alexa-tracking

Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b14d8ad12e2573d4a8b4569/susi-dorong-sertifikasi-tuna-lokal-dan-terus-melobi-jepang
Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang
Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (kedua kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kanan) ketika bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Sejak dua tahun lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah menyatakan perang terhadap penangkapan ikan ilegal dan membuat sebuah keberlanjutan sumber daya alam sebagai salah satu pilar utama.

Hasilnya, tahun ini ikan berhasil menjadi salah satu komoditi yang menyumbangkan surplus terhadap ekonomi Indonesia. Akan tetapi, masih banyak pengusaha di bidang perikanan yang tak memiliki sertifikat, khususnya untuk ikan tuna (Thunnini).

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato di acara 3rd Bali Tuna Conference yang diselenggarakan di Bali pada 31 Mei-1 Juni 2018.

"Indonesia dalam Bali Tuna Conference ini berbicara tentang menuju kepada sertifikasi supaya produk kita ini lebih kompetitif. Dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing menuju ke Legal Reported Regulated Fishing," ungkap Susi dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (3/6), seperti dikutip Liputan6.com.

"Di mana dari sertifikasi ini, tuna Indonesia bisa mendapatkan harga premium sehingga bisa berkompetisi di pasaran dunia."

Tuna tanpa sertifikat disebutnya sulit, bahkan tak bisa dijual dan berkompetisi di pasar luar negeri.

Indonesia adalah lokasi yang potensial untuk menangkap tuna. Berbekal aturan yang tepat, tuna dapat ditangkap oleh semua nelayan, bukan hanya kapal-kapal besar, baik milik perusahaan lokal maupun asing.

Nelayan di Bali, Banda Neira (Maluku), dan Sendang Biru (Jawa Timur) memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menangkap tuna yang besar dengan jarak yang cukup dekat, tanpa harus ke tengah laut.

Selain itu, para pengusaha juga harus meningkatkan sistem registrasi kapal tuna khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan, dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna.

Dalam Bali Tuna Conference, Indonesia juga menyampaikan tentang penolakan produk perikanan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Produk perikanan dan perusahaan harus bersih dari tindak perbudakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Kita sudah compliance dengan human rights. Itu juga salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi premium. Jadi dunia ini sudah peduli dengan keberlanjutan, dunia ini sudah peduli dengan human rights," jelas Susi.

"Kita tidak boleh lagi melakukan sebuah industri dengan manajemen semau kita. Aturan dunia, standar dunia. Dan kita semua sudah mengarah ke yang lebih baik yaitu sustainability."

Indonesia juga telah dianggap sangat pantas diperhitungkan dalam bisnis tuna dunia.

Menurut data resmi FAO (organisasi makanan dan pertanian PBB), yang dipublikasikan melalui The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), pada tahun 2016 terdapat 7,7 juta metrik ton tuna dan spesies seperti tuna ditangkap di seluruh dunia.

Pada tahun yang sama para nelayan Indonesia memasok lebih dari 16 persen dari total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton/tahun.

Sementara itu volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 659,99 juta dolar AS (Rp9,17 triliun) pada tahun 2017.

Kalau tuna Indonesia sudah bersertifikat, terjaga ketertelusurannya, serta keberlanjutannya, Susi berharap negara lain akan mengikuti. Kesadaran untuk melakukan semua itu disebutnya akan menjaga ikan tuna agar terus ada dalam jumlah yang banyak dan terus cukup untuk industri.
Melobi Jepang
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah berupaya untuk melobi pemerintah Jepang agar menurunkan bea masuk produk perikanan Indonesia ke negara tersebut.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto, kepada Tempo.co (3/6), menyatakan mereka tengah berupaya meyakinkan Jepang bahwa Indonesia adalah negara G20 yang sudah tidak lagi terbelakang, termasuk dalam proses penangkapan ikan.

Saat ini produk perikanan Indonesia masih dikenakan bea masuk sebesar 7 persen oleh pemerintah Jepang, lebih tinggi ketimbang Thailand dan Vietnam. Akibatnya, ikan-ikan dari Indonesia itu sulit bersaing di pasar Negeri Sakura tersebut.

Upaya lobi tersebut telah mulai dilakukan pada akhir bulan lalu ketika Menteri Susi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Tokyo, Jepang (30/5).

Ia menyampaikan permintaan penurunan atau bahkan pembebasan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke Jepang melalui skema IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement).

Dikutip Kontan, Susi menyatakan Indonesia pantas mendapatkan pembebasan bea masuk karena lebih gencar memberantas penangkapan ikan ilegal dibandingkan Thailand dan Vietnam.

Ia juga menawarkan kerja sama pembangunan enam Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)--Sabang, Natuna, Morotai, Biak Numfor, Moa, dan Saumlaki kepada 83 pengusaha Jepang.

Walau pengusaha asing dilarang untuk menangkap ikan di kawasan Indonesia, tetapi mereka bisa berinvestasi pada sektor pengolahan dan logistik. Susi, dikutip Bisnis.com, menjanjikan kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan asistensi penuh terhadap pengusaha yang berminat berinvestasi.
Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-melobi-jepang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang TKI asal NTT jadi korban dominan di Malaysia

- Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang Surat KPK ke Presiden agar delik korupsi tak masuk RKUHP

- Susi dorong sertifikasi tuna lokal dan terus melobi Jepang Pungutan zakat Cilandak Barat yang melampaui kewajaran