alexa-tracking

Antiterorisme: Kalau macet di RUU akan terbit perppu

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afae514a2c06e27038b4571/antiterorisme-kalau-macet-di-ruu-akan-terbit-perppu
Antiterorisme: Kalau macet di RUU akan terbit perppu
Antiterorisme: Kalau macet di RUU akan terbit perppu

Cara represif ala Guantanamo. Itulah salah satu kecemasan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Rancangan Undang-Undang Antiterorisme* yang dibahas DPR.

Usulan awal dalam RUU, oleh pemerintah, memungkinkan penahanan tersangka teroris hingga 510 hari. Artinya setahun lebih empat bulan plus tiga pekan lebih dua hari.

Salah tangkap

Guantanamo, kamp tahanan milik Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, dirujuk oleh koalisi karena tempat itu mengasingkan tahanan kasus terorisme dari kelompok Al Qaeda.

Di sana pula terjadi bermacam penyiksaan. Pun di sana ada korban salah tangkap yang ditahan 13 tahun karena kesamaan nama.

Pasal menakutkan itu akhirnya dihapus. Namun masalah lain dalam RUU Antiterorisme tak kunjung tuntas.

Maka setelah teror bom di Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo awal pekan ini menggertak, "Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu." Yang presiden maksudkan adalah peraturan pemerintah pengganti UU.

Karena bom Thamrin

Di DPR, selama tahun 2018, ada 50 prioritas RUU di DPR. RUU Antiterorisme ada di urutan ke-36 -- di bawah RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan di atas Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.

RUU itu diajukan pemerintah kepada parlemen pada 2016 setelah teror bom di Jalan Thamrin, Jakarta.

UU yang ada, produk 2003 yang merupakan kelanjutan Perpu 1/2002, dianggap kurang preventif. Maka UU itu perlu direvisi. Namanya, dalam proses legislasi, adalah RUU.

Ternyata pembahasan di DPR tak lancar. Terdapat sejumlah masalah. Antara lain definisi apa itu pidana teror. Namun menurut Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf kemarin (14/5/2018), definisi itu tak diperlukan. "Pansus nggak perlu ribet, tinggal tarik pasal 6 jadi definisi," ujar Al Araf.

Imparsial adalah anggota Koalisi Masyarakat Sipil. Sedangkan pasal 6 dalam RUU mengatur sejumlah tindak pidana yang dapat disimpulkan sebagai teror.

Pelibatan militer

Masalah lain yang mengganjal adalah pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam membasmi terorisme. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Januari lalu menyurati DPR agar pihaknya dilibatkan.

Di sisi lain, masyarakat sipil khawatir, jika tak ada batasan yang jelas, tentara akan merusak sistem penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia.

Masalah ini akhirnya dapat dikompromikan. Tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP).

Menurut Pasal 7 UU Pertahanan, TNI punya tugas operasi militer untuk perang (OMP) dan OMSP. Dalam OMSP ada 14 tugas, antara lain search and rescue dan mengatasi aksi terorisme.

Ringkasan masalah lain secara sederhana, dari sebagian daftar masalah pembahasan, sila lihat infografik.

*) Nama lengkapnya: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Antiterorisme: Kalau macet di RUU akan terbit perppu


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-terbit-perppu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Antiterorisme: Kalau macet di RUU akan terbit perppu Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni

- Antiterorisme: Kalau macet di RUU akan terbit perppu Ratusan akun penebar kebencian dan hoax ditutup

- Antiterorisme: Kalau macet di RUU akan terbit perppu 28 tahun menghilang, seorang TKI akhirnya pulang