alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b16626c1cbfaac3678b457a/tak-ada-larangan-polisi-masuk-kampus-apalagi-saat-darurat

Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat

Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat
Tim Densus 88 bersama tim Gegana Brimob Polda Riau membawa barang yang mencurigakan dari area penggeledahan gedung Gelanggang Mahasiswa Kampus Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru, Riau, Sabtu (2/6/2018).
Penangkapan tiga orang terduga teroris di kampus Universitas Riau, Kota Pekanbaru, pada akhir pekan lalu mendapat kritikan.

Sejumlah alumni Universitas Riau (Unri) menilai penggerebekan yang dilakukan Densus 88 Polda Riau dan Polresta Pekanbaru terlalu berlebihan.

“Mengarahkan personel dengan senjata lengkap. Bahkan ada mobil tempur (rantis/kendaraan taktis) masuk kampus. Seolah-olah kampus Unri itu sarang teroris,” sebut Yopi Pranoto, salah satu alumni jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unri dalam Okezone.com.

Dua suara dari Gedung Parlemen Senayan juga berpendapat sama. Fadli Zon dan Fahri Hamzah berpandangan, lokasi-lokasi seperti kampus, rumah sakit, dan gedung parlemen adalah tempat yang tidak boleh ada senjata.

“Apakah ada teroris bersenjata dalam kampus? Kenapa tidak kirim intel dan ditangkap di luar kampus?...Ini Polri atau kompeni?” tutur Fahri dikutip detikcom, Sabtu (2/6/2018).

Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir justru muncul dengan pendapat berbeda. Menurutnya, tidak ada aturan sebuah perguruan tinggi bebas dari pemeriksaan aparat penegak hukum.

“Tidak ada istilah kampus steril dari pemeriksaan, itu nggak boleh. Senjata laras panjang atau laras pendek, bagi saya bukan urusan itu. Yang mengganggu keamanan, kami silakan untuk masuk,” ucap Nasir di Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).

Namun, Nasir menambahkan catatan khusus. Aparat penegak hukum diperbolehkan masuk ke dalam area pendidikan jika telah ada indikasi terjadinya ancaman yang membahayakan keamanan negara.

Seperti halnya yang terjadi di Unri, para terduga teroris tersebut telah merakit bom yang bisa saja meledak sewaktu-waktu.

Oleh karenanya, Nasri memastikan baik Kemenristekdikti maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak akan selalu memantau setiap acara yang diadakan oleh institusi pendidikan.

Keterangan senada juga dikatakan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kampus bukanlah zona terbatas yang polisi tidak bisa masuk. “Ini kan masih wilayah RI,” ujarnya dalam KOMPAS.com, Minggu (3/6/2018).

Lebih dari itu, menurut Setyo, penggeledahan yang dilakukan Densus 88 dengan senjata laras panjang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Jadi bagaimana SOP-nya membawa senjata panjang, masa yang masuk harus ganti pakai tongkat polisi misalnya, sementara bomnya sudah siap,” lanjut Setyo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di Jakarta mengatakan, Muhammad Nur Zamzam alias Zamzam alias Jack (32), salah satu terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di Unri terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Ansharut Tauhid (JAD).

“Mereka ini sama dengan kelompok penyerang di Mapolda Riau, sama-sama jaringan JAD,” tutur Iqbal dalam ANTARA.

Zamzam ditangkap bersama empat bom dengan daya ledak tinggi, setara dengan bom yang meledak di sejumlah titik di Kota Surabaya, Jawa Timur, bulan lalu. Zamzam ditangkap bersama dua orang lainnya, RB alias D (34) dan OS alias K (32). Ketiganya adalah alumnus kampus Unri.

Zamzam diduga memiliki kemampuan membuat bom dari bahan triacetone triperoxide (TATP).

Terkait adanya penyusupan paham radikalisme di dalam kampus, Menristekdikti Nasir mengaku tidak kecolongan.

Dirinya meyakini radikalisme di kampus Indonesia telah ada sejak 1983, ketika Presiden Soeharto membentuk kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

“Saya sudah berkali-kali cerita, kasus ini adalah kejadian sejak tahun 1983 setelah ada NKK/BKK. Kemudian kampus ada kekosongan kegiatan terus diisi mereka (radikal), dan ini berjalan sampai sekarang,” sambungnya dalam CNN Indonesia.

Menurut rencana, Nasir akan mengumpulkan seluruh rektor dari perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas cara penanggulangan radikalisme dan intoleransi di dalam kampus pada 25 Juni 2018.

“Agendanya hanya satu, membahas bagaimana menanggulangi radikalisme dan intoleransi di dalam kampus,” tegas Nasir.
Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-saat-darurat

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat 8 Sektor perkasa lambungkan IHSG

- Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat Acungan tiga jari Bupati Purbalingga setelah OTT KPK

- Tak ada larangan polisi masuk kampus, apalagi saat darurat Jalur kereta di Jawa punya 500 titik rawan bencana

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di