alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Berilah perhatian besar kepada nasib korban teror
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afad9d69a0951a5758b456c/berilah-perhatian-besar-kepada-nasib-korban-teror

Berilah perhatian besar kepada nasib korban teror

Berilah perhatian besar kepada nasib korban teror
Ilustrasi: Menghentikan teror
Teror bom di Surabaya yang berlangsung selama dua hari telah membuat masyarakat kita memperteguh diri untuk melawan terorisme. Desakan dan tuntutan makin menguat agar pemerintah secara legal mendapatkan keleluasaan yang pas dalam menangani terorisme.

Perhatian sebagian besar kita adalah pencegahan, penanganan, dan pemberantasan aksi terorisme. Hal yang nyaris luput dari perhatian sebagian besar kita adalah nasib para korban teror.

Sampai Senin (14/5/2018) kemarin, seperti disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Frans Barung Mangera, rentetan aksi teror bom di Surabaya itu telah memakan korban tewas sebanyak 28 orang.

Jumlah korban tewas itu terdiri dari 18 orang tewas di 3 gereja, 3 orang tewas di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan 4 orang tewas dalam bom bunuh diri di Poltabes Surabaya. Pada saat penyergapan, petugas menembak mati 3 orang. Di luar korban tewas itu, masih ada 57 orang korban lain yang mengalami luka.

Presiden Joko Widodo memang telah menyatakan bahwa negara akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan para korban teror bom Surabaya.

"Untuk korban yang luka-luka mari kita doakan agar segera diberi kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan. Untuk para korban yang meninggal dunia, kita berdoa semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan," kata Presiden dalam konferensi pers Minggu (13/5/2018).

Di luar janji Presiden itu, sejumlah lembaga juga menyatakan akan membantu para korban teror. Kementerian Sosial, misal, menerjunkan 25 orang personil tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP).

"Ini adalah tanggung jawab negara. Dengan adanya tim LDP diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan menghapus trauma korban dan keluarga korban secara perlahan-lahan. Kami akan berupaya sebaik mungkin menangani korban dan keluarganya," kata Menteri Sosial Idrus Marham.

Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), seperti diakui Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, juga telah mengirimkan tim reaksi cepat. Tim itu akan bertugas membantu pemetaan korban, melakukan upaya perlindungan darurat untuk para korban, dan juga akan mendatangi korban dan keluarga untuk memberikan bantuan medis dan psikologis.

Berdasar pengalaman LPSK, rehabilitasi medis dan psikologis selalu berlangsung lama.

“LPSK menjamin perhatian kepada korban akan terus diberikan sejauh masih dibutuhkan," kata Hasto.

Pada waktunya publik dapat melihat apakah janji dan pengakuan untuk menangani korban teror bom Surabaya itu terwujud dalam skala yang memadai. Itu satu hal.

Hal lain, publik juga bisa melihat janji Presiden tentang biaya pengobatan dan perawatan korban teror yang akan ditanggung oleh negara tersebut lebih menyerupai kebijakan –seperti halnya kebijakan Kapolri dalam memberikan dispensasi untuk masuk menjadi polisi kepada putra dari anggota Polri yang gugur dalam serangan susulan yang dilakukan teroris di Mako Brimob. Itu kebijakan bukan sebuah regulasi.

Karena bukan regulasi, tak ada jaminan bahwa kebijakan akan berjalan dalam kapasitas sesuai dengan kebutuhan para korban. Gambaran ini terlihat dari pengakuan korban teror bom Bali I 2002 dan korban teror bom JW Mariot 2003 dalam acara Silaturahmi Kebangsaan NKRI yang berlangsung akhir Februari lalu. Mereka mengaku harus membiayai sendiri pengobatan dan perawatannya, dan sangat sulit mendapatkan akses layanan kesehatan.

Dalam perundang-undangan, hak korban tindak terorisme bisa berupa kompensasi atau restitusi. UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dengan jelas menyebut tentang kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme itu.

Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2003 merinci bahwa “Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi”.

Dalam Perppu tersebut, pembiayaan kompensasi dibebankan kepada negara; sedangkan restitusi “merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya”. Keduanya –baik kompensasi maupun restitusi- “diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

Ketentuan itu sudah pasti menyulitkan korban terorisme untuk mendapatkan kompensasi maupun restitusi. Sebab tidak semua kasus tindak pidana terorisme berujung di pengadilan. Kasus bom Surabaya contoh konkretnya, para pelaku teror tewas.

Problem lain, seperti diakui oleh Ketua LPSK, kompensasi atau restitusi bagi korban tersebut bisa luput dimasukkan dalam tuntutan jaksa dalam peradilan kasus tindak pidana terorisme. Akibatnya, kompensasi atau restitusi tidak muncul dalam amar putusan pengadilan –seperti disyaratkan oleh Perppu tersebut di atas.

Masalah lain, proses peradilan memakan waktu yang lama. Akibatnya, kalaupun diberikan, kompensasi atau restitusi tersebut tidak memenuhi asas kedaruratan kerugian korban.

Contohnya adalah kompensasi pertama yang diberikan negara kepada korban teror, dalam kasus pemboman gereja Oikumene di Samarinda. Peristiwa pidana terorismenya terjadi pada November 2016, sedangkan putusan pengadilan jatuh pada September 2017.

Perhatian terhadap korban pidana terorisme harus lebih baik dalam UU Tindak Pidana Terorisme. Negara –dalam hal ini pemerintah dan parlemen- harus mendengarkan suara masyarakat sipil –seperti Institute for Criminal Justice Reform- yang menuntut penyederhanaan proses kompensasi –tanpa perlu ada putusan pengadilan.

Selain itu, kompensasi yang didapat oleh para korban teror haruslah komprehensif. Kompensasi itu seharusnya tidak melulu memperhitungkan kerugian kerusakan fisik –harta maupun tubuh korban.

Para korban pidana terorisme bukan hanya membutuhkan pengobatan dan perawatan medis; melainkan juga membutuhkan rehabilitasi psikologis dan menghadapi persoalan sosial ekonomi –seperti kehilangan pekerjaan.

Dalam konteks rekonsiliasi antara pelaku dan korban pidana terorisme, kompensasi yang memadai bagi para korban perlu mendapat perhatian yang serius dari negara. Jangan sampai muncul anggapan bahwa negara lebih memperhatikan nasib keluarga teroris –sebagai bentuk soft approach dalam proses deradikalisasi- ketimbang nasib para korban.
Berilah perhatian besar kepada nasib korban teror


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...b-korban-teror

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Berilah perhatian besar kepada nasib korban teror Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme

- Berilah perhatian besar kepada nasib korban teror Pendekatan lunak dalam ketegasan

- Berilah perhatian besar kepada nasib korban teror Hentikan kerugian negara akibat administrasi buruk

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di