alexa-tracking

Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme: Saudara Presiden Jokowi Salah Alamat (salahkan DPR)

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afa293ad89b09e5798b4567/ketua-pansus-ruu-anti-terorisme-saudara-presiden-jokowi-salah-alamat-salahkan-dpr
Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme: Saudara Presiden Jokowi Salah Alamat (salahkan DPR)
Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme: Saudara Presiden Jokowi Salah Alamat
Selasa, 15 Mei 2018 04:38 WIB

Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme: Saudara Presiden Jokowi Salah Alamat (salahkan DPR)
KUTUK TERORIS - Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di RS Bhayangkara terkait serangan bom di 3 gereja di Surabaya, Minggu (13/5). SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i, menilai rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) salah alamat.

Syafi'i menyatakan justru tim pemerintah yang menghambat pengesahan revisi undang-undang itu menjadi undang-undang.

"Permasalahan ada di pemerintah. Di DPR sudah clear. Tinggal pemerintah saja. Jadi saudara Presiden Jokowi salah alamat. Tolong selesaikan di internal pemerintah. Pemerintah ini yang tidak tertib," kata Syafi'i, saat dihubungi, Senin (14/5/2018).

Ia menyatakan saat ini pembahasan revisi Undang-undang Anti-Terorisme sudah mencapai 99 persen.
Saat ini pembahasan terhambat lantaran semua unsur di pemerintah belum menyepakati definisi terorisme.
Saat ini ada sebagian pihak di pemerintah yang mendefinisikan terorisme harus disertai motif politik dan sebaliknya.

Bahkan, lanjut dia, jika pemerintah dapat menyelesaikan perbedaan pendapat di internal mereka, revisi Undang-undang Anti-Terorisme bisa langsung disahkan di rapat paripurna.

"Jadi ini yang menyebakan ini tidak selesai adalah pemerintah. Saudara Presiden Jokowi tolong desak tim panitia kerja pemerintah untuk menggunakan logika hukum merumuskan definisi terorisme," lanjut politisi Gerindra itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat revisi Undang-Undang Antiterorisme.
Jika RUU Antiterorisme itu tidak rampung dalam Juni mendatang, Presiden Jokowi akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Presiden Jokowi mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu.
"Artinya, sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepatnya-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang," kata Jokowi.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...i-salah-alamat


Fadli Zon 'Gagal Tanggulangi Teroris' Kok DPR yang Disalahkan.
Tanya Aparat Kok Bisa Kebobolan'
Senin, 14 Mei 2018 16:33

TRIBUNJAMBI.COM - Pasca kejadian terorisme yang melanda tanah air pada sepekan ini, banyak netizen yang lantas berharap Revisi UU Antiterorisme segera disahkan.

Diketahui, tanah air baru saja diterpa kasus terorisme seperti; pengeboman di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur, hingga kasus kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Salah satu netizen tersebut bertanya kepada Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengenai progres RUU Antiterorisme.

@senirupa: Sekali lagi saya tanya kepada Fadli Zon @Fadlizon : sebagai anggota DPR bahkan Wakil Ketua DPR, kau kerja apa? Kok UU Terorisme yg bisa rampung 2017, belum juga disahkan?

Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme: Saudara Presiden Jokowi Salah Alamat (salahkan DPR)

Menanggapi pertanyaan netizen, Fadli menjawab jika netizen tersebut tidak paham soal fungsi DPR.
Tak hanya sampai di situ, menurut Fadli jika suburnya terorisme dikarenakan pemerintah gagal mensejahterakan rakyat, dengan kata lain kemiskinan adalah penyebab maraknya terorisme.

Menambahkan, Fadli mengatakan aksi terorisme yang kemarin tidak ada hubungannya dengan UU antiteroris, melainkan kesalahan aparat hingga terjadi kebobolan/kecolongan.
"UU anti teroris sudah ada, ini hanya revisi. Saya tak terlibat dalam pansus, ada 30 org anggota. Mayoritas ya partai pendukung pemerintah.

Aksi teroris kemarin pun tak ada hubungannya dg UU anti teroris. Tanya aparat yg tanggung jawab knp bisa kebobolan/kecolongan. Gitu lho", tulis Fadli Zon.

