alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afad70531e2e6d6338b457f/pengamanan-napiter-minim-di-lapas-padat-penghuni

Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni

Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni
Sejumlah petugas melakukan penjagaan saat kunjungan Menkumham dan Kapolri ke Lapas Kelas II A Pasir Putih yang dilengkapi dengan fasilitas Lapas High Risk, di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (22/12/2017)
Pasca-kerusuhan dan penyanderaan selama 36 jam di Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, menyisakan sorotan terhadap fasilitas pengamanan di rutan dan lapas. Aksi sejak Selasa (8/5/2018) itu, mengakibatkan 5 polisi tewas dibunuh para penghuni rutan dari kasus terorisme.

Dari total narapidana dan/atau tahanan kasus terorisme yang berjumlah 156 orang, 1 orang tewas, dan 145 orang di antaranya menyerahkan diri lalu dipindah ke beberapa lapas di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.

Sebelumnya, 10 orang tersisa dikabarkan masih ditahan di Rumah Tahanan Cabang Salemba itu, tetapi hingga kini nasibnya tidak jelas. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dalam laporan Liputan6.com (14/5), menyatakan Rutan Mako Brimob kini sudah kosong.

Setyo tak menyebut di mana keberadaan 10 orang yang diduga kuat sebagai dalang kerusuhan, dan hanya menyatakan bahwa proses pemindahan mereka merupakan kewenangan tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

Pemicu insiden berdarah pekan lalu itu disebut masalah "sepele", lantaran makanan titipan dari keluarga tahanan. Namun, menurut rekaman berisi pengakuan dari salah seorang penghuni, Abu Qutaibah Iskandar alias Alexander, insiden ini bentuk akumulasi kekecewaan tahanan dan napi karena sikap aparat.

Laporan Majalah Tempo menyebutkan saat malam tragedi tersebut terjadi, lapas dijaga oleh 13 petugas pengamanan. Para napi dan tahanan pun mampu mendobrak sistem pengamanan di jantung pasukan elite aparat kepolisian, yang dalam bahasa napi terorisme sekaligus bos ISIS di Indonesia, Aman Abdurrahman, adalah "kandang singa."

Lantas, bagaimana dengan sistem pengamanan di fasilitas lain yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM? Pengamat terorisme sekaligus pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, menyebutkan pengamanan tidak memadai, sehingga aksi seperti di Mako Brimob sangat potensial terulang di lapas yang dikelola Kemenkumham.

"SDM (Sumber Daya Manusia) petugas di penjara tidak memadai. Staf pengamanan penjara itu kebanyakan mereka yang gagal masuk tentara dan polisi. Belum lagi masalah kelebihan kapasitas penghuni di penjara, korupsi dan persoalan minimnya gaji staf," kata Noor Huda ketika dihubungi Beritagar.id pada Selasa (15/5/2018).

Tim Lokadata Beritagar.id mengolah data narapidana terorisme dan satuan pengamanan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Data napi diambil per 30 April 2018, sehingga data pindahan dari Mako Brimob belum terhitung.

Sementara data satuan pengamanan untuk 79 lapas diambil per 30 April 2018 dan 16 lainnya diambil sesuai data terakhir di masing-masing unit. Satuan pengamanan meliputi penjaga pintu utama, petugas jaga, staf keamanan dan petugas administrasi keamanan dan ketertiban.

Data per April itu menunjukkan jumlah narapidana teroris (napiter) sebanyak 216 orang dan tersebar di 95 lembaga pemasyarakatan (lapas) di 27 provinsi. Paling banyak berada di lembaga pemasyarakatan yang berada di Jawa Tengah (61 orang), disusul Jawa Barat (53 orang) dan Jawa Timur (19 orang).

Penjara dengan napiter terbanyak berada di Jawa Tengah yakni Lapas Kelas IIA Pasir Putih yang dihuni 24 napi terorisme dan Lapas Kelas IIA Narkotika yang dihuni 12 napi terorisme. Keduanya berlokasi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Untuk Lapas Pasir Putih dan Sentul, pengamanan menjadi prioritas utama, kondisi sel pun tidak kelebihan kapasitas. Keduanya dicanangkan menjadi lapas high risk. Artinya, setiap titik rawan di dalam penjara dipasang kamera pengintai (CCTV) dan diawasi selama 24 jam penuh.

Penjara ini juga menempatkan setiap napiter dalam satu kamar. Di kawasan penjara dipasang alat pengacak sinyal untuk memutus komunikasi melalui telepon seluler.
Display only on mobile var divElement = document.getElementById('viz1526378443581'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; vizElement.style.width='320px';vizElement.style.height='627px'; var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); var divElement = document.getElementById('viz1526378472522'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; vizElement.style.width='650px';vizElement.style.height='827px'; var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); Petugas keamanan kalah banyak
Mayoritas napiter tinggal di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang padat penghuni atau melebihi kapasitas, sebanyak 87,3 persen. Hanya 10,5 persen yang tinggal di lapas dengan penghuni yang tak melebihi kapasitas, termasuk Lapas Pasir Putih dan Sentul.

Dengan kondisi lapas untuk napi terorisme yang padat penghuni, jumlah petugas keamanan pun menjadi persoalan. Bahkan di sejumlah lapas, satu petugas keamanan harus mengawasi puluhan penghuni.

Di Lapas Kelas II Labuhan Ruku, Sumatra Utara, satu petugas menjaga sedikitnya 94 penghuni. Sementara di Lapas Kelas II A Pematang Siantar, Sumatra Utara, perbandingan sipir dengan penghuni yakni 1:49.

