alexa-tracking

'Polri Keberatan Motif Politik dan Ideologi Masuk Definisi'

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afacc1560e24b521a8b457f/polri-keberatan-motif-politik-dan-ideologi-masuk-definisi
'Polri Keberatan Motif Politik dan Ideologi Masuk Definisi'
'Polri Keberatan Motif Politik dan Ideologi Masuk Definisi'

Selasa, 15 Mei 2018 | 17:14 WIB

'Polri Keberatan Motif Politik dan Ideologi Masuk Definisi'

REPUBLIKA.CO.ID - Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengungkap Polri sebagai pihak yang keberatan dengan definisi terorisme yang diinginkan beberapa fraksi di Pansus DPR. Sebagian Pansus DPR menginginkan definisi terorisme juga memasukan frase motif politik, motif ideologi, dan frase ancaman keamanan negara.

"Kemudian, teman dari Polri ini keberatan. Keberatan kalau ada frase soal motif politik dan frase keamanan negara," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

Arsul mengungkap, keberatan Polri frase motif politik dan ideologi sebagai bagian dari definisi terorisme karena khawatir digunakan kuasa hukum tersangka terduga teroris maupun terdakwa untuk menghindar dari tuduhan. Selain itu, dia mengatakan, Polri menilai pencantuman motif politik dalam UU juga mempersempit ruang penegak hukum untuk menindak pelaku terduga teror.

"Begitu dikenakan pasal pidana materil maka pembelaannya adalah mengacu pasal 1 ayat 1 soal ini enggak ada motif politiknya dan ancaman terhadap negara," ujar Arsul.
Arsul mengungkap, Polri beralasan tanpa memasukkan motif politik dalam UU, aparat kepolisian sudah melakukan pendalaman motif dan tujuan pelaku.

"Mereka (Polri) katakan bahwa 'setiap penanganan terorisme itu kami pasti kita gali, motif jaringannya itu, meski enggak ada di UU, kita gali sebagai pengembangan kasus. Jadi, tanpa ada itu pun kami sudah kami lakukan'," ujar Arsul.

Sebaliknya, beberapa fraksi di Pansus Revisi UU juga punya alasan memasukkan unsur motif politik dan ideologi, yakni untuk mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum. Menurut dia, sebagian fraksi menilai frase untuk menghindari aparat hukum langsung menetapkan pasal UU Terorisme yang belum didalami sama sekali oleh polisi.

"Ada permintaan agar jangan sampai ada peristiwa belum jelas sudah dikategorikan terorisme atau keterangan Polri bahwa ini teroris, padahal belum didalami," ujar Arsul.
Arsul mengatakan, pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyepakati pilihan alternatif soal definisi terorisme.

Menurut dia, jika pembahasan revisi UU kembali terganjal definisi maka pilihannya motif politik tetap dimasukkan dalam revisi UU, tetapi dicantumkan di bagian penjelasan.

"Ada alternatif yang ada itu tidak dimasukkan dalam batang tubuh, tapi itu diberi penjelasan dalam uraian, yang jelas soal motif dan ancaman keamanan negara itu di penjelasan umum di UU," kata Arsul.

Selain itu, ia mengatakan, frase ancaman keamanan negara juga menjadi poin yang belum disetujui pihak Polri dari tim Panja pemerintah. Sebab, frase tersebut membuka ruang keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Karena frase ancaman keamanan negara ini sudah bukan urusan Polri saja," ujar Arsul.
Karena itu, kata anggota Komisi III DPR itu, perbedaan pemahaman soal definisi terorisme membuat pembahasan revisi UU tak juga selesai.

Definisi terorisme menjadi satu-satunya poin yang belum disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Poin ini juga yang membuat Revisi UU Antiterorisme itu tak kunjung disahkan, sejak digagas sejak 2016.

http://m.republika.co.id/berita/nasi...masuk-definisi

nikmat mana lagi yang kau dustakan ?

Kalau orang pintar pastinya ruu model gitu wajib hukumnya ditolak
Toh kita sudah punya uu teroris yang cukup mumpuni kok,terus buat apa direvisi???

Ana curiga di ruu ini banyak pesanan dari negara negara kafir yamg selama ini memerangi islam
Curiga boleh dong..
Intinya kan menimbulkan ketakutan dan kerusakan secara massal.
Motif dalam hati gimana taunya?
Quote:


Curiga apa zuud-zone?
Lebih kejam daripada friendzone loh.
Mereka (Polri) katakan bahwa 'setiap penanganan terorisme itu kami pasti kita gali, motif jaringannya itu, meski enggak ada di UU, kita gali sebagai pengembangan kasus. Jadi, tanpa ada itu pun kami sudah kami lakukan'," ujar Arsul.

polri itu kebanyakan ngeles.. tahukah anda intel setiap hari 24 jam dekat dengan para pelaku peledakan bahkan kost/ngontrak dekat rumah pelaku... pada akhirnya pun mereka kecolongan.

