alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ketika Oposan Tuding Jokowi Tidak Pro Buruh Swasta
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b0cfe75d675d411338b4567/ketika-oposan-tuding-jokowi-tidak-pro-buruh-swasta

Ketika Oposan Tuding Jokowi Tidak Pro Buruh Swasta

Ketika Oposan Tuding Jokowi Tidak Pro Buruh SwastaSangat menarik ketika saya menerima kiriman link berita dalam grup WA yaitu sebuah tulisan opini berjudul “Mungkin Buruh Perlu Mengulang Sejarah THR”. Tulisan  yang dibuat oleh Sasmito Madrim, Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen dan redaktur portal law-justice.co yang dimuat di portal law-justice.co.
Baca juga : Rp 112 Juta Fiksi atau Bukan, Ternyata Megawati Belum Pernah Gajian
Awalnya saya berfikir tulisan ini hanya mengulas  sejarah diberikannya tunjangan hari raya (THR) untuk kaum buruh. Namun ternyata isinya lebih banyak tudingan miring kepada pemerintahan Joko Widodo yang dianggap tidak pro buruh swasta dan hanya memanjakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Sehingga layak diduga syarat kepentingan politik untuk pemilihan Presiden tahun 2019. Pemerintahan Jokowi Widodo dianggap lebih memperhatikan ASN yang bekerja lamban dibanding buruh swasta yang harus lebih berkeringat untuk mendapatkan upah bulanan.
Sementara buruh swasta dikebiri dengan diterbitkan PP Nomor 78 Tentang Pengupahan yang dinilai memangkas peran serikat pekerja dalam pembahasan upah minimum.  Termasuk mengaitkan dengan Permen Perindustrian No 51/2013 yang mengatur mengenai sektor padat karya tertentu khusus industri garmen untuk empat daerah, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Purwakarta yang dianggap melegalkan pengusaha untuk membayar buruh dengan murah atau di bawah upah minimum. 
Baca juga : Yogyakarta Awasi Pembayaran THR Ribuan Perusahaan
Sesuatu dasar dan alasan yang salah kaprah. Permen Perindustrian No 51/2013 tidak membuat undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menjadi tunduk. Secara tegas UUK 13/2003 menyatakan upah minimum adalah normatif alias tidak boleh membayar upah lebih rendah. Kalau ada yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum tinggal dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kepolisian karena ancamannya adalah  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
readmore

Sumber: www.law-justice.co

Lucu lucuan :goyang
Buruh dan PNS, Karyawan swasta, penjaga toko dan pekerja lainnya wajar kalo ributin THR


Ditempat gw malah ormas yg ribut THR Lebaranemoticon-Cape d...
Pas natal minta uang pengamanan natalemoticon-Cape d...
Imlek minta angpaoemoticon-Cape d...
Mau pengajian minta sumbanganemoticon-Cape d...

Sudah viral, dedengkot ormasnya bilang itu hanya LUCU-LUCUANemoticon-Marah
BELASAN TAHUN MINTA DUIT TERNYATA HANYA LUCU-LUCUANemoticon-Blue Guy Bata (L)
LUCU-LUCUAN DATENGNYA RAME-RAMEemoticon-Betty
Diubah oleh dewars12yo


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di