alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Kenapa Bakamla dan Kementerian Kelautan mendapat opini disclaimer
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b13d31da09a398d178b4586/kenapa-bakamla-dan-kementerian-kelautan-mendapat-opini-disclaimer

Kenapa Bakamla dan Kementerian Kelautan mendapat opini disclaimer

Kenapa Bakamla dan Kementerian Kelautan mendapat opini disclaimer
Terdakwa kasus suap pengadaan drone dan alat satellite monitoring di Bakamla Nofel Hasan meninggalkan persidangan, Rabu (10/1/2018). Karena kasus ini, Bakamla mendapatkan opini disclaimer.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakpatuhan pemerintah dalam keuangan. Menurut hasil pemeriksaan dari audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 BPK menemukan ketidaksesuaian senilai Rp25,25 triliun dan US $34 ribu di 84 kementerian/lembaga.

Belanja yang tidak sesuai ketentuan itu ada pada belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang.

Secara umum, BPK menaruh perhatian pada belanja di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kepada 2 lembaga ini, BPK menyatakan opini auditnya disclaimer alias Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, ada sejumlah penyebab 2 lembaga itu tersebut diberi opini disclaimer.

Dia mengandaikan, pemeriksaan BPK merupakan pemeriksaan umum (general check up) di bidang kesehatan.

Sebab lembaga untuk mendapat opini disclaimer , pertama mereka menolak untuk memberikan 'darahnya' untuk diperiksa. "Bagaimana lab bisa menyatakan sehat atau tidak sehat, dia disclaimer pasti. Itu satu kondisinya," kata dia di Kantor Pusat BPK Jakarta, Rabu (30/5/2018) seperti dinukil dari detikfinance.

Kondisi kedua, ada keanehan pada objek yang diperiksa. Sehingga, pemeriksa tidak memiliki keyakinan untuk memberikan opini.

Begitu diambil 'darahnya' auditor kaget, karena 'darahnya' aneh, sehingga susah dinilai sehat atau tidak. "Artinya pemeriksa tidak memungkinkan mendapat keyakinan," ujarnya.

Di Bakamla, BPK mendapati penyimpangan belanja Rp211 miliar berupa kekurangan volume realisasi pembayaran pembangunan kapal 80 meter yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp206 miliar. Ada juga peralatan pendukung yang kurang dalam hibah Stasiun Bumi Bitung dan Bangka Belitung sebesar Rp160 juta.

Di KKP, ada belanja yang tidak sesuai berupa pengadaan barang percontohan budidaya ikan lepas pantai sebesar Rp114 miliar.

Auditor Utama I BPK, Kreshna Reza menjelaskan, Bakamla memperoleh opini yang sama seperti tahun lalu. Dia menyatakan opini itu diberikan karena kondisinya seperti pada analogi pertama, enggan memberikan 'darahnya' untuk diperiksa.

Untuk Bakamla, predikat disclaimer diberikan karena ada data yang ditahan sementara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyidikan. Sehingga pemeriksa dari BPK tidak punya dasar menilai laporan keuangan Bakamla wajar atau tidak. BPK sudah menyurati KPK, tetapi data itu tidak diberikan.

Tapi, ada juga yang terjadi karena analogi kedua. Di BPK, mengenal adanya batas maksimal kesalahan. Kalau nilai temuan di atas dari itu pemeriksa tidak memiliki keyakinan.

"Ini ada beberapa permasalahan sehingga kita memberikan opininya masih disclaimer," ujarnya. Bahtiar menambahkan, kondisi ini serupa dengan terjadi di Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti.

"Di KKP kurang lebih sama jadi banyak persoalan di persediaan, aset tetap, belanja untuk memperoleh persediaan, yang menjadi persoalan sehingga pemeriksa tak memiliki keyakinan untuk menyatakan pendapat," ujar dia.

Menanggapi predikat disclaimer dari BPK, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku heran. Sebab, KKP sudah diundang untuk memberi penjelasan kepada BPK. KKP sudah menerangkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk penilaian laporan keuangan tahun 2017.

Susi menyatakan, Dirjen KKP sudah menanggapi pertanyaan BPK. "Namun semua respons kami sepertinya tidak dihitung atau tidak direspons, saya tidak tahu persoalannya," ujar Susi seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/6/2018).

Susi menyinggung usahanya menghemat anggaran selama 3 tahun terakhir. Menurut Susi, penghematan yang merupakan bagian dari program Susinisasi. Selama hampir Rp10 triliun uang negara sudah dikembalikan. "Rp10 triliun itu besar sekali, saya kembalikan kepada negara. Makanya saya tidak habis pikir kenapa disclaimer," ucap Susi.

Dalam audit untuk LKPP tahun 2017, total laporan keuangan 88 kementerian/lembaga, sebanyak 80 institusi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 6 institusi mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 institusi mendapat predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.
Kenapa Bakamla dan Kementerian Kelautan mendapat opini disclaimer


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ini-disclaimer

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kenapa Bakamla dan Kementerian Kelautan mendapat opini disclaimer Penangkapan terduga teroris di kampus Riau

- Kenapa Bakamla dan Kementerian Kelautan mendapat opini disclaimer Uang Rp1,9 miliar di rumah dinas Bupati Bengkalis

- Kenapa Bakamla dan Kementerian Kelautan mendapat opini disclaimer Diduga dukung HTI, Guru Besar Undip bisa dipecat

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di