Desakan untuk segera mengesahkan RUU Antiterorisme juga disampaikan oleh Romo Agus Ulahayanan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam konferensi pers bersama tokoh lintas agama lainnya di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat menunggu para wakil rakyat menuntaskan tugasnya, yakni mengesahkan RUU yang seolah 'jalan ditempat ' itu.

"Kepada segenap warga bangsa saudara saudari yang terkasih, mari kita menanti wakil rakyat kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Agus, dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Minggu malam (13/5/2018).

Menurutnya, para anggota DPR memiliki tugas untuk memudahkan aparat kepolisian dalam menangani terorisme di negara ini, melalui pengesahan RUU tersebut.

Bahkan, dirinya menegaskan jika RUU tersebut belum juga disahkan hingga akhir 2018, maka sebaiknya hastag #GantiDPR2019 harus digaungkan.

"Kalau sampai akhir tahun ini belum juga ada pengesahan UU penanganan terorisme, mari kita bangun tagline #GantiDPR2019, rakyat yang menentukan," tegas Agus dikutip dari Tribunnews.com.
http://jambi.tribunnews.com/2018/05/...bisa-kebobolan


Ketua DPR:
Pemerintah yang Minta Tunda Pengesahan RUU Terorisme
Senin 14 Mei 2018, 08:32 WIB

Jakarta - Beberapa pihak menyoroti lamanya perampungan revisi UU Antiterorisme yang sedang berproses di DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut tertundanya pengesahan revisi UU Antiterorisme karena sikap pemerintah.

"Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang," ujar Bamsoet kepada wartawan, Minggu (13/5/2018).

"Terkait RUU Terorisme, DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan," imbuh dia.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai sudah urgen. Dengan maraknya aksi terorisme--yang teranyar--bom yang meledak di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai revisi UU itu sudah genting.

Tito ingin Polri dapat melakukan penindakan yang lebih. Salah satu yang disebut Tito yaitu agar pemerintah dapat menetapkan organisasi seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sebagai organisasi teroris agar bisa ditindak tanpa harus menunggu adanya aksi dari mereka.

"Satu lagi penting, UU diperbaiki, revisi UU jangan terlalu lama, sudah 1 tahun karena kita tahu sel-sel mereka tapi kita tidak bisa menindak mereka kalau mereka tidak melakukan aksi," kata Tito saat memberikan keterangan pers di RS Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur, sore tadi.
https://news.detik.com/berita/401911...-ruu-terorisme

----------------------------

Mungkin draft UU anti Teroris itu masih belum sempat dibaca oleh Pak Jokowi ...


emoticon-Sorry

Kebiasaan mencari kambing hitam dia
gerandong bisanya cm lempar tai mulu
Cuci tangan?
Kalo pemerintah yg bikin mbulet, Lu tunjukkan Nama bisa Naik pamor lu.
Fadli Zon Tak Setuju Jokowi Terbitkan Perppu Antiterorisme
Senin, 14 Mei 2018 - 13:55 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak diperlukan. Dia tidak sepakat dengan niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal menerbitkan Perppu itu jika pada Juni nanti DPR tidak kunjung merampungkan revisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

(Baca juga: Revisi UU Terorisme Tak Selesai, Jokowi Akan Terbitkan Perppu)

"Perppu itu menurut saya tidak diperlukan," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Alasannya revisi UU No 15/2003 tentang hampir rampung.

"Bahkan pada masa sidang lalu pun sebetulnya bisa disahkan. Tapi pemerintah yang menunda, jangan kebolak balik," tutur Politikus Partai Gerindra ini.

(Baca juga: Capai Kesepakatan, Wiranto Harap Revisi UU Terorisme Segera Diundangkan)

Namun dia mengakui Presiden Jokowi memiliki hak untuk menerbitkan Perppu Antiterorisme. Walaupun dia memastikan penerbitan Perppu itu akan menimbulkan pro dan kontra di DPR.

