Sebuah pesawat Garuda Indonesia bersiap mendarat di Bandara Ngurah Rai, Kuta, Bali, 15 Mei 2018.
Ribuan pilot maskapai Garuda Indonesia (GA) berencana mogok kerja. Artinya ribuan jadwal penerbangan GA bakal berhenti dan jutaan penumpang bakal gigit jari.

Rencana mogok para pilot disampaikan dalam siaran pers Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. pada Sabtu (2/6/2018). Siaran pers berisi lima butir itu menegaskan bahwa ancaman mogok terbang adalah upaya terakhir para pilot sejak 2017 untuk mencuri respon dari pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, agar mau menyelamatkan keuangan GA.

Para pilot menilai ada pengelolaan yang tidak beres (mismanagement) dan pemerintah harus membereskannya agar GA tetap berjaya sebagai flagship Republik Indonesia. Salah satu bentuk buruknya kinerja manajemen, menurut para pilot, tercermin pada harga saham GA di bursa efek.

Per 31 Mei 2018, harga per lembar saham GA hanya Rp254. Padahal saat meluncurkan saham perdana (IPO) pada 2011, harga saham per lembar GA adalah Rp750. Penurunan harga saham terus menerus dinilai sebagai gambaran kinerja yang buruk.

"Kondisi ini sangat merugikan perusahaan dan masyarakat luas, serta terjadi pengurangan pelayanan terhadap konsumen di segala lini," demikian siaran pers itu.

Sejauh ini belum diketahui kapan rencana mogok itu akan terjadi. Para pilot bakal memberi tahu 7 hari sebelum aksi. Adapun tenggat jawaban dari pemerintah selama 30 hari sudah selesai pada Sabtu (2/6).

Jadi, bisa saja 1.300 pilot dan 5.000 awak penerbangan bakal mogok pada masa mudik Lebaran 2018. Bila itu terjadi, rencana jutaan orang untuk mudik bisa berantakan.

"Saat arus mudik Lebaran pun kami lakukan jika pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi masalah ini," kata Presiden Asosiasi Pilot Garuda Kapten Bintang Handono. Turun tangan yang dimaksud adalah menyelamatkan GA agar tak bernasib malang seperti flagship Merpati yang tutup karena bangkrut.

Meski begitu, siaran pers di atas sudah menegaskan bahwa mogok para pilot dan awak penerbangan tidak akan dilakukan pada masa krusial seperti Lebaran. "...jika keputusan mogok harus diambil, maka keputusan tersebut pasti tidak bertepatan dengan momen krusial para konsumen."

Kabar terbaru dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengatakan bahwa para pilot dan awak penerbangan akan menunda aksi mogok hingga selesai masa Lebaran 2018. "Saya sudah mendapatkan laporan dari Dirut Garuda bahwa para pilot itu menunda untuk melakukan mogok," ujar Budi dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (3/6).

Lantas apa permintaan konkret para pilot? Bintang mengatakan kepada Tempo.co bahwa salah satunya adalah perbaikan proses perekrutan pilot karena saat ini menggunakan sistem kontrak.

Sistem itu dinilai membahayakan kondisi perusahaan karena tidak jelas siapa penggantinya ketika seorang pilot kehabisan kontrak kerja. Lebih kacau lagi, lanjutnya, sistem itu tak pernah dibicarakan lebih dulu dengan serikat karyawan dan melanggar perjanjian kerjasama. "Pilot harus jadi karyawan, tapi malah dikontrak," kata Bintang.

Direksi GA juga dinilai melakukan pelanggaran serius di dunia penerbangan dengan tidak mengisi Direktur Teknik dan Operasi. Padahal menurut Bintang, itu diatur oleh regulasi penerbangan dunia.

GA kemudian menunjuk posisi Direktur Teknik dan Operasi tanpa melewati Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengisian posisi itu pun dilakukan ketika hasil audit menyatakan tak ada penanggung jawab penerbangan.

Sementara Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono membenarkan ada sistem kontrak dalam perekrutan pilot. Kontrak awal adalah 2 tahun dan bisa diperpanjang selama 5 tahun. Bila pilot bekerja dengan baik selama 5 tahun, status sang pilot akan menjadi karyawan tetap (permanen).

Belum diketahui apa yang menjadi latar GA dalam perubahan kebijakan perekrutan pilot. Yang jelas, Hengki menjamin para pilot tak akan mogok karena GA dan pemerintah terus memenuhi tuntutan para pilot.

Dari pemerintah diwakili Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Sementara dari GA diwakili oleh para direksi, Serikat Karyawan Garuda Indonesia, dan Asosiasi Pilot Garuda.

Di sisi lain, TNI AU bersiap membantu menurunkan para penerbangnya apabila para pilot Garuda positif mogok pada masa Lebaran 2018. Dilansir JawaPos.com, Kepala Dinas Penerangan TNI-AU Marsekal Pertama Novyan Samyoga menegaskan hal itu bisa dilakukan sejauh GA mengirim permohonan bantuan melalui surat resmi.

Samyoga menjelaskan penerbangan militer dan komersial memang berbeda, tapi TNI AU memiliki sejumlah penerbang yang memiliki sertifikasi penerbangan komersial.

Kapten Bintang pun menolak usulan itu. Menurutnya, ada sejumlah hal teknis yang membedakan antara penerbangan militer dan komersial serta ada ketentuan berbeda. Hal senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia Kapten Rama Noya yang menyarankan agar GA, pemerintah, dan para pilot menemukan solusi terbaik.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ada-masa-mudik

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang

- TKI asal NTT jadi korban dominan di Malaysia

- Surat KPK ke Presiden agar delik korupsi tak masuk RKUHP