alexa-tracking

Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af99dae529a4576338b4569/komnas-ham-tak-setuju-pelibatan-tni-diatur-di-uu-terorisme
Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme
Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme


Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setuju dengan revisi UU Terorisme, revisi yang didorong oleh Presiden Jokowi dan Kapolri, setelah rentetan teror di Surabaya. Namun Komnas HAM tak setuju bila TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme.

"Komnas HAM RI secara prinsip setuju terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prinsip, norma, dan instrumen hak asasi manusia," kata anggota Komnas HAM, Choirul Anam, lewat keterangan pers, Senin (14/5/2018).

Komnas HAM meminta sejumlah hal diperhatikan dalam revisi UU Terorisme, yakni proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan di UU Terorisme harus sesuai dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Juga, perlu ada telaah lebih lanjut soal penyadapan alias intersepsi. Komnas HAM mengkritisi perihal penyadapan ini.

"Pengaturan intersepsi (penyadapan) yang belum sepenuhnya jelas konsep antara upaya penegakan hukum atau intelijen mengingat dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan persetujuan ketua pengadilan negeri," kata Choirul.

Jika penyadapan diperlakukan sebagai penegakan hukum, jangka waktunya adalah satu tahun dan bisa diperpanjang satu tahun kembali. Padahal aparat perlu kecepatan dalam menindak terduga terorisme.

"Sangat tidak rasional dan bertentangan dengan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan," kata Choirul.

Namun, jika penyadapan diperlakukan sebagai tindakan intelijen, ketentuan soal penyadapan ini dinilai Komnas HAM perlu dikembalikan pada ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Komnas HAM mengkritik pula soal poin jangka waktu penangkapan dan penahanan. Ada ketentuan bahwa jangka waktu penangkapan adalah 14 hari, bisa diperpanjang tujuh hari, sehingga total menjadi 21 hari. Menurut Komnas HAM, aturan di UU Terorisme ini rawan pelanggaran HAM.

"Komnas HAM RI menilai hal tersebut sangat rawan terjadinya pelanggaran HAM dan mendorong agar revisi ini diselaraskan dengan semangat dalam hukum pidana, yaitu sesingkat-singkatnya. Titik kompromi adalah selama tujuh hari sesuai UU Nomor 15 Tahun 2003 yang didasarkan pada alasan yang layak dan harus bergantung pada kompleksitas perkara, tingkah laku terdakwa, dan kerajinan/ketekunan aparat penegak hukum yang bersangkutan," kata Choirul.

Lokasi penahanan juga harus diberitahukan secara transparan. Soalnya, bila dirahasiakan, dikhawatirkan terjadi pelanggaran HAM terhadap terduga teroris saat ditahan oleh aparat.

"Hal itu untuk menghindari potensi pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan serta akses keluarga/kuasa hukumnya," kata Choirul.

Adapun soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, Komnas HAM tidak setuju karena penindakan terorisme harus dilakukan sesuai paradigma sistem peradilan pidana. Artinya, poin pelibatan TNI tak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme. Berikut adalah sikap Komnas HAM soal poin ini.

"Komnas HAM tidak setuju terhadap pelibatan TNI di bawah tindak pidana terorisme namun berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004, dengan catatan:
a. Pengaturan tidak dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan UU dengan paradigma criminal justice system
b. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur operasi militer selain perang, dengan memperhatikan objek vital, skala ancaman, dan waktu."

Komnas HAM tak setuju bila Perppu soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melainkan lebih setuju dengan revisi UU saja. Soalnya, UU punya muatan lebih komprehensif mulai dari upaya pencegahan, penindakan, pemulihan hak korban, dan upaya deradikalisasi. Perlindungan terhadap korban juga sudah diatur dalam revisi UU, baik untuk korban langsung, korban tak langsung, maupun korban sekunder. Namun korban terorisme potensial seperti aparat polisi belum diatur dalam revisi itu.

