alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Citizen Journalism /
Sengkarut Handoko Lie di Tanah Medan Centre Point
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b14dd9412e257f64b8b4569/sengkarut-handoko-lie-di-tanah-medan-centre-point

Sengkarut Handoko Lie di Tanah Medan Centre Point

emoticon-Keep Posting Gan emoticon-Keep Posting Gan
Repost dari Kompasiana.com

Sengkarut Handoko Lie di Tanah Medan Centre Point

Mangkir dari pemanggilan penyidik Kejaksaan hingga tiga kali, Handoko Lie, Direktur PT Agra Citra Kharisma (ACK) dipaksa masuk kamar berjeruji, Selasa (7/4). Pemilik bangunan Medan Centre Point tersebut ditahan atas dugaan korupsi pengalihan tanah milik PJKA (PT. KAI) seluas 32.255 M2 menjadi HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Pemda Tingkat II Medan tahun 1982. 

Seperti yang telah diberitakan dimedia bahwa Handoko telah ditetapkan sebagai tersangka bersama  Abdillah dan Rahudman Harahap (dua mantan Wali Kota Medan) pada Januari 2014 lalu. Sengkarut lahan yang diatasnya dibangun bangunan MCP semakin menjadi jelas setelah boss PT. ACK ini juga disangkakan kasus atas Penerbitan HGB (Hak Guna Bangunan tahun 1994, dan pengalihan HGB Tahun 2004 serta perpanjangan HGB 2011. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan dimulai dari tanggal 7 April sampai dengan 26 April, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan oleh Tony Tubagus Spontana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.

Berdalih merasa belum menerima surat penggilan ke tiga ia mangkir dari panggilan pasca pemanggilan pemeriksaan kedua yang telah ia jalani. Pemeriksaan pertma pada 27 November 2014 dan kedua pada 3 Februari 2015 lalu. Penyidik kembali memanggil Handoko untuk menjalani pemeriksaan ketiga, namun ia mangkir. Berdasarkan informasi yang kami terima, pada panggilan pertama 3 Maret, Handoko tidak hadir tanpa keterangan. Sementara pada 1 April, ia mengaku tidak mengetahui ada panggilan. Berdalih sedang di luar kota, maka ia tak datang.

Sebaiknya bangunan MCP ditertibkan, karena lahan tersebut terbukti adalah milik PT. KAI yang merupakan bukan tanah negara bebas, bisa dibuktikan bukan milik PT. ACK. Merujuk kepada hasil putusan pengadilan melalui Peninjauan Kembali di tingkat MA yang bersifat final dan mengikat. Kewajiban bagi kedua pihak, yakni Pemko Medan dan PT ACK agar mematuhinya. 

Kepemilikan lahan yang di klaim Handoko Lie dan lambannya Pemerintah Kota Medan mengeksekusi bangunan MCP telah dimentahkan oleh keputusan Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali yang diajukan PT KAI telah diterima oleh MA.

Aparat penegak hukum juga harus menangkap, memeriksa dan mengadili orang--orang yang terbukti terlibat di dalamnya tanpa terkecuali. Bila ada anggota DPRD Medan yang terlibat dalam proses persetujuan atau turut menyutujui perubahan peruntukkan lahan tersebut juga wajib dicomot. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Mahasiswa Pelajar dan Cendekia Pemuda Pancasila 1959 (DPP Mahardika PP 1959), Nanang Ardiansyah Lubis kepada pewarta, Sabtu (2/4). 

KPK perlu mendalami lagi untuk menemukan sejumlah bukti. Bangunan yang berdiri diatas lahan PT. KAI tersebut diduga pada saat pembangunannya sarat dengan praktek kolusi dan korupsi. Ada dugaan kuat para petinggi di Pemerintah Kota Medan dan SKPD terlibat dengan praktek suap untuk pendirian bangunan MCP tegas Nanang.

Tak berhenti disini, Jumadi selaku Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan,menjelaskan bahwa pihaknya telah menolak perubahan peruntukkan lahan tersebut dan tidak ingin terlibat karena asalnya bangunan tesebut sejak awal tidak jelas. 

"Sejak awal berdiri, bangunan itu sudah salah. Pemko Medan dinilai mengabaikan peraturan yang mereka buat sendiri. Jangan hanya mengejar PAD." sindirnya.

Sebenarnya ini bisa menjadi yuris prudensi sekaligus warning bagi oknum-oknum yang senang menggelapkan atau merampok aset negara, peringatan ini ditujukan kepada para Aparatur Negara hingga masyarakat yang berlindung dibalik preman-preman politik yang haus akan harta dunia untuk menghentikan polahnya mulai saat ini. Cepat atau lambat sengkarut Handoko Lie atas pendirian bangunan secara ilegal akan menuai buah asamnya. Saatnya lahan dikembalikan kepada pemililiknya.

emoticon-Ngamukemoticon-Ngamuk


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di