Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan disebut membangkang karena penolakan RUU KUHP. Prasangka buruk tentang surat KPK kepada Presiden Joko Widodo dinilai tidak substansial.


Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan surat sengaja dikirim agar Jokowi dan instansi terkait memahami risiko pelemahan pemberantasan korupsi pada RUU KUHP.


'Upaya-upaya melemahkan KPK sudah sering terjadi, dulu revisi UU KPK digagas bahkan dengan pembatasan umur dan kewenangan KPK,' kata Febri saat dikonfirmasi, Minggu, 3 Juni 2018.


Baca: Isi Surat KPK kepada Jokowi Soal RUU KUHP


Febri menjelaskan ada sejumlah pihak yang terganggu dengan kinerja KPK. Terlebih, dalam beberapa hari terakhir Lembaga Antikorupsi kerap menangkap tangan pejabat negara ataupun anggota legislatif korup.


Menurut Febri, Lembaga Antirasuah percaya Jokowi mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. Wajar KPK mengirim surat kepada Jokowi untuk menibmang kembali risiko RUU KUHP.


'KPK sebagai penegak hukum yang selama ini menjadi instansi yang ditugaskan UU memberantas korupsi tentu wajib menyampaikan jika ada sesuatu yang memiliki risiko melemahkan KPK,' jelas Febry.


Baca: KPK Dinilai Rusak Pembahasan Revisi UU KUHP


Febri mengatakan pihaknya meyakini Jokowi tidak dalam posisi ingin melemahkan KPK. KPK berharap RUU KUHP tidak menjadi kado membahayakan bagi pemberantasan korupsi dan menguntungkan para koruptor.


'Tidak sulit bagi Presiden dan DPR mengeluarkan pasal-pasal tipikor dari RKUHP tersebut. Selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut melalui penyusunan revisi UU 31/1999 yang sekarang sedang berlaku,' ujar Febri.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/Rk...-soal-ruu-kuhp

---

Kumpulan Berita Terkait :

- KPK Khawatir Revisi KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi

- KPK Diminta Baca Revisi KUHP Secara Utuh

- Arsul Nilai Pidana Korupsi di UU Tipikor Salah Kaprah