mungkin definisi teroris ingin lebih luas atau dibuat tidak detil untuk melindungi anggotanya jika terjadi salah tembak mati/salah sasaran.

jadi jika suatu saat ada orang ditembakmati oleh polisi tinggal bilang dia teroris, amanlah tuh polisi tanpa harus dituntut membuktikan motif keamanan negara,politik,dan idiologi nya apa. cmiiw
RUU ini harus bisa menjadi kepentingan bersama jgn sampai jd kepentingan sekelompok saja, RUU ini dibutuhkan sbg landasan hukum aparat untuk menindak setiap ancaman teror, dan juga jgn sampe jadi alat negara untuk membungkam masyarakat.
Yg memperlambat kan dhewan emoticon-anjing , nambahin syarat2 segala macam

1. Definisi Terorisme Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa dalam pembahasan, terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah terkait definisi terorisme. Syafi'i mengatakan, dalam Pasal 1 angka 1 draf RUU Antiterorisme, DPR menginginkan definisi terorisme memasukkan unsur politik. Baca juga: Pembahasan RUU Anti-Terorisme Tinggal Perdebatan Definisi Terorisme Artinya, seorang pelaku kejahatan bisa dikategorikan sebagai terorisme jika melakukan tindakan kejahatan yang merusak obyek vital strategis, menimbulkan ketakutan yang massif, untuk mencapai tujuan tertentu utamanya di bidang politik. Selain itu, pelaku juga harus dibuktikan memiliki atau terlibat dalam suatu jaringan kelompok teroris. Sementara, kata Syafi'i, pihak pemerintah memandang tak perlu ada unsur politik dalam definisi terorisme. "Yang melakukan kejahatan dengan maksud menimbulkan ketakutan yang massif, korban yang massal dan merusak obyek vital yang strategis. Ini kan tindak pidana biasa," kata Syafi'i. Baca juga: Dianggap Negatif, Definisi Terorisme dalam RUU Anti-terorisme Masih Dirumuskan "Harusnya dengan motif politik yang bisa mengganggu keamanan negara misalnya. Nah itu baru bisa disebut teroris. Mereka (pemerintah) enggak sepakat dengan itu," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pasal-pasal yang Jadi Perdebatan Selama Pembahasan Revisi UU Antiterorisme", https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/18531901/pasal-pasal-yang-jadi-perdebatan-selama-pembahasan-revisi-uu-antiterorisme.
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Diamanty Meiliana
Definisi teroris itu kalo pelakunya islam dan berideologi islam
Kalo pelakunya non islam kayak OPM di papua walaupun bunuh TNI dan brimob+polisi bukan merupakan tindakan terorisme dan disebut KKB
UU yg bertujuan perfentive
DPR minta spesifik
POLRI minta secara subjective


Itu menurut gw dri yg gw baca
Gk tau menurut lw
Quote:


makjleb ini gan
Quote:


Polisi kan penegak hukum gan dan yang terjun langsung ke lapangan adalah polisi

Dalam tindak melawan terorisme atau Kriminal lainnya Polisi emang diberikan hak subjektif untuk mengambil tindakan terutama jika pelaku Kriminal atau teroris mengancam keselamatan Polisi..

Ada tuh Istilahnya
Kapolri pernah menjelaskan kok
Quote:


pler emoticon-fuck

Pendukung teroris emoticon-Tai
Quote:


you'r right emoticon-Leh Uga
Quote:


Gimana sih, emang nya boleh suudzon? Kok curiga boleh dong...
Quote:


RUUnya sdh disetujui, jadi aksi teror meneror otomatis ilang emoticon-Hansip


Quote:

Gw emg gak mengerti hukum bray
Tp klo d pengadilan apakah subjective itu bisa d terima d oleh hakim...
Karena jika melanggar UU kan hrs d adili

Quote:


Karena kalo dimasukin motif, kuasa hukum/pelaku bisa ngeles

Misal : motif mendirikan negara Islam, tapi pelaku/kuasa hukum ngeles “motifnya bukan mendirikan negara Islam”, gugur otomatis tindak pidana terorismenya
Quote:


Diskresi
- tembakan peringatan
- pelaku berusaha kabur : tembakan melumpuhkan
- pelaku melawan dan membahayakan nyawa petugas/masyarakat : tembakan mematikan

Cmiiw emoticon-Blue Guy Peace
Quote:


Itu dia diskresi saya ingatnya diskotik mulu emoticon-Ngakak (S)

Tetapi dalam ekstraordinary crime tidak ada tembakan peringatan
Kriminal atau teroris melawan langsung lumpuhkan dan polisi punya hak subjektif untuk itu

emoticon-Malu
Quote:


Hakim dalam memutus perkara apa tidak ada unsur subjektifitas??

Kalau tidak ada unsur subjektifitas,, Kenapa Ada Hakim yang dissenting opinion

Semua yang Ada dalam pengadilan itu Adu Dalil berdasarkan subjektifitas yang berdasarkan hukum

emoticon-Malu