alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Revisi UU Antiterorisme Sejak 2016, Ini 7 Pasal Jadi Perdebatan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afa7ccfd89b09e6148b4568/revisi-uu-antiterorisme-sejak-2016-ini-7-pasal-jadi-perdebatan

Revisi UU Antiterorisme Sejak 2016, Ini 7 Pasal Jadi Perdebatan

http://www.tribunnews.com/nasional/2...gga-penyadapan

Revisi UU Antiterorisme Sejak 2016, Ini 7 Pasal Jadi Perdebatan

Quote:

*judul dipotong karena aslinya kepanjangan

Saya termasuk yang tidak ingin pemerintah dan DPR buru-buru dalam mengesahkan UU Antiteroris yang baru. Jangan mentang-mentang ada momentum, lantas mendorong-dorong pengesahan, atau meminta-minta Perppu. Saya setuju kita perlu hukum antiteroris yang lebih efektif ketimbang yang ada sekarang, tapi lebih baik kalau isinya tidak serampangan.

Kita rangkum per pasalnya, dengan pendapat dari saya:
1. Pengertian terorisme:
DPR mau terorisme "ada motif politik", pemerintah bilang tidak usah. Motif politik itu apa? Menggulingkan pemerintah? Bikin khilafah?
Saya: Sepakat dengan pemerintah. Kadang motif politik aksi teroris tidak sekentara itu. Lebih baik tidak usah. Bom Bali misalnya, motivasinya kebencian terhadap orang asing. Itu tidak langsung "politis".

2. Pelibatan TNI:
Disepakati diatur mekanismenya dalam Perpres. Terserah Presiden.
Saya: Masih lebih setuju pemberantasan terorisme tetap di polisi saja, karena saya anggap terorisme di Indonesia belum sampai level mengancam kedaulatan negara (separatisme atau makar). Kalau sudah mengarah ke sana baru TNI turun.

3. Penyadapan
Penyadapan dengan izin tertulis dari Pengadilan Negeri.
Saya: Ini mirip debat soal penyadapan KPK, yang DPR maunya harus berizin. Kurang setuju karena membuat penyelidikan terorisme bisa terhambat.

4. Penebaran Kebencian
Saya: Setuju dengan penerapan yang hati-hati. Tapi, seperti semua aturan lain yang harus berhadapan dengan liarnya dunia digital, saya pesimis ini bisa mudah ditegakkan.

5. Pasal "Guantanamo"
Dihapuskan
Saya: Setuju, karena potensi salah tangkap besar. Cukup seperti sekarang. Asal pengelolaan tahanan diperbaiki (supaya nggak terjadi lagi kasus rusuh Mako Brimob).

6. Pencabutan Kewarganegaraan
Ancaman pencabutan kewarganegaraan dicabut, penghapusan hak memiliki paspor masih ada.
Saya: Tidak ada pendapat. Mencabut kewarganegaraan orang yang ikut ISIS di Suriah, misalnya, tidak menyelesaikan masalah. Paling-paling cuma bisa membuat mereka nyangkut di bandara waktu mau bergerak.

7. Perpanjangan Masa Penahanan
120 hari + 60 hari + 20 hari (max 6 setengah bulan). Saat ini cuma 7x24 jam
Saya: Tidak ada pendapat.

Selain itu ada juga beberapa perbedaan lain yang disebut @kurawa yaitu:
-Definisi terorisme mencakup "ancaman kekerasan". Jadi baru mengancam ngebom, sebelum melakukan pengeboman, sudah bisa disebut teroris.
-Anak-anak dan remaja juga bisa dianggap teroris jika terlibat terorisme (tidak diadili di pengadilan anak)
-BIN dapat tambahan wewenang untuk menangkap dan menginterogasi pelaku
-Densus 88 dapat tambahan wewenang di pencegahan dan penindakan (rincian akan diatur)

Bagaimana menurut kaskuser?
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
1. terroris bukannya ideologi?
peduli setan sama politik elu emoticon-fuck

2. sepakat? ya udah
yg penting jangan berantem dulu
nyawa rakyat jadi taruhan emoticon-fuck2

3. penyadapan bukannya harus rahasia?
klo harus minta izin dulu mah
klo terjadi sesuatu ya bocor donk

emoticon-Takut emoticon-Takut emoticon-Takut

4. pasal penistaan agama di hilangkan aja emoticon-fuck3

5. ga ngerti
bukan sok jago kek nasbung
males googling
emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka

