alexa-tracking

Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme (emangnya kenapa?)

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5afa197fdac13e5b518b4567/komnas-ham-tak-setuju-pelibatan-tni-diatur-di-uu-terorisme-emangnya-kenapa
Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme (emangnya kenapa?)
Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme
Senin 14 Mei 2018, 20:21 WIB

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setuju dengan revisi UU Terorisme, revisi yang didorong oleh Presiden Jokowi dan Kapolri, setelah rentetan teror di Surabaya. Namun Komnas HAM tak setuju bila TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme.

"Komnas HAM RI secara prinsip setuju terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prinsip, norma, dan instrumen hak asasi manusia," kata anggota Komnas HAM, Choirul Anam, lewat keterangan pers, Senin (14/5/2018).

Komnas HAM meminta sejumlah hal diperhatikan dalam revisi UU Terorisme, yakni proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan di UU Terorisme harus sesuai dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Juga, perlu ada telaah lebih lanjut soal penyadapan alias intersepsi. Komnas HAM mengkritisi perihal penyadapan ini.

"Pengaturan intersepsi (penyadapan) yang belum sepenuhnya jelas konsep antara upaya penegakan hukum atau intelijen mengingat dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan persetujuan ketua pengadilan negeri," kata Choirul.

Jika penyadapan diperlakukan sebagai penegakan hukum, jangka waktunya adalah satu tahun dan bisa diperpanjang satu tahun kembali. Padahal aparat perlu kecepatan dalam menindak terduga terorisme.

"Sangat tidak rasional dan bertentangan dengan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan," kata Choirul.

Namun, jika penyadapan diperlakukan sebagai tindakan intelijen, ketentuan soal penyadapan ini dinilai Komnas HAM perlu dikembalikan pada ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Komnas HAM mengkritik pula soal poin jangka waktu penangkapan dan penahanan. Ada ketentuan bahwa jangka waktu penangkapan adalah 14 hari, bisa diperpanjang tujuh hari, sehingga total menjadi 21 hari. Menurut Komnas HAM, aturan di UU Terorisme ini rawan pelanggaran HAM.

"Komnas HAM RI menilai hal tersebut sangat rawan terjadinya pelanggaran HAM dan mendorong agar revisi ini diselaraskan dengan semangat dalam hukum pidana, yaitu sesingkat-singkatnya. Titik kompromi adalah selama tujuh hari sesuai UU Nomor 15 Tahun 2003 yang didasarkan pada alasan yang layak dan harus bergantung pada kompleksitas perkara, tingkah laku terdakwa, dan kerajinan/ketekunan aparat penegak hukum yang bersangkutan," kata Choirul.

Lokasi penahanan juga harus diberitahukan secara transparan. Soalnya, bila dirahasiakan, dikhawatirkan terjadi pelanggaran HAM terhadap terduga teroris saat ditahan oleh aparat.

"Hal itu untuk menghindari potensi pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan serta akses keluarga/kuasa hukumnya," kata Choirul.

Adapun soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, Komnas HAM tidak setuju karena penindakan terorisme harus dilakukan sesuai paradigma sistem peradilan pidana. Artinya, poin pelibatan TNI tak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme. Berikut adalah sikap Komnas HAM soal poin ini.

"Komnas HAM tidak setuju terhadap pelibatan TNI di bawah tindak pidana terorisme namun berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004, dengan catatan:
  • a. Pengaturan tidak dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan UU dengan paradigma criminal justice system
  • b. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur operasi militer selain perang, dengan memperhatikan objek vital, skala ancaman, dan waktu."

Komnas HAM tak setuju bila Perppu soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melainkan lebih setuju dengan revisi UU saja. Soalnya, UU punya muatan lebih komprehensif mulai dari upaya pencegahan, penindakan, pemulihan hak korban, dan upaya deradikalisasi.

Perlindungan terhadap korban juga sudah diatur dalam revisi UU, baik untuk korban langsung, korban tak langsung, maupun korban sekunder. Namun korban terorisme potensial seperti aparat polisi belum diatur dalam revisi itu.
https://news.detik.com/berita/402036...i-uu-terorisme

Menhan: Harus Keras Lawan Teroris, Jangan Sedikit-sedikit HAM
14/05/2018, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai terorisme menjadi ancaman nyata dan serius bagi keamanan negara. Oleh sebab itu, Menhan mengatakan, penanganan terorisme tidak bisa menggunakan langkah biasa saja.

"Harus keras kita melawan kekerasan itu (terorisme), jangan sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM," ujar Ryamizard saat memberikan pernyataan pers kepada media, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Ia menuturkan, para pelaku teror belakangan ini adalah teroris generasi ketiga, yakni milisi-milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang pernah berperang di Suriah. Mereka kembali ke Tanah Air pasca kekalahan ISIS.

Baca juga: Wiranto: TNI Perlu Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme

Adapun generasi pertama kata Menhan yakni teroris pasca tragedi 11 September 2001. Sementara generasi kedua yakni para teroris ISIS. Generasi ketiga yang merupakan para milisi pulang kampung adalah kelompok yang mengakui terbentuknya ISIS di Asia Tenggara.

"Dua tahun lalu saya buat trilateral (dengan Malaysia dan Filipina) untuk melokalisir (teroris di Asia Tenggara). Dua tahun lalu saya sudah mengerti akan terjadi begini," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini. Menhan juga mengatakan bahwa aksi teror di Indonesia merupakan perintah dari pimpinan ISIS di timur tengah. Bahkan kata dia, perintah itu menyatakan bahwa basis ISIS di Marawi akan dipindahkan ke Indonesia.

