HOT THREAD KE 206
*25 Mei 2018*




Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.




Sebelumnya TS haturkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh kaskuser yang menjalankannya. Semoga dengan berpuasa, menjadikan kita sebagai orang - orang yang bertakwa.


Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama baru saja merilis daftar mubaligh atau penceramah yang direkomendasikan. Sebanyak 200 nama yang di anggap memenuhi kriteria di rilis. Menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk menilai penceramah tersebut layak atau tidak untuk di rekomendasikan. Salah satunya yaitu memiliki kompetensi tinggi terhadap ajaran agama Islam. Selain itu mereka juga harus mempunyai pengalaman yang memadai dan terbukti memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

Nama Ketua MUI Ma'ruf Amin, Wakil Ketua MPR sekaligus politisi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua PBNU Said Agil Siradj hingga Mamah Dedeh, termasuk di antara 200 nama yang lolos verifikasi. Namun ada yang mengejutkan. Nama politisi Partai Amanat Nasional sekaligus Mantan Ketua MPR dan tokoh Muhammadiyah, Amien Rais tidak tampak dalam daftar tersebut. Selain itu, nama Habib Rizieq Shihab juga tak ada. Ustadz Abdul Shomad juga tak termasuk dalam daftar ini. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah mereka tidak lolos verifikasi ataukah memang pemerintah tidak memasukkan mereka sebagai penceramah yang di verifikasi?


Lebih lanjut, Lukman Hakim menjelasakan bahwa data tersebut akan terus di update. Data yang saat ini di rilis hanya baru permulaan saja. Dan bukan berarti para penceramah yang tidak terdaftar pada data tersebut tidak boleh berceramah lagi. Data tersebut hanya bersifat sebagai rekomendasi saja.

Namun di balik keputusan pemerintah mengeluarkan list tersebut, ada beberapa hal yang patut kita waspadai. Salah satunya yaitu di khawatirkan akan adanya dikotomi penceramah pemerintah versus penceramah non-pemerintah. Bagaimana jika nantinya ada penceramah yang di gandrungi masyarakat tetapi tidak masuk dalam data Kemenag? Meski tetap di ijinkan untuk berceramah, akan tetapi masyarakat akan menilai bahwa pemerintah pilih - pilih dalam hal memilih penceramah yang sesuai dengan kriteria. Indikator yang di pakai oleh pemerintah pun akan di pertanyakan. Bukan tak mungkin juga, standarisasi ini juga akan di gunakan sebagai alat kepentingan politik.


Akan ada dikotomi penceramah pro pemerintah dan penceramah pro oposisi. Hal ini justru akan membuat umat bingung dan terkotak - kotak. Agama akan jadi ajang jualan politik. Umat justru malah akan su'udzon akan apa yang di lakukan pemerintah ini. Bukannya membuat situasi politik dan keagamaan makin membaik, tapi justru sebaliknya. Memang, tujuan pemerintah melakukan sertifikasi penceramah di karenakan banyaknya penceramah yang berceramah dengan konten radikal dan sejenisnya. Namun jika pemerintah tetap ingin melanjutkan program ini, sebaiknya mereka harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang benar - benar steril dari kepentingan politik praktis dan apa yang mereka lakukan ini semata - mata untuk kebaikan umat dan bangsa Indonesia.







Disclaimer : Asli tulisan TS
Referensi : Ini dan Ini
Sumur Gambar : Om Google