Hasanuddin Nilai Pernyataan Ganti Presiden sebagai Aksi Teror
Senin, 14/05/2018 22:51 WIB


Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2TB Hasanuddin

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin menyebut pernyataan calon Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Sudrajat, soal ganti presiden sebagai aksi teror.

Sudrajat menyatakan itu di atas panggung debat Pilgub Jawa Barat menjelang acara berakhir. Hasanuddin kemudian meminta pendukungnya tidak terprovokasi dengan pernyataan itu. Padahal, usai acara debat, para pendukung Hasanuddin sudah berhadap-hadapan dengan aparat polisi.

"Tolong, saudara jangan dengar ucapan teror seperti tadi atau tindakan-tindakan teror seperti tadi. Jangan ikuti yang diterorkan kepada kita," tegas Hasanuddin usai debat guna menenangkan pendukung yang mengamuk.

Lihat juga: Ricuh, Sudrajat-Syaikhu Keluarkan Kaus #2019GantiPresiden

Hasanuddin pun menyindir Sudrajat yang tak mengerti aturan meski memiliki pangkat tinggi di militer.
Dia lantas berjanji pada para pendukung akan memproses kejadian ini ke KPU Jawa Barat dan Bawaslu.

Ia lalu memerintahkan para pendukungnya untuk pulang ke daerah masing-masing secara tertib.
"Pulang kembali ke rumah masing-masing, jangan rugikan diri sendiri. Saudara pulang bersama saya. Ikuti perintah saya kalau kalian loyal," ucapnya.

"Siap jenderal!" saut para pendukung pasangan Hasanah seraya pamit undur diri.

Sudrajat menyinggung soal ganti presiden ketika diberi kesempatan kepada moderator menyampaikan kalimat penutup debat Pilgub Jabar.
"Jika pasangan Asyik terpilih, insyaallah kita akan ganti presiden," ucapnya.

Pernyataan Sudrajat itu langsung memicu kericuhan di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (14/5) malam, tempat berjalannya debat Pilgub Jabar. Kegaduhan juga terjadi di luar Balairung oleh kelompok yang protes terhadap pernyataan tersebut. (
https://www.cnnindonesia.com/pilkada...gai-aksi-teror

Ini Alasan Sudrajat-Ahmad Syaikhu Bawa Kaus #2019GantiPresiden di Debat Pilkada Jabar
15/05/2018, 06:31 WIB

DEPOK, KOMPAS.com — Kericuhan saat debat pilkada Jawa Barat di Balairung UI, Depok, Senin (14/8/2018), ditanggapi pasangan nomor urut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu sebagai contoh berdemokrasi. Pada akhir debat, calon wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu, menyampaikan kata-kata bernada provokatif serta membentangkan baju berwarna putih bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

"Semua berdemokrasi itu bebas menyampaikan aspirasi. Di sini kebebasan aspirasi itu dihargai dan kita belajar demokrasi yang pelan-pelan kita bangun sehingga seluruh masyarakat Jawa Barat mengerti arti demokrasi," ucap Sudrajat setelah prosesi debat selesai, Senin malam. Sudrajat juga mengungkapkan proses pengenalan demokrasi ini diharapkan masyarakat tahu siapa pasangan calon yang akan dipilih nantinya. Karena itu, ungkapan seperti membeli kucing dalam karung itu tidak terjadi.

Sudrajat menjelaskan tujuannya dan Syaikhu membawa kaus tersebut sebagai ungkapan aspirasi demokrasi. Selama ini, kebijakan pemerintah provinsi dilangkahi atau dimunculkan oleh pemerintah pusat sehingga ini cenderung menyulitkan pengembangan di daerah. "Contoh rencana pembangunan Jawa Barat seperti mau dibangun kawasan industri di 10 wilayah provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat bahkan kadang tidak diajak konsultasi bahwa akan dibangun wilayah industri tersebut. Juga soal penguasaan lahan sehingga perlu ada pemerintah pusat yang sinkron dengan pemerintah daerah," ucap Sudrajat.

Debat Pilgub Jabar Berakhir Panas Sudrajat-Ahmad Syaikhu pun yakin tindakan mereka tidak menyalahi peraturan KPU dan Bawaslu. Sebab, itu sudah diatur dalam UU kebebasan berekspresi.

"Kita harus belajar semua ini adalah kebebasan berekspresi. Kaus ini tidak berbeda dengan kaus di pinggir jalan dan ini hal yang wajar dalam era demokrasi. Kita harus menyikapi dengan kepala dingin dan jangan terpancing," ucap Sudrajat. Bila nantinya Bawaslu akan menindak dirinya dan Ahmad Syaikhu, Sudrajat bersiap dengan tim advokasi. Ia berharap dasar hukumnya harus jelas. Baca juga: Debat Seru Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar soal Citarum "Kaus itu sudah beredar sejak tanggal 12 kemarin. Waktu kampanye akbar di Bandung sudah beredar, Bawaslu tidak melakukan apa-apa," ucap Sudrajat.