"Artinya mereka sudah persiapan benar-benar matang, matang harus jadi. Ini perintah ini. Perintah meraka yang saya tangkap. Ini disiapkan enggak naggung nanggung," ucap dia.

"Ya kita mungkin biasa-biasa, memang menjadi musuh yang enggak kelihatan itu pertama kali memang mengagetkan gitu. Mudah-mudahan kita enggak biasa-biasa lagi tetapi luar biasa (menanganinya)," ujar pensiunan tentara berpangkat jenderal ini.
https://nasional.kompas.com/read/201...it-sedikit-ham

------------------------------

Terorisme abad global sekarang adalah bagian daripada perang antar negara. Istilah kerennya "proxy war". Dan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, ketika masih aktif dulu terang-terangan mengatakan bahwa aksi terorisme itu adalah bagian dari "proxy war" dari negara-negara maju untuk tetap bisa menancapkan hegemoninya di negeri-negeri yang tidak pro kepentingan nasional mereka. . Organisasi teror itu sendiri di masa kini banyak yang dikendalikan dari luar, bahkan dalam beberapa kasus dikendalikan, dibiayai, dan di 'support' alutsista dan informasi intelejennya dari negara asing yang menjadi musuh. Sebuah laporan wikileaks bahkan pernah memuat laporan itu.

Lihat saja pernyataan Trumph saat kampanye Pilpres AS lalu, yang menuding Hillary Clinton dan Obama dibalik munculnya organisasi teroris ISIS, dan itu diakui sendiri oleh Hillary Clinton. Begitu pula kelompok yang mengklaim pejuang jihad Islam seperti aliran "Salafi-Jihadi" yang dijadikan topeng ISIS untuk membenarkan tindakan terornya selama ini, yang kata Putra Mahkota Arab Saudi telah melancarkan banyak fitnah (kekacauan) di negara-negara Arab Timur Tengah.

Maka berdasarkan akan realitas terkini itu, para elit dan politisi hendaknya menghilangkan kecurigaan bahwa pemberlakuan UU anti terorisme itu hanya mengembalikan 'superioritas' militer dalam sistem demokrasi kita di masa depan. Dan juga kecurigaan bahwa kelahiran UU itu hanya dimaksudkan untuk kepentingan politik agar bisa tetap mempertahanakan rezim yang sedang berkuasa saat ini. Juga kecurigaan dari beberapa kelompok Islam yang curiga bahwa UU anti-teroris itu kelak akan digunakan untuk membrangus gerakan-gerakan dakwah Islam di tanah air. Coba lihatlah dalam kacamata yang lebih luas, bahwa di dalam UU anti teroris itu ada kepentingan nasional yang dipertaruhkan kelak di kemudian hari. THINK!
ISIS itu memfatwa kompas HAM thogut
Bisa jadi korban Lo goblok

emoticon-Marah
Kog gak ada Gerindra atau Zonk nya?
Gak bakal ramai kecebong nih trit.
blm pernah jadi korban bom itu penggiat HAM...cb udah pernah kena sanak saudaranya, gw jamin 180° berubah
Lo mao jadi korban bom bundir?
Lalu HAM para korban kemana?

#nasbungmemanglaknat
Komnas HAM pesenan? emoticon-Traveller
Anjing emoticon-fuck
Lain kali klo ada bom gausah pakai gegana, itu komnasham suruh maju paling depan
Ham kerjaan lu tuh sebenarnya ngapain sih
Jelas sudah institusi ham telah dimasukin orang2 radikal atau orang2 dg kepentingan politik yg tidak lg netral.
Dia kira polisi da tni bukan manusia yg perlu dilindungi ham nya ya.
Quote:


Belajarlah nyinyir yg pinteran dikit dek...... emoticon-Embarrassment

Baca beritanya dulu..

Ente tau kan HAM itu produk siapa??
Sekelas habib rizieq aja jelas2 menentang HAM yg emang produk sampingan (kapitalis)liberal...atau komunis bahasa ente dkk emoticon-Big Grin

HAM di indonesia harusnya juga di sesuaikan dgn pancasila.... bukan malah sebaliknya... dari sini faham ente dek??

Teroris itu sesuaikah dgn pancasila...minimal nurani ente lah dek...??

Yang dilakukan teroris itu perang terhadap NKRI baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Jadi lebih tepatnya teroris ditangani oleh TNI dan dibantu Polri bukan sebaliknya.

Perbuatan teroris itu bukan menyangkut kriminalitas namun serangan terhadap pertahanan negara.
Komnas ham aj suruh hadepin
komnas ham kumpulan orang pinter, coba dikasih tugas tambahan buat menyembuhkan penyakit teroris
HAM tercipta karena ideologi manusia bisa berubah
komnas ham suruh jaga pintu gerbang masuk kepolisian
biar tau rasanya klo kena bom
lupakan HAM jika teroris datang
pak polisi, besok2 kalau ada bom suruh HAM yang maju paling depan..
gw pengen tau bisa apa mereka lawan teroris2 itu.. cuihhh
Komnas HAM ini kenapa gak dibubarin aja sih. Kerjaan nya belain HAM Bandar Narkoba dan teroris. HAM para korban di abaikan