Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat mengumumkan strategi baru untuk Iran, di Heritage Foundation, Washington DC, Amerika Serikat, 21 Mei 2018.
Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali lepas kontrol. Senin (21/5/2018), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengumumkan 12 tuntutan yang justru memantik amarah, alih-alih membuat Negeri Persia itu patuh.

Salah satu isi tuntutan itu adalah perintah untuk Iran menghentikan dukungannya kepada kelompok-kelompok pemberontak, seperti Hizbollah di Suriah dan Lebanon.

Selain itu, Iran juga diminta menghentikan seluruh program nuklirnya dan memberi akses kepada tim pengawas internasional melakukan pengecekan ke seluruh penjuru negeri untuk memastikan tidak ada pergerakan diam-diam yang dilakukan negaranya dalam hal penggunaan senjata nuklir.

Bukan hanya tuntutan, dalam pernyataannya Pompeo turut menyematkan sebuah ancaman, "jika Iran tidak mematuhi, maka AS tidak akan segan memberikan sanksi terberat sepanjang sejarah dan akan terjadi bencana yang lebih besar dari yang sudah pernah terjadi".

Wakil Komandan Pangkalan Pengawal Revolusi Sarollah di Tehran, Ismail Kowsari, merespons tuntutan itu dengan ancaman balik, "bersama, rakyat Iran akan mengirim pukulan yang kuat ke mulut Menteri Luar Negeri AS dan siapa saja yang mendukung ucapannya itu."

"Siapa Anda dan Amerika, berani membatasi penggunaan senjata nuklir kami? Sejarah pun tahu, bom paling mematikan di Hiroshima dan Nagasaki (Jepang) dilakukan oleh AS," tutur Kowsari dalam pemberitaan Reuters (h/t Iranian Labour News Agency), Selasa (22/5/2018).

Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Iran turut mengeluarkan pernyataan yang menegaskan pemerintahannya menolak penghinaan dan tudingan yang dilontarkan Pompeo.

"Ucapan Pompeo menunjukkan lemahnya intelijen, pengawasan, analisis, serta kebingungan dalam proses pengambilan keputusan," sebut pernyataan yang dirilis Mehr News Agency.

Senada dengan Kowsari, Kementerian Luar Negeri Iran juga menyebut AS tidak memiliki hak untuk menentukan kebijakan apa yang harus dan tidak harus diambil Iran untuk negaranya.

Apalagi, seluruh persoalan yang terjadi di banyak negara Timur Tengah, termasuk Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, Yemen, dan Afghanistan, berpangkal dari campur tangan AS dan sekutunya.

Meski berada di pihak Bashar al-Assad, Iran dengan tegas tidak pernah menyokong kelompok-kelompok radikal yang juga memporak-porandakan sebagian wilayah kawasan tersebut.

"Kelompok teror seperti Al-Qaeda, ISIS, MKO (Mojahedin-e-Khalq Organization), Jundallah, dan kelompok Takfiri lainnya, bisa terus ada berkat sokongan dana para pembayar pajak di AS dan sistem yang tak kompeten di Timur Tengah," sambung pernyataan itu.

Pernyataan itu juga menilai tindakan yang diambil AS ini hanya akan mempermalukan mereka sendiri di hadapan publik dunia.

"Kami harap para pejabat tinggi di AS, khususnya Menteri Luar Negeri, belajar dari kebijakan vis-a-vis yang pernah diambil AS untuk Iran di masa lalu," tukasnya.
Politik Trump
Dua belas tuntutan berikut ancaman yang diucapkan Pompeo muncul bukan tanpa sebab.

Sekitar dua pekan lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk menarik AS dalam kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani bersama Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, Jerman, dan Uni Eropa, tiga tahun silam.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang proklamasi yang menyatakan tujuannya mundur dari perjanjian nuklir Iran setelah menandatanganinya di Ruang Diplomatik Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Selasa (8/5/2018).
Trump menilai Iran telah ingkar, dengan terus melakukan pengembangan program nuklirnya. Bukan itu saja, Iran juga dengan diam-diam menyokong kekuatan radikal yang menciptakan ketidakstabilan keamanan di kawasan.

"Aku pernah mengatakan dengan jelas, jika kesepakatan ini tidak bisa diperbaiki, AS tidak sudi untuk menjadi bagian dari perjanjian itu," sebut Trump.

Sebelum menarik diri, Trump mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Akan tetapi, usai keputusannya dibacakan, Macron mengaku menyesali keputusan yang diambil Washington itu.

Perjanjian nuklir yang terjadi di bawah pemerintahan Barack Obama itu terwujud setelah AS bersama enam negara/konsorsium sepakat untuk mengurangi sanksi yang dijatuhkan kepada Iran dan mengizinkan negara itu untuk kembali mengekspor minyak dan gasnya.

Tudingan Trump bisa jadi tak mendasar. Kepala Kebijakan Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan, pernyataan Pompeo sama sekali tidak mencerminkan langkah "keluar dari perjanjian nuklir" bisa membuat kondisi di kawasan semakin aman dari ancaman senjata nuklir.

Pasalnya, International Atomic Energy Agency (IAEA), lembaga internasional yang menaungi urusan senjata nuklir, sepuluh kali memastikan Iran telah melaksanakan perjanjian serta komitmennya terhadap penggunaan senjata nuklir dalam tiga tahun terakhir ini.

"JCPOA (perjanjian nuklir) adalah hasil dari negosiasi kompleks yang berlangsung selama berdekade, berdasar pada sejumlah pendekatan demi hasil yang terbaik," ucap Mogherini.

Carol Giacomo, penulis senior The New York Times menyebut langkah yang diambil pemerintah AS bukanlah strategi. "Itu adalah bentuk pemikiran yang akan membuat ketegangan di kawasan semakin memburuk, dan mungkin saja berujung pada konflik," ucap Giacomo.

Meski AS menarik diri, perjanjian nuklir itu sejatinya masih berlaku. AS memang meminta negara-negara lain yang turut menandatangani perjanjian itu untuk turut mundur, namun belum ada sinyal bahwa mereka akan menyepakatinya.

Salah satu dampak jika perjanjian itu bubar adalah sejumlah perusahaan asal Eropa, khususnya yang bergerak di migas, harus angkat kaki dari Iran.

Dengan kata lain, Iran masih bisa menggantungkan keberlangsungan salah satu penunjang ekonomi di negaranya jika Uni Eropa tidak mengubah sikap.

"Mereka harus bisa menunjukkan kekuatan mereka di bawah tekanan AS," ucap Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran, Alaeddin Borujerdi, dalam Business Times (h/t Reuters).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ik-amarah-iran

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Harga sembako di Balikpapan melambung

- Pemerintah terbitkan aturan main media sosial untuk PNS

- Pilihan SBY untuk merapat: Jokowi atau Prabowo