alexa-tracking

Pemko Medan Diminta Rubuhkan Bangunan Centre Point

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b141730d9d770bc5a8b456b/pemko-medan-diminta-rubuhkan-bangunan-centre-point
Pemko Medan Diminta Rubuhkan Bangunan Centre Point
emoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kissemoticon-Big Kiss

Pemko Medan Diminta Rubuhkan Bangunan Centre Point
emoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansipemoticon-Hansip

MEDAN, WOL – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Mahasiswa Pelajar dan Cendekia Pemuda Pancasila 1959 (DPP Mahardika PP 1959), Nanang Ardiansyah Lubis meminta Pemko Medan segera melakukan perubuhan bangunan Medan Centre Point (MCP), karena lahan seluas 32.255 M2 tersebut milik PT KAI, bukan milik PT Agra Citra Karisma.

Pasalnya kepemilikan lahan yang di klaim Handoko Lie beberapa waktu lalu dan diperkuat lagi dengan enggannya Pemko Medan merubuhkan bangunan permanen itu dianulir oleh Mahkamah Agung. Hal itu dikarenakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT KAI diterima oleh MA. Disamping itu, bangunan tersebut juga sudah sarat dengan praktek kolusi dan korupsi saat pendiriannya. Kuat dugaan petinggi di Pemko Medan serta SKPD terkait menerima sejumlah upeti atas pendirian bangunan itu.

“Dengan merujuk kepada hasil putusan pengadilan (hasil PK di MA, red) yang sudah bersifat final dan mengikat, agar dipatuhi oleh kedua belah pihak, yakni Pemko Medan dan PT ACK. Aparat penegak hukum juga harus menangkap serta mengadili orang–orang yang terbukti terlibat di dalamnya, tak terkecuali anggota DPRD Medan yang menyetujui perubahan peruntukkan lahan tersebut. Sebab tindakan mereka itu perbuatan melawan hukum,” ungkapnya kepada Waspada Online, Sabtu (2/4). (Baca juga: Eksekusi Centre Point Didukung Berbagai Kalangan)

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi mengaku, pihaknya menolak perubahan peruntukkan lahan tersebut karena bangunan tesebut sejak awal sudah tidak jelas. Sehingga pihaknya tidak ingin terlibat dalam sengketa lahan yang terjadi antara PT KAI dan PT ACK. “Sejak awal berdiri saja bangunan itu sudah salah. Jangan hanya mengejar PAD, Pemko Medan mengabaikan peraturan yang mereka buat sendiri,” ketusnya.

Tidak jauh berbeda dengan Fraksi PKS, Staf ahli Fraksi Demokrat DPRD Medan, G Setiawan Sirait mengaku, berdasarkan pandangan di fraksinya, mereka tidak menolak perubahan peruntukan lahan Medan Centre Point. Akan tetapi menunda sampai adanya keputusan yang jelas dari pengadilan atas sengketa ini. “Kami menunda, bukan menolak. Kalau Mahkamah Agung memenangkan PT KAI atas PK-nya, maka Pemko Medan harus mematuhi keputusan yang sudah inkrah tersebut,” terangnya.

Pada berita sebelumnya, Kejaksaan Agung akhirnya menahan Handoko Lie, Direktur PT Agra Citra Kharisma, Selasa (7/4). Pemilik bangunan Centre Point Medan, tersebut dijebloskan ke penjara setelah tiga kali mangkir dari pemanggilan penyidik kejaksaan. “Tersangka ditahan atas kasus dugaan korupsi pengalihan tanah milik PJKA (sekarang PT KAI) menjadi HPL (hak pengelolaan lahan) Pemda Tingkat II Medan tahun 1982,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tubagus Spontana.

Selain itu, Handoko Lie juga disangkakan kasus Penerbitan HGB (Hak Guna Bangunan tahun 1994, dan pengalihan HGB Tahun 2004 serta perpanjangan HGB 2011. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Terhitung dari 7 April sampai 26 April, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Handoko ditetapkan sebagai tersangka bersama dua mantan Wali Kota Medan, Abdillah dan Rahudman Harahap pertengahan Januari 2014 lalu. Ia diketahui telah menjalani dua kali pemeriksaan. Masing-masing pada 27 November 2014 dan 3 Februari 2015 lalu. Penyidik juga diketahui kembali memanggil Handoko untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga. Namun dalam dua kali panggilan, Handoko tidak memenuhi panggilan. Pada panggilan pertama 3 Maret, ketidakhadiran tanpa keterangan. Sementara pada 1 April, Handoko mengaku tidak mengetahui adanya panggilan. Karena itu tak dapat memenuhinya sebab berada di luar kota. (wol/muhammad rizki/data1)

Hayo siapa apakah hukum indonesia akan di jalankan atau hanya di jadikan pajangan saja.
Yuk gan share agar para artikel ini sampai pada pihak pemko padang.
emoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Ganemoticon-Cendol Gan
Gotham City emoticon-Big Grin
liburan telah tiba.... ayo main ke mall. emoticon-Smilie
KASKUS Ads
image-url-apps
Haiya, u olang tak tau PENG MENGATUL NEGALA O......
×