Jakarta: Kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Muhammad Isnur menduga ada maladministrasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap kliennya. Dugaan ini telah disampaikan Novel kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).


'Karena Ombudsman fokusnya di administrasi, kami berikan data-data terkait adanya dugaan di mana prosedurnya tidak baik,' kata Isnur saat mendampingi Novel di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.


Kepada Ombudsman, Isnur menjelaskan sejumlah hal yang menjadi pelanggaran prosedur oleh polisi. Salah satunya, Novel tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).


Padahal, lanjut dia, SP2HP merupakan hak bagi pelapor. Menurut dia surat tersebut seharusnya diberikan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan atau penyidikan.


Baca: Ombudsman Mengantongi Informasi Baru dari Novel


SP2HP wajib diberikan kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. 'Mudah-mudahan hak Beliau (Novel) sebagai korban bisa segera terungkap dan Ombudsman bisa percepat polisi mengungkap kasus ini,' pungkasnya.


Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017.


Akibat peristiwa itu, kedua mata Novel mengalami kerusakan parah bahkan hampir buta. Untuk memperbaiki kedua matanya, Novelharus menjalani operasi di Singapura selama satu tahun.


Baca: Ombudsman dan KPK Bahas Kasus Novel


Hingga Novel kembali ke Indonesia, pihak kepolisian yang menangani kasus ini belum mampu menangkap pelaku atau pun otak di balik penyerangan. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/5b...aladministrasi

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Polri Belum Angkat Tangan untuk Novel

- Sanksi untuk Novel Tinggal Diumumkan

- Polisi Belum Terima Oknum Polisi yang Disebut Novel