Menurut Dosen Ilmu Pemasyarakatan dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), Akbar Hadi, jumlah sipir dan satuan pengamanan menjadi sorotan pemerintah beberapa tahun belakangan. Pada 2016, pemerintah hanya merekrut maksimal 300 tenaga penjagaan rumah tahanan dan lapas.

Dengan jumlah sipir terbatas, pengelola lapas kewalahan dan membutuhkan bantuan dari kepolisian. Namun, bantuan aparat pun tak setiap hari dilakukan. "Polisi di daerah setempat kadang melakukan kontrol keliling, tapi kalau setiap harinya yang menjaga ya hanya dari petugas (penjara)," kata Akbar kepada Beritagar.id.

Baru pada 2017, pemerintah merekrut 14 ribu tenaga penjaga lapas yang akan disebar di 108 lapas dan rutan di Indonesia. "Misalnya di Cipinang nanti akan ditambah sekitar 100 orang," katanya.

Hingga saat ini, mereka yang sudah direkrut masih mengikuti pendidikan latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan belum aktif bertugas. Dengan didikan semi militer, diharapkan mereka mampu menjaga lapas dan rutan dari ancaman pihak luar maupun dari dalam.

"Semoga itu mengurangi ketimpangan jumlah petugas," kata Akbar. Untuk mengantisipasi kejadian seperti di Mako Brimob, ia juga mengimbau agar petugas meningkatkan penjagaan terutama di pagar-pagar dan titik rawan lapas lainnya.

Menambah jumlah, menurut Noor Huda, pun tidak langsung menyelesaikan masalah. Kapasitas petugas yang berinteraksi dengan para napi terorisme juga perlu diperhatikan. Saat mengunjungi lapas untuk kepentingan riset dan advokasi, ia kerap menemukan petugas yang tidak bisa membedakan aksi terorisme dan religiositas.

"Mereka (petugas) bilang, 'Ini ustaz baik semua, ngaji oke, hafal Al-Qur'an, masa teroris?' Terus juga kalau ramadan, mereka (napi terorisme) yang menjadi imam. Kalau sudah jadi imam ini kan apa saja didengar dan mereka dihormati," kata Noor yang saat ini tengah menempuh studi S3 di Universitas Melbourne, Australia.
Memperketat asesmen
Dengan kondisi penjagaan yang minim, penempatan napi pun menjadi penting. Penempatan sel dilakukan berdasarkan asesmen saat memasuki lapas.

Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan proses penggolongan napi terorisme untuk pembinaan. Golongan tersebut terdiri dari radikal, militan, pendukung dan simpatisan. Penggolongan inilah hasil dari asesmen.

Golongan level pertama adalah kalangan napi non-kooperatif yang radikal, mereka cenderung tidak mau ditemui sama sekali oleh pihak lapas, apalagi menerima pembinaan.

"Level kedua ini yang baru ditemui, petugas sudah dibilang 'thoghut'. Tapi mereka cenderung mau berkomunikasi meski tidak mau ikut program kegiatan," kata Akbar.

Level ketiga adalah napi yang mau berkomunikasi dengan petugas dan mau mengikuti program. Sementara itu, level keempat adalah level yang paling kooperatif, biasanya mereka hanyalah simpatisan.

Kelompok ini mau berkomunikasi, mengikuti program, bahkan menyampaikan hasil program pembinaan ke napi lainnya. "Mereka yang ikut dalam program deradikalisasi," katanya.

Jika sudah digolongkan, mereka pun akan dipisahkan sesuai kategorinya. Non-koperatif dan ideolog akan ditempatkan di sel khusus untuk dirinya sendiri. Sementara simpatisan dapat digabungkan.

"Idealnya memang asesmen dilakukan sebelum, tapi kan tidak mungkin. Realitanya diterima dulu (di lapas dan rutan) baru asesmen," ujar Akbar.

Selama ini Akbar menilai koordinasi petugas lapas dan pihak Kepolisian serta Kejaksaan belum maksimal. "Bisa jadi saat asesmen mereka pandai menutupi dan akhirnya tidak terbaca oleh petugas," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Noor yang menilai asesmen dari pemerintah belum sepenuhnya efektif dan koheren dilakukan bersama penyidik, polisi, jaksa dan hakim.

"Kalau masuk penjara, asesmen mulai dari awal. Banyak yang kucing berperilaku macan dan tidak terlihat. Level of engagement ini harus dipahami dan jangan dicampur," katanya.

Menanggapi teknis pelaksanaan asesmen, Noor menyampaikan seharusnya asesmen tidak hanya dilakukan sekali dan dicatat dalam bentuk tulisan, tetapi juga direkam melalui video dan difoto. "Padahal kalau wawancara (asesmen) itu berjam-jam dan bisa saja semua tidak dicatat," kata dia.

Menurut standar pembinaan napi terorisme, setelah proses asesmen, napi terorisme akan dibina melalui program kesadaran beragama, hukum, berbangsa dan bernegara. Napi juga diberikan program konseling psikolog.

"Kalau asesmen tidak berjalan dan napi disatukan, ada potensi akan teradikalisasi kembali," imbuh Noor.
Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...padat-penghuni

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni Ratusan akun penebar kebencian dan hoax ditutup

- Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni 28 tahun menghilang, seorang TKI akhirnya pulang

- Pengamanan napiter minim di lapas padat penghuni Gogon, si pelopor reuni Srimulat itu tutup usia

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di