alexa-tracking

Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af93dcd642eb6a3138b4572/bijaklah-memilih-jalan-pencegahan-terorisme
Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme
Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme
Kita tak bisa menunggu lagi. Dukungan semua pihak dibutuhkan untuk menghentikan aksi terorisme.
Rentetan teror belakangan ini, membuat kita gamang di persimpangan. Yang pasti, harapan tersandar ke pihak kepolisian. Hingga saat ini, kepolisianlah yang memimpin penanganan kasus-kasus terorisme dalam negeri.

Pasca-teror oleh penghuni Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, kita disuguhi kekejian lain di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (13/5/2018). Kepala Polri sudah mengumumkan, pelaku bom bunuh diri di tiga gereja di Kota Pahlawan, itu diduga keras sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan empat anaknya.

Belum juga hari berlalu, pada Minggu malam, di lokasi lain di Jawa Timur, ada penghuni rusunawa Wonocolo yang merakit bom. Bom sempat meledak, dan polisi pun bergerak. Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Frans Barung Mangera, menjelaskan tiga orang tewas dan tiga luka-luka. Para korban adalah sekeluarga terduga pemilik bom.

Rasa duka mendalam belum luruh untuk seluruh warga yang menjadi korban. Senin pagi, berita serangan bom di Mapolresta Surabaya kembali menghiasi media. Entah sampai kapan serangan teror ini akan berlangsung. Mengapa bisa terjadi?

Kapolri Tito Karnavian menyatakan, sekeluarga pelaku teror di tiga gereja di Surabaya merupakan bagian dari 500 warga Indonesia yang sempat ikut berperang membantu kelompok teroris Negara Islam (IS/ISIS) di Suriah, dan pulang kembali ke Indonesia.

Selama di Suriah, menurut Tito, mereka belajar strategi teror, kemiliteran dan membuat bom dari para anggota IS. Sama seperti peristiwa di Mako Brimob, kali ini IS juga menyatakan bertanggung jawab atas pemboman di Surabaya.

Keluarga tersebut diduga kuat tergabung dalam kelompok Jamaah Anshar Daulah (JAD), sel yang mendukung IS di Indonesia. Si bapak, berinisial DS, menurut Kapolri, adalah ketua sel JAD Surabaya. Ia punya diduga kuat punya hubungan dengan keluarga di Wonocolo.

Rentetan peristiwa teror ini, termasuk di Surabaya, menurut Tito adalah aksi pembalasan akibat semakin sempitnya ruang gerak JAD setelah para pemimpin mereka ditangkap. Selain itu, posisi IS di Suriah maupun Irak juga semakin terdesak.

Namun, Tito menyebutkan bahwa jumlah sel ini tidak banyak. Di sisi lain, ia mengeluh karena polisi selama ini tak bisa menindak mereka yang pulang dari Suriah, misalnya, saat tak menemukan pelanggaran hukum. Para alumni Suriah inipun, disebut pintar menghindari pelacakan polisi.

Tito juga menyinggung pembahasan revisi UU Antiterorisme Nomor 15/2003. Secara implisit, Tito meminta polisi mendapat kelonggaran untuk mengambil tindakan. Misalnya soal masa penahanan yang "hanya" 7 hari. Pun soal syarat adanya pelanggaran hukum.

Berbekal UU itu, polisi sebenarnya berhasil mencegah banyak serangan. Tito Karnavian menyatakan, kepolisian selama ini telah menahan sejumlah terduga teroris, termasuk mereka yang merusuh di Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob--kini telah dipindah ke Nusakambangan. Aksi pencegahan tersebut, banyak yang tak dipublikasikan.

Karena jumlah korban yang terus berjatuhan, publik mulai tidak sabar. Meski pernyataan "Kami Tidak Takut" bergaung, serangkaian teror ini telah menguras emosi. Desakan untuk segera menyelesaikan revisi UU Antiterorisme pun bergulir. Aspirasi itu tak lain untuk mengembalikan kondisi keamanan di negeri ini.

