alexa-tracking

PUPR Ajak Kementerian Terkait Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi 

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afa490c9e7404203a8b4573/pupr-ajak-kementerian-terkait-tingkatkan-kontribusi-pengelolaan-irigasi
PUPR Ajak Kementerian Terkait Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi 
PUPR Ajak Kementerian Terkait Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi 

JPP, JAKARTA - Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran ketahanan pangan dan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan dalam kurun 2015-2019.

Pembangunan bendungan sendiri merupakan program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla guna meningkatkan kapasitas tampungan air. Salah satu tujuannya adalah agar kontinuitas suplai air ke sawah terjaga melalui jaringan irigasi di 14 sentra produksi pangan nasional.

“Kita sudah membangun banyak bendungan dan jaringan irigasi, kita juga pikirkan pengelolaannya. Saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk bersama mengelola Sumber Daya Air (SDA) dari hulu ke hilir,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hal tersebut Ia sampaikan dalam acara Sarasehan Irigasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan INACID (Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (14/5/2018). 

Dalam acara bertemakan "Pengelolaan Irigasi Jatiluhur yang Hemat Air, Adil, dan Berkelanjutan" itu, Menteri Basuki menambahkan bahwa dalam mengelola irigasi tidak cukup dilihat dari segi teknis, melainkan juga butuh pendekatan budaya kebiasaan para petani dalam bercocok tanam.

“Jadi harus kita pelajari betul di lapangan, pola perilaku para petani kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara membagi air untuk keperluan irigasi,” jelasnya. 

Saat ini, kata Menteri Basuki, masih terdapat beberapa Daerah Irigasi yang sumber airnya masih berasal dari irigasi tadah hujan. Berdasarkan data, dari total luas irigasi permukaan sebesar 7.145.168 hektare, hanya 10,7 persen irigasi yang bersumber dari waduk dan sisanya 89,3 persen irigasi dari nonwaduk/bendungan. 

Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya daerah irigasi yang bersumber pada bendungan. “Di Jawa Barat masih terdapat irigasi tadah hujan seluas 22 ribu hektare,” tambah Menteri Basuki.  

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bendungan sebagai sumber pengairan irigasi, Kementerian PUPR mengambil langkah modernisasi irigasi melalui pengembangan irigasi premium, yakni irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan yang saat ini masif dilakukan pembangunannya.  

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” terang Menteri Basuki. 

Disebutkannya, dalam pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kecil melibatkan petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) lewat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). 

Menurut Menteri Basuki, jumlah PKT irigasi kecil se-Indonesia mencapai 5.000 lokasi dengan anggaran per lokasinya Rp225 juta. “PKT bertujuan untuk mendistribusikan uang ke desa, tetapi dengan cara bekerja (membangun infrastruktur yang akan meningkatkan produktivitas),” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso menambahkan bahwa dalam peningkatan pengelolaan irigasi juga diikuti penguatan kerja sama antarkementerian/lembaga melalui penyusunan peta digital jaringan irigasi.

Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan one map policy (kebijakan satu peta) di bawah kordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

“Melalui kebijakan satu peta (peta digital), merupakan acuan data yang valid untuk digunakan kementerian, termasuk dalam pengelolaan irigasi yang sebagian lingkup tugasnya berada di Kementerian PUPR. Peta digital dengan skala 1:5000 digital ini ditargetkan selesai Agustus 2018, saat ini progresnya hampir 60%,” kata Imam. 

Ia pun berharap dengan adanya peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan irigasi baik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. (pupr)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/infrastru...lolaan-irigasi

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- PUPR Ajak Kementerian Terkait Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi  Stabilitas Harga Pangan 2017 Bukti Kenaikan Jelang Puasa Bisa Dihindari

- PUPR Ajak Kementerian Terkait Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi  Kementan: Stok Pangan pada Ramadan dan Idul Fitri Aman

- PUPR Ajak Kementerian Terkait Tingkatkan Kontribusi Pengelolaan Irigasi  Pemerintah Siap Sediakan Bahan Pangan Jelang Ramadan 2018