alexa-tracking

Ketua DPR Sebut Revisi Undang-undang Antiterorisme Sudah 99 Persen

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afae0ea60e24b0a048b4568/ketua-dpr-sebut-revisi-undang-undang-antiterorisme-sudah-99-persen
Ketua DPR Sebut Revisi Undang-undang Antiterorisme Sudah 99 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan saat ini pengesahan revisi Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhambat pembahasan definisi terorisme.

Ia mengatakan, revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah mencapai 99 persen.

Ia menyatakan, begitu semua unsur pemerintah menyepakati definisi terorisme, maka revisi bisa segera disahkan menjadi undang-undang. "Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, revisi undang-undang Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang," lanjut politisi Golkar itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pembahasan revisi UU Antiterorisme segera dipercepat. Pemerintah merasa terkendala aturan dalam menindak mereka yang terlibat jaringan terorisme.

Baca juga: Wiranto Pastikan Revisi UU Antiterorisme Tidak Akan Merugikan Rakyat

Oleh karena itu, pemerintah mendesak ada aturan baru dalam penindakan lewat revisi UU Antiterorisme. "Hambatan-hambatan tentang revisi UU Antiterorisme sudah kita sepakati bersama sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat kita undangkan," ujar Wiranto. "Sudah ada kesediaan dalam berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan konsep terakhir," tambah dia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengklaim pemerintah sudah lama satu suara dengan isi revisi Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Namun, RUU itu terhambat pengesahannya lantaran ada dinamika di Panja DPR.

"Kalau pemerintah dalam rapat yang lalu sudah oke. Akhirnya diprovokasi lagi, pandangan itu diprovokasi oleh beberapa teman di Panja DPR. Jadi tertunda," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Yasonna menegaskan sudah tidak ada lagi perbedaan di internal pemerintah. Bahkan, kata dia, pemerintah akan mendorong DPR untuk mengesahkan RUU itu.

"Saya berkomunikasi dengan salah satu pimpinan DPR juga fraksi-fraksi koalisi pemerintah sepakat untuk mempercepat ini," ucap dia.

Baca: Menhan: Revisi UU Terorisme Sengaja Dihambat

Ia akan mengebut penyelesaian RUU ini. Ia optimistis pada akhir masa sidang mendatang RUU ini sudah disahkan. "Nanti pembukaan masa sidang langsung kita tancap gas," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mendesak perwakilan pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan revisi UU Terorisme. Ia bahkan mengancam mengambil langkah konstitusional bila pembahasan mandek.

"Kalau sampai Juni tidak diselesaikan, maka saya akan mengeluarkan Perppu," tegas Jokowi di Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

https://nasional.kompas.com/read/201...udah-99-persen
Pelibatan TNI
Pasal tersebut menyatakan bahwa TNI bisa dilibatkan dalam operasi militer selain perang. Baca juga: Kapolri: Kebersamaan TNI-Polri Akan Lebih Baik dalam Penanganan Terorisme Namun, pelibatan TNI harus berada di bawah kewenangan Presiden karena pemberantasan terorisme merupakan tugas pemerintah. Selain itu, institusi Polri dan TNI sama-sama berada di bawah kendali Presiden sebagai panglima tertinggi.

Penyadapan

Akhirnya, disepakati penyadapan tetap harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri seperti tercantum dalam draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018. Dalam draf tersebut dinyatakan bahwa penyadapan dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

Penebaran Kebencian

Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pencabutan Kewarganegaraan

Berdasarkan pasal 12B ayat (4) draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018, setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama lima tahun.

Perpanjangan Masa Penahanan

Pasal 25 mengatur perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 hari. Penahanan dapat diperpanjang selama 60 hari, kemudian dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 20 hari.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pasal-pasal yang Jadi Perdebatan Selama Pembahasan Revisi UU Antiterorisme", https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/18531901/pasal-pasal-yang-jadi-perdebatan-selama-pembahasan-revisi-uu-antiterorisme.
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Diamanty Meiliana
kapan lagi, jangan sampai terlambat emoticon-Matabelo