Menengok kembali riwayat UU tersebut, UU Nomor 15/2003 nama lengkapnya adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Artinya, aturan tentang terorisme ini lahir dari Perppu yang diterbitkan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memutuskan untuk memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi UU Nomor 15/2003 itu. Keinginan tersebut muncul pascateror di Jalan Thamrin, DKI Jakarta, pada 2016 silam.

Pemerintah ingin meningkatkan pencegahan terorisme lewat revisi UU itu, di antaranya dengan penambahan waktu penahanan untuk pemeriksaan terduga teroris, dan pencabutan kewarganegaraan WNI yang mengikuti latihan perang di luar negeri.

Kemudian, pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme sebagai bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, mendorong peran serta kepala daerah dan masyarakat mencegah aksi terorisme, dan penetapan barang bukti untuk menindak terduga teroris cukup dengan izin hakim pengadilan.

Kita pun berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita ingin sel-sel teroris itu segera dilumpuhkan. Tapi di sisi lain, kita juga tidak mau kembali ke masa gelap saat aktivitas warga diawasi secara melekat layaknya tahanan tanpa perlindungan hukum.

Sementara, para teroris seolah bebas berbuat semaunya dalam beraksi. Bahkan di kandang "macan" seperti Markas Komando Brimob yang menewaskan 5 anggota polisi.

Dilema yang relatif sama dihadapi banyak negara saat berhadapan dengan terorisme. Publik Amerika Serikat, juga berdebat tentang Patriot Act yang kontroversial karena mengandung ketetapan yang dianggap dapat mencederai prinsip kebebasan sipil.

UU yang lahir pascateror 2001 tersebut, mengizinkan penyadapan telepon, rekaman, dan komputer oleh pemerintah, serta pengawasan buku-buku dan produk-produk yang dihasilkan rumah sakit dan perpustakaan.

Di Eropa, perubahan aturan dalam menghadapi situasi teror dalam negeri juga mengundang kritik. Prancis pada 2015 misalnya, membuat perubahan UU yang memungkinkan Menteri Dalam Negeri menggunakan kekuatan militer, termasuk hak untuk penggeledahan, pembatasan hak sipil untuk beraktivitas, tanpa izin pengadilan.

Dilema di antara penegakan keamanan dengan hak-hak dasar sipil, adalah bentuk persimpangan jalan itu. Mana yang akan kita pilih, keamanan atau privasi warga? Mungkinkah meraih kedua-duanya, dalam situasi segenting sekarang ini?

Pilihan harus segera diambil, karena korban terus berjatuhan. Presiden Joko Widodo sudah mengirim sinyal bahwa pembahasan revisi UU Nomor 15/2003 perlu disegerakan, atau diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Jokowi meminta draft revisi yang sudah masuk sejak Februari 2016 tersebut dibereskan pada masa persidangan yang akan dibuka pada 18 Mei 2018 mendatang. Bila hingga Juni tak kunjung selesai, ia berjanji akan menerbitkan Perppu.

Keterlambatan pengesahan revisi UU ini tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apapun, kerja-kerja untuk merevisi UU tersebut melibatkan DPR dan Pemerintah. Sampai saat terakhir, definisi tentang terorisme pun belum disepakati kedua belah pihak.

Apapun jalan yang dipilih akan menimbulkan konsekuensi masing-masing. Perundangan yang mengutamakan security (keamanan), berpotensi mengurangi hak sipil. Begitu pun sebaliknya. Publik harus mendapat pemahaman yang cukup tentang hal ini.

Di luar debat tentang UU tersebut, kita sepertinya tak bisa menunggu sampai Mei atau Juni. Polisi harus bisa segera mengendalikan situasi. Dukungan semua pihak dibutuhkan, agar tindakan nyata bisa segera diambil untuk menghentikan bertambahnya korban.
Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...ahan-terorisme

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme Pendekatan lunak dalam ketegasan

- Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme Hentikan kerugian negara akibat administrasi buruk

- Bijaklah memilih jalan pencegahan terorisme Menggaungkan Asian Games 2018

×