alexa-tracking

Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b1666a4d44f9f76338b4576/taktis-akan-banding-setelah-gugatan-quotpidato-pribumiquot-anies-ditolak
Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak
Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak
Anies Baswedan saat masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta (15/2/2017).
Tahun lalu, hanya sehari setelah pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, langsung menghadapi masalah hukum. Sejumlah pihak mempermasalahkan kata "pribumi" yang diucapkan Anies dalam pidato politik pertamanya di Balai Kota DKI Jakarta (16/10/2017).

Beberapa pihak langsung melaporkan sang gubernur kepada Kepolisian RI (Polri), sementara Tim Advokasi Anti-Diskriminasi Ras dan Etnis (Taktis) memilih untuk melalui jalur hukum perdata.

Gugatan Taktis terhadap Anies itu teregistrasi dengan nomor perkara 588/PDT.GBTH.PLW.2017/PN.JKT.PST pada 17 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada awalnya Majelis Hakim meminta kedua pihak melakukan mediasi, tetapi gagal. Sidang gugatan pun mulai dilaksanakan pada 24 Januari 2018.

Anies dituntut dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Beleid. Pasal itu menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pada Senin (4/6), Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan untuk menolak gugatan Taktis terhadap Anies Baswedan tersebut.

Dalam keputusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Tafsir Sembiring Meliala, Majelis Hakim menolak gugatan Taktis terhadap Anies Baswedan. Alasannya, ucapan "pribumi" itu tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran perdata karena antara penggugat dan tergugat tidak terdapat hubungan pribadi. Istilahnya, niet ontvankelijke verklaard, atau gugatan memiliki cacat formil.

"Menimbang, sebelum majelis hakim mendalami ada tidaknya ucapan tersebut atau apakah perbuatan melawan hukum atau tidak, maka oleh karena tidak ada hubungan penggugat dan tergugat yaitu hubungan pribadi. Menimbang bahwa perbuatan perdata ini bukan hubungan pribadi," kata Tafsir Sembiring, seperti dikutip detik.com.

Dugaan tindak diskriminasi pada kata pribumi tersebut pun tak masuk ke dalam bahan pertimbangan hakim. Penggugat harus gigit jari karena ongkos perkara pun dilimpahkan kepadanya.

Namun para penggugat tidak menyerah. Mereka langsung memikirkan langkah hukum lanjutan yang dapat ditempuh usai penolakan tersebut.

Menurut salah satu anggota Taktis, Daniel Tonapa Masiku, ada dua langkah yang tengah dipikirkan untuk segera dilakukan. Pertama adalah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, atau mengajukan gugatan baru dengan mekanisme citizen law suit (CLS).

Kepada Kompas.com, Daniel menyatakan kemungkinan Taktis akan memilih untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, ketimbang CLS.

"Kalau citizen law suit, kan, harus ada prasyarat yang harus dipenuhi. Tapi, kita lihatlah dulu, kalau memang ini, ya kami ajukan banding," ujar Daniel.

Mekanisme CLS akan memposisikan Taktis sebagai warga negara yang menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Jika akan mengambil langkah citizen lawsuit, lanjut Daniel, pihaknya akan menggandeng lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk memperkarakan kembali kasus itu. Selain itu, pihaknya juga harus menyiapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai pihak penggugat.

Sementara itu, Anies bersyukur atas keputusan PN Jakpus tersebut dan meminta semua pihak untuk menghormati keputusan hakim tersebut.

"Saya sudah terima dan sudah dengar beritanya ya kita hormati putusan aja karena saya juga enggak pernah menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang [mengelompokan/memecah]," ujarnya, dikutip Tirto.id, Senin (4/6).

Ia juga menyatakan akan menghormati putusan pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap (inkrah). "Jadi tugas kita jalankan tugas jangka panjang. Buat saya putusan apapun Alhamdulilah. kita hormati putusan hakim," tuturnya.

Dalam pidato politik perdananya sebagai gubernur tahun lalu itu, Anies membaca teks sepanjang lima halaman selama 20 menit. Kata "pribumi" tersebut diucapkannya hanya sekali.

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies.

Ucapan itu kemudian memicu perdebatan dan polemik warganet. Istilah nonpribumi di Indonesia diasosiasikan dengan warga keturunan Tionghoa.

Setelah terjadi kerusuhan besar-besaran pada Mei 1998, yang mempertebal prasangka rasial terhadap para keturunan Tionghoa itu, Presiden BJ Habibie mengaluarkan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi.

Anies dianggap melanggar instruksi presiden tersebut. Selain itu, pada Pilkada 2017, Anies berduel dengan Basuki Tjahaja Purnama, sang gubernur petahana yang adalah keturunan Tionghoa.

Oleh karena itu banyak yang punya tafsir lain soal kata "pribumi" yang digunakan Anies pada pidato tersebut.

Saat itu Anies menyatakan kata "pribumi" itu dipakainya dalam konteks masa kolonial, sesuai isi pidatonya, bukan untuk menyinggung lawan politik atau warga keturunan Tionghoa lainnya.
Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-anies-ditolak

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat

- Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak 8 Sektor perkasa lambungkan IHSG

- Taktis akan banding setelah gugatan "pidato pribumi" Anies ditolak Acungan tiga jari Bupati Purbalingga setelah OTT KPK