alexa-tracking

Pemerintah batasi kenaikan harga BBM nonsubisidi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afab54431e2e6bc338b456d/pemerintah-batasi-kenaikan-harga-bbm-nonsubisidi
Pemerintah batasi kenaikan harga BBM nonsubisidi
Pemerintah batasi kenaikan harga BBM nonsubisidi
Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kampung Mulia mengenakan kebaya untuk melayani konsumen pada peringatan Hari Kartini 2018 di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (21/4/2018).
Mulai sekarang, badan usaha tidak bisa melakukan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seenaknya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatasi badan usaha, baik PT Pertamina (Persero) maupun swasta, dalam mengajukan perubahan BBM nonsubsidi menjadi satu kali saja dalam sebulan.

Bukan hanya itu saja, badan usaha juga harus mengajukan izin kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, terlebih dahulu sebelum menaikkan harga.

Ketetapan ini dituang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 tahun 2018 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 9 April 2018. Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, ketentuan tersebut bertujuan agar kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh badan usaha tidak terlalu sering dilakukan.

“Kalau sekarang di SOP (Standard Operational Procedure) yang sudah saya teken paling cepat satu bulan, biar enggak terlalu sering,” sebut Djoko dalam Liputan6.com, Selasa (15/5/2018).

Sejauh ini badan usaha yang sudah mengajukan perubahan harga BBM nonsubsidi adalah PT Shell Indonesia. Perusahaan migas asal Belanda itu berencana menaikkan BBM nonsubsidi lantaran harga minyak dunia yang terus beranjak naik.

Untuk diketahui, harga Shell Super di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) adalah Rp9.350 per liter, Shell V-Power sebesar Rp10.550 per liter, Shell Diesel Rp10.450 per liter, dan Shell Regular Rp8.500 per liter.

Djoko enggan membuka besaran harga kenaikan yang diajukan Shell. Namun, pihaknya menjanjikan keputusan persetujuan atau tidaknya kenaikan harga dalam dua pekan lagi.

Mengutip Katadata, pengajuan Shell bisa saja disetujui apabila profit yang diterima badan usaha itu tidak lebih dari 10 persen, sesuai dengan aturan yang tertera pada Permen.

Akan tetapi permohonan juga bisa ditolak, salah satunya dengan alasan mempertimbangkan situasi perekonomian, daya beli masyarakat, serta kondisi ekonomi riil dan sosial masyarakat.

“Kita pakai formula, ada indeks harga pasar. Makanya nanti usulannya kayak apa, kita mesti lihat dulu. Nanti kita evaluasi,” sambung Djoko.

Dalam aturan ini, pemerintah juga mengatur perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum di titik serah, yakni setiap liternya ditetapkan oleh badan usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sementara, besaran PBBKB harus sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing provinsi.

Harga jual eceran BBM nonsubsidi selain yang disalurkan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga migas atau penyalur BBM yang melalui Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN), ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM.

Laporan evaluasi dilakukan secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Jika terjadi ketidaksesuaian penerapan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi, badan usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro berpendapat, kebijakan ini bisa saja berpengaruh pada iklim investasi, apalagi jika kebijakan ini ternyata merugikan badan usaha.

Pemerintah, tuturnya dalam laporan lain Katadata, memang memiliki kewenangan mengatur harga BBM sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, Komaidi khawatir harga yang disetujui pemerintah tidak sesuai dengan hitungan badan usaha, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pengurangan pasokan jika harga itu merugikan badan usaha.

Meski begitu, Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengaku akan tetap patuh terhadap kebijakan baru ini.

Menurut Nicke, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan harga BBM non subsidi. Sebab itu, Pertamina menyerahkan seluruh mekanismenya ke pemerintah.

"Otoritas Kementerian ESDM kita ikuti saja. Kita ikuti saja pemerintah," tukas Nicke, pekan lalu.
Pemerintah batasi kenaikan harga BBM nonsubisidi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...bm-nonsubisidi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah batasi kenaikan harga BBM nonsubisidi Operasi penangkapan terduga teroris belum berhenti

- Pemerintah batasi kenaikan harga BBM nonsubisidi Seremoni di Arnona, pertumpahan darah di Jalur Gaza

- Pemerintah batasi kenaikan harga BBM nonsubisidi Debat cagub ricuh, Bawaslu dan KPU kaji dugaan pelanggaran

×