Semarang - Guru Besar ilmu hukum Undip Semarang, Prof Suteki SH MHum ramai diperbincangkan setelah postingannya di media sosial soal HTI viral. Dia keberatan jika dirinya disebut anti-NKRI dan anti-Pancasila.

Menurutnya anggapan itu seolah tidak melihat dedikasinya mengajar tentang Pancasila sejak 24 tahun silam.

Hal itu dinyatakan Suteki menyusul pernyataan pihak universitas yang akan memberikan sanksi kepada staf yang melakukan ujaran atau tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Undip pun mengakui Prof Suteki menjadi salah satu yang terancam sanksi.

Salah satu pemicu sampai akhirnya Suteki masuk salah satu staf yang terancam sanksi itu adalah beberapa postingan di media sosial yang dianggap bertentangan dengan NKRI.

Suteki mengatakan, media sosial dalam hal ini facebook memang ia gunakan untuk berbicara dan lebih ke bertanya dengan pandangan segi hukum sesuai keahliannya. Beberapa postingannya menanyakan soal HTI, Khilafah, hingga peristiwa terorisme.

"Orang boleh bertanya, di facebook saya bertanya, jangan dikira saya buat statment. Apakah penyerangan sebuah kelompok itu sebuah teroris?" kata Suteki mencontohkan pertanyaan dalam akun facebooknya ketika ditemui di gedung Magister Ilmu Hukum Undip, Rabu (23/5/2018).

Kemudian terkait dihubungkannya ia dengan HTI, Suteki menegaskan dirinya bukan anggota HTI. Keterkaitannya yaitu ketika diminta menjadi saksi ahli dalam penggugatan pencabutan badan hukum HTI.

"Sewaktu gugatan Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017 saya menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Rentetan itu yang kemudian dihubung-hubungkan orang, ini orang HTI. Saya tegaskan saya bukan orang atau anggota HTI," tegasnya.

"Jika ditafsirkan saya itu mendukung kemudian dikatakan saya anggota HTI, itu terlalu prematur," imbuh Suteki.

Menurut Suteki, memang ada ungkapan dari HTI dalam suatu acara yang cukup "keras", namun sejauh ia mengenal orang-orang HTI, tidak ada unsur pemaksaan pemahaman.

"Saya amati teman-teman HTI perlakuan enak, tidak ada ancaman, paksaan pendapat, hanya sharing pemikiran, tidak ada pemaksaan-pemaksaan pendapat ganti Pancasila ganti NKRI. Saya diskusi tidak sampai seperti itu. Berpikir Islam itu bagaimana thoriqoh iman bagaimana, sistem pemerintahan yang baik bagaimana, riba bagaimana, mereka lebih diskusi ke sana, bukan kalau makar gimana. Saya belum pernah sekalipun mendengar itu (makar) di temen-teman HTI," terang ketua senat Fakultas Hukum Undip itu.

Ia juga menjelaskan soal khilafah yang ia posting di media sosial. Suteki mengaku khilafah merupakan ajaran Islam karena ada bukti, namun tetap tidak bisa dipaksakan di Indonesia yang merupakan negara Demokrasi.

"Kenapa saya katakan khilafah bagian dari ajaran Islam, karena di buku fikih atau pelajaran anak sekolah kita mengenal bagaimana mempelajari tentang khilafah, proses khilafah, khilafah itu apa, ada khalifah ada khilafah, masanya terbentang dari tahun kapan sampai terakhir 1924, itu ada di pelajaran, fakta sejarah. Bagaimana kita katakan itu tidak pernah ada?" jelas Suteki.

"Persoalan kemudian khilafah ini sistem pemerintahan ya bukan ideologi atau paham kemudian tidak bisa dijalankan di Indonesia era sekarang ini, tidak boleh dipaksakan, itu persoalan lain," paparnya.

Pria yang menjadi guru besar sejak usia 40 tahun itu menyayangkan jika dirinya disebut anti NKRI atau Pancasila. Karena menurutnya selama 24 tahun mengajar Pancasila di Undip, Universitas lain, hingga Akademi Kepolisian, ia sama sekali tidak pernah menentang Pancasila dalam pelajarannya.

"Tulisan saya ini tidak bermaksud sampai anti pancasila anti NKRI karena tack record saya jelas. Saya pengajar pancasila 24 tahun. Bayangkan ngomong soal pancasila. Coba tanya anak didik saya, apa pernah saya ajari anti NKRI anti pancasila? Tidak. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pandangan hidup, dalam kehidupan berbangsa sebagi ideologi bangsa, dalam kehidupan bernegara sebagai dasar negara, di internasional sebagai the margin of appreciation, saya jelaskan one by one. Tidak bisa dikatakan anti pancasila," tegasnya.