alexa-tracking

Pangkas Pemborosan Anggaran Pemda, Kementerian PANRB Gandeng BPKP

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afd2dab1cbfaa5c198b4572/pangkas-pemborosan-anggaran-pemda-kementerian-panrb-gandeng-bpkp
Pangkas Pemborosan Anggaran Pemda, Kementerian PANRB Gandeng BPKP
Pangkas Pemborosan Anggaran Pemda, Kementerian PANRB Gandeng BPKP

JPP, JAKARTA - Upaya mewujudkan efisiensi dalam birokrasi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran dan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, tetapi harus dibangun secara sistemik.

Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengembangan aplikasi e-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah (pemda).

“Dalam rangka mewujudkan efektivitas yang sistemik, maka Kementerian PANRB dengan BPKP sepakat untuk mendorong pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja berbasis sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda Keuangan),” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan M Yusuf Ateh.

Hal tersebut Ia sampaikan dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Pengembangan e-Performance Based Budgeting di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Di sampaikan bahwa Simda Keuangan milik BPKP telah digunakan oleh lebih dari 365 pemerintah kabupaten/kota, di mana aplikasi tentunya akan bermanfaat, terutama untuk menekan potensi pemborosan anggaran yang terjadi di daerah, serta membantu pemda dalam rangka pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Upaya yang dilakukan bersama BPKP ini merupakan perwujudan anggaran berbasis kinerja yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Melalui penerapan e-Performance Based Budgeting, maka pemda dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, karena anggaran memang dialokasikan kepada pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Selain penandatanganan kerja sama, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hasil review Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dari BPKP.

Hasil review tersebut merupakan wujud nyata untuk mengurangi kesalahan dan melihat kecukupan penyajian atas laporan kinerja pemerintah pusat yang sedang disusun, serta memastikan bahwa data kinerja andal.

Selain itu, dengan hasil review dari BPKP, maka laporan kinerja pemerintah pusat dapat mengungkapkan capaian-capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi bahan masukan perbaikan perencanaan kinerja tahun 2019. (prb)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...b-gandeng-bpkp

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Pangkas Pemborosan Anggaran Pemda, Kementerian PANRB Gandeng BPKP Bersinergi Dengan Pemda, Kemendag Amankan Ketersediaan Bahon Pokok

- Pangkas Pemborosan Anggaran Pemda, Kementerian PANRB Gandeng BPKP Terima INASGOC, Kemendagri Minta Pemda Sukseskan Asian Games 2018

- Pangkas Pemborosan Anggaran Pemda, Kementerian PANRB Gandeng BPKP Penerapan e-Government Jadi Indikator Penilaian Tipe Polda

×