alexa-tracking

Kemendagri Tegaskan Koordinasi APIP-APH Bukan untuk Lindungi Koruptor

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af855cddad770e6308b4569/kemendagri-tegaskan-koordinasi-apip-aph-bukan-untuk-lindungi-koruptor
Kemendagri Tegaskan Koordinasi APIP-APH Bukan untuk Lindungi Koruptor
Kemendagri Tegaskan Koordinasi APIP-APH Bukan untuk Lindungi Koruptor

JPP, JAKARTA - Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Plt Irjen Kemendagri) Sri Wahyuningsih kembali menegaskan kerja sama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) bukan untuk melindungi koruptor.

Hal itu disampaikan Sri dalam paparannya pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2018 dan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (7/5/2018).

“Intinya kita tidak melindungi koruptor, di Pasal 385 (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) sudah ditegaskan. Kita punya SOP (Standar Operasional Prosedur) antara APIP dan APH,” ujar Sri.

Dalam kerja sama itu, Sri menjelaskan, APIP dan APH harus melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kerja sama ini bertujuan sebagai pedoman operasional antara APIP dan APH dalam melakukan koordinasi untuk memperkuat sinergitas kerja sama untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat,” jelas Sri.

Kerja sama tersebut melingkupi tukar-menukar data dan atau informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM).

“Semoga dengan adanya kerja sama koordinasi antara APIP dan APH ini ada pemisahan antara kesalahan dalam administrasi dan pidana. Intinya ini bukan untuk melindungi tindakan korupsi,” ujar Sri.

Tukar menukar informasi dalam kerja sama itu disebutkan, pertama, laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Kedua, mencakup kelengkapaan laporan masyarakat, bukti pendukung laporan, pemberitahuan secara tertulis hasil penanganan masing-masing pihak, serta penyediaan data dan/atau informasi lain, kecuali identitas pelapor.

Ketiga, penentuan tahap setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan oleh APIP dan APH dan tahap penyelidikan kepada APIP.

Adapun penandatanganan Kerja Sama Gubernur, Kajati, dan Kapolda se-Indonesia hari ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Nomor 700/8929/SJ, Nomor Kep 694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tentang Koordinasi APIP dengan APH terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya telah ditandatangani pada 30 November 2017. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/hukum/32092...dungi-koruptor

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Kemendagri Tegaskan Koordinasi APIP-APH Bukan untuk Lindungi Koruptor Menkeu: SDM Bermutu, Modal Negara untuk Maju

- Kemendagri Tegaskan Koordinasi APIP-APH Bukan untuk Lindungi Koruptor Menkeu: Stabilitas Harga Penting Untuk Dorong Konsumsi

- Kemendagri Tegaskan Koordinasi APIP-APH Bukan untuk Lindungi Koruptor GP Ansor: Pemerintah Perlu Lindungi Generasi Millenial dari Ideologi Khilafah

×