Sumur: https://news.detik.com/berita/d-4020...727.1514394538

Komnas HAM PAOK! Itu polisi digorok pake pecahan kaca, anak2 tewas menggelepar kemaren kena bom, apa bukan pelanggaran HAM keji!! Teroris udah ga layak dibela HAMnya mrk aja ga punya nilai kemanusiaan!emoticon-Blue Guy Bata (L) emoticon-Blue Guy Bata (L) emoticon-Blue Guy Bata (L)
Semoga kluarga komnas ham kena bom, biar mereka gk banyak bacotin ham hem hom emoticon-Leh Uga
percuma mau brantas teroris orang komnas HAM nya nggak kompeten. dikit dikit langsung dikata pelanggaran HAM emoticon-Blue Guy Bata (L)
Bicaralah HAM nanti setelah aman.

Mari kita cetuskan War on Terror dan War On Taipanism.

Tangkap semua nasbung radikal.
Tangkap semua nastaik radikal.

Yang satu pendukung teroris,
Yang satu lagi antek china.


Teken UU terorisme dan kontrol media, UU ITE di perketat. Wamil di hidupkan walau gak harus standar, minimal pelatihan kedisiplinan. Anggaran militer dinaikan 2x lipat.

Ekonomi juga harus lebih protektif, ekspor impor dikontrol ketat.

Program wajib kerja di setiap penduduk yg telah dewasa di BUMN, mungkin bisa di fokuskan ke pangan, pertanian atau kelautan misalnya. Gak butuh skill banyak dan mudah dalam pelatihannya, minimal kita bisa swasembada pangan.

Pembatasan TKA, standarisasi tingkat pendidikan di tinggikan untuk TKA dan wajib bisa bahasa Indonesia.

Membuat Dewan Agama, semua perwakilan ormas di kumpulkan 1 wadah dan wajib mengikuti keputusan Dewan tersebut. Untuk Islam bisa pakai MUI, Kristen, Katolik, Budha, Hindu bisa di buatkan.

komnas mah cuma.bisa gerecokin ja

abaikan.ja.komnas ham.ini

ga trlalu penting bagi.indonesia

organisasi luar yg ga trlalu penting bagi gue emoticon-Big Grin

Anjing ham untuk tero emoticon-fuck
Dalam situasi kepala panas seperti ini, ikut campur TNI mudah dipandang positif.

Tapi harus mikirin dampak ke depannya, jangan sampai terlalu bergantung sama TNI.

Dinginin kepala sebelum bikin UU, karena dampaknya jangka panjang.
Bacot lo komnas ham emoticon-Busa emoticon-Busa
HAM dibatasi Undang-Undang emoticon-shakehand: Komnas HAM gausah banyak bacot emoticon-fuck
karena HAM itu hanya milik rizieq shibab

Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme
[QUOTE=acabindonesia;5af99dae529a4576338b456a]
Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme


buset itu manusia atau palkon gajah ?
itu para bomber apa mikirin hak asasi para korbannya?

bangkeeeee

ga ada gunanya lembaga ini
ngabisin duit aja
emoticon-Turut Berduka
Anjink lah ham hem hom, coba aja keluarganya yg jadi korban bom. Gw mau liat mereka mau ngebacot apa lagi.
Kalau liat film2 hollywood tentang teroris, militer ikut serta dalam memberantas.
Terorist merusak ketahanan negara jadi sudah layak dan harus militer terlibat.

Kaga ngerti komnas ham sini rukukannya kemana ?
Kasus aktivis hilang aja dia kaga jelas kelanjutannya.
Kasus polisi ham dilanggar sama teroris cuman diem aja
Quote:


Paling nuntut balik pemerintah emoticon-Nohope
Quote:


njir ane setuju banget ide nya yg ini
Quote:


jadi harus butuh berapa banyak nyawa lagi yg harus mati?
100, 200, 1000 ?
belum kerusakan ekonomi
ekonomi rusak aseng lagi yg disalahin
nasibmu seng seeeeng...!!!
yg berak siapa yg di maki maki si aseng
Komnasbung HAM itu
Ham
Komnas HAM Tak Setuju Pelibatan TNI Diatur di UU Terorisme
Quote:


Muka-hati buruk ya dia ini. Jarang-jarang lho ada manusia double minus begini. emoticon-Roll Eyes (Sarcastic)