alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Cibiran Gubernur Jatim untuk Kelakuan Sandiaga Uno, Gak Punya Etika
3 stars - based on 4 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b162c1f60e24bdd028b456e/cibiran-gubernur-jatim-untuk-kelakuan-sandiaga-uno-gak-punya-etika

Cibiran Gubernur Jatim untuk Kelakuan Sandiaga Uno, Gak Punya Etika

......dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 10 ayat 2 disebutkan, tata aturan kelembagaan maupun kepartaian.

Disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam kedudukannya dalam partai sebagai pengurus atau anggota partai harus ikut membangun budaya dan etika politik yang santun berbudaya berbangsa dan bernegara.....



Cibiran Gubernur Jatim untuk Kelakuan Sandiaga Uno, Gak Punya Etika


POJOKSATU.id, JAKARTA – Kelakuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengkritik pemerintah secara langsung dinilai sudah tak melanggar etika kepemerintahan.

Sebab, Sandi yang notabene kepanjangan tangan pemerintah, justru bertindak seolah bukan pimpinan daerah yang berada langsung di bawah pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Soekarwo dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/6/2018).

Pria yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur itu menilai, kelakuan Sandi itu kurang tepat.


Soekarwo membeberkan, berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014, seorang wakil kepala derah bertanggung jawab kepada kepala daerah.


Dalam menjalankan tugas, wakil kepala daerah juga wajib menjaga etika dan norma serta secara struktural berada di bawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sandiaga perlu memahami semua hal tersebut, karena dia sudah menjadi bagian dari pemerintah,” jelas Soekarwo.

Ia menjelaskan, tugas Mendagri sendiri adalah membantu Presiden mengurus pemerintahan.

Terutama di bidang otonomi daerah, administrasi wilayah, pembinaan pemerintahan daerah, kedudukan keuangan dan catatan sipil serta hal-hal yang menyangkut urusan wakil pemerintah pusat di daerah.

Mendagri juga mengkoordinasikan pemerintahan di daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota.

“Karena itulah, segala sesuatu yang terkait permasalahan pemerintah daerah harus dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai atasan langsung,” lanjutnya.

Sementara, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 10 ayat 2 disebutkan, tata aturan kelembagaan maupun kepartaian.

Disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam kedudukannya dalam partai sebagai pengurus atau anggota partai harus ikut membangun budaya dan etika politik yang santun berbudaya berbangsa dan bernegara.

“Apabila ada kritik dan saran bagi pemerintah, dapat disampaikan melalui partai politik dan selanjutnya disampaikan ke pemerintah,” bebernya.

Pakde Karwo menyarankan, kritik dan saran disampaikan kepada Mendagri. Karena atasan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Mendagri.

Itupun tidak disampaikan secara terbuka,” tegas dia.

Berbeda jika kepala daerah dan wakil kepala daerah sekaligus menjadi pengurus partai. Maka kritik dan saran bermuatan politik disampaikan lewat induk partai masing-masing.

“Selanjutnya partai menyampaikan pernyataan politiknya,” terang Pakde Karwo.

Pria yang juga kader Partai Demokrat itu menambahkan, dalam UU juga sudah jelas bahwa kepala dan wakil kepala daerah merupakan satu paket pemerintahan yang tidak dapat terpisahkan.

Maka sebaiknya apa yang disampaikan wakil gubernur sudah merupakan satu kesatuan pandangan kepala daerahnya.

“Pendapat saya selaku Ketua APPSI, tidak semestinya wakil gubernur menyampaikan kritik langsung kepada pemerintah,”

“Beliau kapasitasnya selaku wakil pemerintah pusat dan arah kritiknya sudah di ranah politik praktis,” pungkasnya.

tkp

Nahhh loooo.... emoticon-Ngakak


Urutan Terlama
Halaman 1 dari 4
asu cuk!
Baru tau kalau pemerintah pusat kebal kritik.
modaro San
doyok kan fungsinya sbg penggembira, bukan bagian dr pemerintahan
Sandiaga Kaget, Soekarwo Mengomentari Etika-nya
lah, dia jd wahgabener bukan krn pinter dlm bidang pemerintahan, tp krn pinter tipu, krn dia paham masih banyak umat yg dodoh yg gampang di bodoh2in, apalagi pake ayat...
gpp bodoh, korupsi.. yg penting seimin..
emoticon-Ngakak

Lah sandi ngomong gitu hari apa???
Sabtu minggu itu hari libur
Dan bila hari libur posisi sandi bukan sebagai wagub dki tapi sebagai kader gerindra untuk pemenangan pilpres 2019

Masa soal begini aja ga paham si tu gubernur jatim
MASA KRITIK PEMERINTAH TIDAK BOLEH. SAYA KRITIK ATASAN AJA BOLEH KOK. KALAU SALAH WALAUPUN ATASAN YA HARUS DIINGATKAN
namanya juga lucu lucuan
Mungkin saat itu berbicaranya dalam kapasitas sebagai petugas partai dan bukan disaat jam tugasnya.. Mencontoh dari kata2 Ibu Mega kan.. Kok malah sewot?
Quote:


Jadi badut ultah gitu emoticon-Ultah
wagabener lucu lucuan saja rupanya..
dia kira lagi duduk di jajaran komisaris kali
kl msh pada ingat gmn dulu jokowi sbg walikota jg menolak kebijakan pusat yg menaikkan harga bbm, sbg walikota solo jokowi lbh menjadi kepanjangan tangan pdip yg jg menolak kenaikan bbm waktu itu.
Sandy...Sandy...yg mana Yach...???
Yg tupai pake BH itu bukan sich?
Karena Sandi ga paham organisasi. Dikira dia masih oposisi aja. Ato mgk krn kemampuannya cuma bacot, padahal ga perlu pake bacot.. wong tinggal ngadep atasan aja..
Quote:


ngeritik atasan tinggal ngadep aja gan.
bukan kayak orang ga punya akses macam mak lampir idola mu..
bukannya dulu kowi sering krtik beye ya, bahkan ikut nolak kenaikan BBM, makanya felem dia kowi adalah kita ga jd tayang karena ada adegan nolak BBM.


lupa ingatan,
.monggo diajarin etika klo gitu
Quote:


https://www.viva.co.id/berita/nasion...harga-bbm-naik

kowi saat menjadi walkot emoticon-Wink emoticon-Wink emoticon-Wink
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di