pada kewenangan yang diberikan UU," ujar Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, seperti dipetik dari Kompas.com.

Selama ini, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersendat di Kejaksaan Agung. Bahkan, karena tersendat, Presiden RI ke-3 BJ Habibie sampai harus menyerahkan dokumen soal pelanggaran HAM itu langsung ke Presiden Jokowi.

Dokumen serupa pernah diserahkan ke Jaksa Agung Hendarman Supandji. Tapi kasus-kasus itu tak juga tuntas. Jaksa Agung Prasetyo pesimistis dan berkali-kali mengarahkan penuntasan kasus pelanggaran HAM lewat jalur nonyudisial alias di luar pengadilan.
Kejaksaan jadi penghalang peradilan HAM


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-peradilan-ham

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kejaksaan jadi penghalang peradilan HAM Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak

- Kejaksaan jadi penghalang peradilan HAM Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat

- Kejaksaan jadi penghalang peradilan HAM 8 Sektor perkasa lambungkan IHSG