6. ga usa cabut kewarganegaraan
atau cabut passport
tapi cabut nyawanya

jgn lunak sama terrorist plz

emoticon-Mad emoticon-Mad emoticon-Mad

7. no comment ah
ga pernah kerja sebagai densus
ga tau serepot apa cari buktinya juga

emoticon-Traveller
Diubah oleh adopt6.rape9
jangan segan-segan, semua yang dicurigai melakukan tindak pidana terorisme, ringkus ditempat, kalau perlu tembak mati
saya paling setuju usulan pemerintah
Contoh:
- kewenangan mengambil orang yang dicurigai dan diasingkan selama 6 bln ditempat "rahasia"
- Masa penahanan sampai penuntutan yg asalnya 7x24 jam menjadi 500 hari

ini bagus buat pemerintahan wowo kedepan mengurangi kecebong emoticon-Imlek
Quote:


Revisi UU Antiterorisme Sejak 2016, Ini 7 Pasal Jadi Perdebatan
Kalau boleh ditambahkan

Diseluruh area publik harus wajah tidak boleh ditutupi

Jangan disembunyikan dibalik gorden
Quote:


Revisi UU Antiterorisme Sejak 2016, Ini 7 Pasal Jadi Perdebatan
"Yang melakukan kejahatan dengan maksud menimbulkan ketakutan yang massif, korban yang massal dan merusak obyek vital yang strategis. Ini kan tindak pidana biasa," kata Syafi'i.

pantes ga selesai , bom yg meledak menimbulkan korban massal masih disebut tindak pidana biasa ? kacao nih yg katanya wakil rakyat. emoticon-Stick Out Tongue


Quote:


emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka
jadi gini...
soal definisi setuju ikut pemerintah
sadap ini rawan klo g ada izin bisa2 nyasar kemana2
jngan sampai sipil jd korban

ntap
goyang puting item
Revisi UU Antiterorisme Sejak 2016, Ini 7 Pasal Jadi Perdebatan
Quote:


semprul, kebodohan yang menghibur cukup patut untuk diapresisasi emoticon-Ngakak
Untuk definisi, soal penyadapan, dan jangka waktu penahanan setuju ama pemerintah.
Sisanya setuju ama dpr.
Setuju dengan usul pemerintah... biar stabilitas nasional terjaga...

Bubarkan DpEr...
Kurang yg dibahas. Tambahkan:

yg melakukan kebijakan sehingga mengakibatkan kebutuhan pokok rakyat tidak terbeli sehingga rakyat resah, menderita secara masif disebut teroris.
Sementara, kata Syafi'i, pihak pemerintah memandang tak perlu ada unsur politik dalam definisi terorisme.

"Yang melakukan kejahatan dengan maksud menimbulkan ketakutan yang massif, korban yang massal dan merusak obyek vital yang strategis. Ini kan tindak pidana biasa," kata Syafi'i.



Dia anggap ini biasa ?????
Jadi ga perlu pake UU baru
Quote:


Itu bukan terorisme. Coba diajukan ke DPR aturan penetapan harga pangan sebagai UU, harga pangan diatur pemerintah dan tidak boleh tinggi. Macam negara komunis gitu--
Quote:


Paham kan kenapa Charles Honoris bilang Romo Syafii salah satu yang menghambat UU Antiteror.

Yang milih dia masuk DPR, pendukung Gerindra di Medan dan sekitarnya (dapil Sumut I).
Quote:


mau mereka pemerintah punya peran dalam segala sektor... sosialis banget , komunis PKI yang pake jubah agama
Quote:


cieee komunisme yang terselubung sorban
Menurut saya muatan politis itu ada. Mengapa? karena meneggakan syariat islam atau khilafah adalah bentuk pemaksaan kepentingan dan meraih pengaruh dari orang banyak. Al Qaeda tentu punya maksud politik yang jelas, bukan saja hanya menebarkan kebencian kepada asing atau kafir. ISIS jelas ingin meneggakan negara islam secara inkonstitusional. Semua kegiatan teroris pasti punya maksud tujuan tertenu, dimana itu bisa disebut tindakan politik.

Saya bingung dengan banyaknya badan terorisme di Indonesia. Mending dijadikan satu pintu saja. BIN sebagai badan intelijen dan adanya gabungan atau joint special anti terrorism command dimana disitu ada eksekutor lapangannya yaitu Densus 88 AT dari Polri, Gultor dari AD, Denjaka, dan Bravo dari masing2 matra. pelaksananya tergantung operasi masing2 saja atau sesuai kebutuhan. Yang jelas jangan banyak payung dan saling bertabrakan tupoksi masing2. Serta untuk memperbaiki kualitas operator dilapangan, karena tentu saja polisi berbeda doktrin dengan militer.

Tambahan, harusnya ada pasal juga penahanan tanpa melalui pengadilan untuk yang dicurigai sebagai teroris dan aparat mempunyai bukti kuat untuk menyebut yang dicurigai sebagai teroris. Seperti layaknya patriot act di USA.


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di