Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat, kembali ditundanya penjualan Rumah DP 0, mengindikasikan jika program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini terancam gagal.

"Penundaan launching rumah DP nol rupiah oleh Pemprov yang telah seringkali dilakukan, menunjukkan program tersebut terindikasi gagal karena sulit diimplementasikan," kata Trubus kepada NNC, Kamis (31/5/2018).

Trubus mengungkapkan sejumlah alasan mengapa program tersebut terindikasi gagal, seperti ketidaksiapannkan program rumah DP 0 terlihat dari tingkat formulasi atau perumusan konsepnya dan ketiadaan perangkat hukum yang melindunginya.

Kemudian, lanjut Trubus, koordinasi antar intansi terkait yang lemah serta minimnya anggaran yang ada menjadi salah satu leletnya implementasi program dp nol rupiah.
"Memang diakui sejak awal program itu terkesan dipaksakan, terburu-buru, tanpa kajian yang mendalam dan hanya sekedar memenuhi janji politik kampanye," ujarnya.

Bahkan, ditambahkan Trubus, program DP 0 ini yang katanya didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi dalam prakteknya bertentangan dengan aturan Bank Indonesia (BI).
"Kebingungan Pemprov terus berlanjut ketika Pemprov dihadapkan pada tingginya harga rumah dan rendahnya UMP/UMR DKI Jakarta yang hnya Rp3,6 juta per bulan. Padahal rumah DP 0 diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni mereka yang berpenghasilan rata-rata 7 juta perbulan," jelasnya.



"Masyarakat dibuat bingung setiap mau memesan rumah DP 0, karena selalu diberikan penjelasan yang tidak memadai. Ini terlihat dari awalnya pembentukan UPT/BLUD yang meskipun telah ada Pergubnya tetapi personalia yang menjalankan program tersebut juga belum ada," tandasnya.

Seperti diberitakan, hingga kini Pemprov DKI belum meluncurkan program Rumah DP 0. Padahal menurut Sandiaga, segala aturan soal Rumah DP 0 telah disiapkan oleh Pemprov DKI, termasuk Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penyelenggaraan dan skema pembiayaan rumah DP 0.

Lantas, apa penyebabnya hingga program hunian yang berbentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) itu belum bisa diluncurkan?

Sandi beralasan, Pemprov DKI masih membuat modul komunikasi untuk disampaikan ke publik, sehingga masyarakat benar-benar memahami segala mekanisme yang berkaitan dengan kepemilikan Rumah DP 0.

“Jadi untuk Pergub sebenarnya sudah selesai, untuk Pergub pembiayaan juga sudah selesai, tapi yang diinginkan adalah saya dan Pak Gubernur itu kita tidak ingin rilis sebelum modul komunikasi selesai. Ini sekarang lagi disiapkan,” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis, (24/5/2018).

Pentingnya modul komunikasi, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, sebab banyak berita yang simpang siur mengenai program Rumah DP 0 dan masyarakat dibuat bingung.



“Kemarin itu simpang siurnya luar biasa, oleh karena itu kita meminta Sudin Perumahan yang ditugaskan untuk bergabung dalam rumah DP 0 rupiah ini memastikan mereka untuk berkoordinasi dengan ahli komunkiasi untuk menyusun modul komunikasi kepada publik,” ucap dia.

Lalu, kapan modul komunikasi itu selesai dibuat? "Belum sampai kepada kami, tapi kami ingin cepat, modul ini harus memastikan bahwa warga harus mengerti dengan bahasa yang sederhana, saya mau secepatnya, saya tidak ingin terburu-buru dan hasilnya menjadi blunder," jelas Sandi.

Sebelumnya, Sandiaga berjanji rumah DP nol rupiah akan mulai dijual akhir bulan April atau paling lambat awal Mei. Saat itu ia menyebut, pemprov sedang menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) terkait skema pembiayaannya.

"Satu sampai dua minggu ini kita akan melengkapi dengan pergub tentang pembiayaannya. Dan insya Allah penjualannya bisa di-launching akhir bulan April atau awal bulan Mei," ujar Sandi di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Barokah.com