Jakarta: Presiden Joko Widodo mengultimatum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga tersebut mendapat opini tidak menyatakan pendapat (TMP) pada laporan keuangan 2017 oleh BPK.


'Kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga enggak ada lagi yang TMP. WTP semuanya, enggak ada lagi yang WDP (wajar dengan pengecualian). Semuanya WTP. Semuanya!' tegas Jokowi saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LHPP) 2017 di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.


Eks Gubernur DKI Jakatrta itu meminta pihak terkait menjalankan rekomendasi BPK. Dia ingin pengelola keuangan negara bisa dijaga dengan baik sehingga bisa maksimal dimanfaatkan.


'Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara serta tentang pertanggungjawaban kita kepada rakyat, kepada masyarakat bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,' beber eks Wali Kota Solo itu.


Di sisi lain, Jokowi bersyukur pemerintah kembali mendapat opini WTP dari BPK. Itu merupakan WTP kedua yang didapatkan pemerintah setelah predikat sama diterima tahun lalu.


Jokowi memuji kinerja Kementerian Keuangan dalam mengelola laporan keuangan. Dia senang melihat peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/peristiw...kp-dan-bakamla

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Prestasi Menteri Susi Dinilai Paling Mentereng

- Pengadaan di Kementerian Diminta Wajib Masuk E-Procurement

- Hanya 35% Kementerian/Lembaga Berada di Zona Hijau