Sebelumnya, jalannya debat pilgub Jabar sempat ricuh setelah Akhmad Syaikhu membentangkan kaus "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden". Suasana berubah panas ketika semua pendukung pasangan calon lain menyaksikan hal tersebut. Baca juga: Kenapa Debat Publik Kedua Pilgub Jabar Digelar di Depok? Terlihat para pendukung pasangan calon dari kubu TB Hasanuddin-Anton Charliyan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak terima dengan sikap Syaikhu. Mereka kemudian mencoba naik ke atas panggung untuk menanyakan maksud tersebut.
https://regional.kompas.com/read/201...siden-di-debat


Bawaslu Pertanyakan Sudrajat-Syaikhu Bawa Kaos "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden"
15/05/2018, 15:44 WIB


Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden. Aksi ini membuat situasi debat publik kedua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia Depok, semakin panas, Senin (14/5/2018).(Dok YouTube)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mempertanyakan aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

Kaus itu dibawa pasangan calon Asyik dalam debat publik putaran kedua Pilgub Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018) lalu. "Itu yang juga saya pertanyakan kenapa, sampai ada yang bisa membawa kaus, ini kan semuanya harus bisa menjaga suasana," kata Afifuddin di Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Afifuddin merasa ada dugaan kelalaian dari sejumlah pihak atas peristiwa ini.

Padahal, kata dia, forum debat yang diselenggarakan KPU harus berjalan netral dan tidak menimbulkan kegaduhan. Bawaslu masih harus menunggu informasi lebih rinci atas aksi ini. Baca juga: Ini Alasan Sudrajat-Ahmad Syaikhu Bawa Kaus #2019GantiPresiden di Debat Pilkada Jabar "Saya insyaallah siang ini akan mendapat updatenya, tapi pada sisi kekagetan saya, kenapa sampai ada kaus," katanya. Bawaslu belum memikirkan tindakan selanjutnya sebelum mendapatkan laporan lengkap dari Bawaslu Jawa Barat atas peristiwa tersebut.

"Kita harus pastikan, karena setahu saya sebelum debat itu ada kesepakatan, kita kan jadi pengen tahu, jangan-jangan kesepakatan soal itu (kaus) tidak disampaikan, kalau itu tidak disampaikan, tentu ada temuan lain dipertimbangkan," katanya.. Afifuddin mengingatkan peserta Pilkada tidak membawa konten yang memancing provokasi dan ujaran kebencian. Saat ini, Bawaslu pusat akan mengadakan rapat dengan Bawaslu Jawa Barat untuk memahami persoalan secara utuh agar kejadian itu tak terulang lagi. Baca juga: LSI Sebut Calon Beristri Banyak di Pilkada Jabar Paling Tak Diinginkan Pemilih

"Kami akan lihat detailnya, apakah ada ujaran yang mengarah ke provokasi jadi kita akan cek lagi antara penyelenggara, liaison officer (LO), dan antar paslon," katanya. Sebelumnya, kericuhan terjadi jelang penutupan debat publik putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018).

Pemicu kekisruhan disebabkan aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden". Selain itu, mereka juga mengucapkan kata-kata bernada provokatif "Pilihlah nomor 3, Asyik. Kalau Asyik menang, Insya Allah 2019 kita akan ganti presiden".
https://nasional.kompas.com/read/201...ang-2019-ganti


Bawaslu:
Tagar #2019GantiPresiden Bukan Kampanye Negatif
Rabu, 11 April 2018 08:06 WIB


Kaos bertuliskan tagar #2019GantiPresiden yang Tribunnews temukan di media sosial Facebook, Rabu (4/4/2018).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, menilai gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden tidak termasuk kampanye negatif atau black campaign. Menurut dia, gerakan itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi warga.

“Ini it’s logic saja. Demokrasi secara logis, bukan black campaign. Kalau black campaign itu menyerang presiden secara pribadi. Kalau ganti presiden itu logis atau save presiden silakan. Itu kebebasan berekspresi,” tutur Bagja, ditemui di kantor Bawaslu RI, Selasa (10/4/2018).

Baca: Ketua KPU: Penyelenggaraan Pilkada Serentak Berjalan Baik

Gerakan #2019GantiPresiden merupakan inisiasi dari Ketua DPP PKS, Mardani Ari Sera. Meskipun di inisiasi partai politik, namun Bagja tidak mempermasalahkan gerakan tersebut.

Dia membandingkan dengan sejumlah gerakan partai politik atau organisasi massa pendukung Presiden Joko Widodo.

“PKS mempunyai perspektif soal presiden siapa di 2019, ya silakan. Atau Golkar dan PDIP ada Gojo, silakan saja, ketika Gojo boleh, ketika lain boleh, lalu, kenapa kalau Mardani for President tidak boleh? Boleh kok, bagaimana Mardani bisa menjadi presiden kalau tidak ganti Jokowi,” ujar Bagja.

Namun, dia mengharapkan agar tidak menyerang pribadi calon presiden. Serta menggunakan cara-cara konstitusional untuk melakukan pergantian presiden.

“Kami harapkan tidak menyerang pribadi, yang penting itu. Pemilu 2019 salah satunya untuk mempertahankan proses pemilihan presiden. Silakan kalau mau ganti presiden, tetapi proses di pemilu,” tambahnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...mpanye-negatif

-----------------------------

Ganti Presiden itu ada 2 cara: Konstitusionil yaitu melalui Pilpres atau di impechment oleh MPR seperti yang dialami oleh Presiden Gus Dur dulu, Dan cara Inkonstitusionil seperti kudeta.misalnya.

Yang nggak boleh itu adalah mengganti Presiden dengan cara inkonstitusionil. Kalau begini caranya maka itu bisa dikatagorikan sebagai aksi teror. Sementara ungkapan tahun #2019GantiPresiden itu kalau yang dimaksud adalah gerakan ganti presiden melalui kegiatan Pilpres 2019, yaa tentunya boleh-boleh ajalah, sebab itukan agenda politik yang legal. Cara yang demokratis. Kecuali bila tahun 2019 itu ada sekelompok orang hendak melakukan kudeta untuk mengganti Presiden RI yang sah dengan cara-cara melawan konstitusi RI.