"Dan jangan seolah-olah karena gagal mengatasi, undang-undang yang disalahkan. Undang-undang tentang Anti Terorisme itu sudah ada, jadi bukan kekosongan, ada undang-undangnya. Yang sekarang ini RUU ini adalah revisi terhadap undang-undang yang sudah ada itu," ungkapnya.
https://nasional.sindonews.com/read/...sme-1526280930

--------------------------

kan kalau Perpu yang akhirnya 'goal"... bukannya UU Anti-Teroriis revisian itu yang dipakai ... kepentingan rezim sekarang lebih banyak diuntungkan karena keinginan mereka bisa ditampung banyak di Perpu ybs.

Hanya saja, rawan digugat ke MK kelak di kemudian hari.


emoticon-Angkat Beer
Oposisi radikal menghambat uu tersebut krna mereka takut bila uu disahkan akan terjadi pengurangan krna sebagian besar kader mereka adalah radikal.

Yg jadi pertanyaan 2 tahun belum rampung jua?emoticon-Smilie
Ini thread gak didelete ya ama MoD, bikin thread banyak bener udah kayak sopir ngejar setoran angkot
Politisi Gerindra terpilih jadi ketua Pansus RUU Terorisme
https://www.merdeka.com/politik/poli...terorisme.html

Jokowi Minta Pembahasan RUU Terorisme Dipercepat, Fadli Zon Bilang Hati-hati

http://politik.rmol.co/read/2017/05/...ang-Hati-hati-

Gerindra Anggap Tak Ada Urgensi Revisi UU Terorisme
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-uu-terorisme
Quote:


yg bakal dihapus sama momod paling thread dari nastak, thread dari nasbung gak bakalan didelete toh mereka segolongan.
dan terjadi lagi....
perdebatan antara panasbung vs panastak
Quote:


Gak ngerti ane mana yg nasbung atau yg nastak emoticon-Big Grin

Kemarin kan Mod yg namanya Sichilya ngamuk, pada ngeclose atau delete thread TS yg bikin Mod lebih dari 3 dlm 1 hari. Yg ini klo mau adil mestinya diclose jg
Quote:


Ya itu yg kemarin thread bikinan nastak makanya dihapus

Kalau bikinan nasbung seperti thread ini ya gak bakalan dihapus.

Kemarin2 juga banyak thread2 nasbung tanggal publikasinya udah berbulan2 yg lalu juga gak dihapus2.


nastaik otak dungu selalu salahin.oposisi

pdhal yg hambat rezim.kowi.ndiri emoticon-Big Grin


Quote:



eh kowi.ketauan ngibul emoticon-Leh Uga

Quote:


Quote:


blog, itu yg bilang juga bamsoet orang beringin bukan gerandong aja blog... otak loe gak nyampai sama hal beginian...
Quote:


goblok. ane gaj ngomongin bamsoet njing. makanya beli otak sono goblok!! ane ngomongin ketua pansus sama fadli. sungguh aneh ente bs ngaskus meski gak punya otak
Ketua DPR nya kan koalisi pemerintah yak?
Pembahasan revisi, kata Arsul, tinggal perdebatan mengenai definisi terorisme. Menurut Arsul, definisi terorisme itu perlu dirumuskan kembali lantaran adanya keberatan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.
https://beritagar.id/artikel/berita/...or-di-surabaya

Yang ngomong si Zonki??

DPR itu sesuai namanya lebislatif, pekerjaan utamanya legislasi/bikin undang2..

Enak banget cuma bisa kritik doang bikin UU maless,, giliran dikritik balik ga terima..

Itu di berita sebelumnya karena ada keberatan dari Ormas. Apa jangan2 UU Terorisme nya disandera karena banyak politisinya yang utang budi sama Ormas pas Pilkada?

Ormas yang kelakuan barbar takut diciduk pake UU ini..
Quote:


hahha goblog tetep goblog, bocah kemarin sore sok nyera gerindra, loe korban kudanya wowo ya nyet?
noh udah di jelasin sama KETUA DPR juga, loe tau KETUA DPR kan? aaah korban taik kuda nya wowo sih loe....
Quote:


ya sudah, sesuai statement terakhir artinya ndak ada masalah lagi kan revisinya udah 99% kok

wes gek di putus. ndak usah mbulet
Pemerintah pengen definisi Terorisme dibikin seluas2nya agar cecurut2 yang berlindung di balik ormas dan suka bikin rusuh bisa dimusnahin...

Siapa yang keberatan??? Pikir aja sendiri..