alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
Menampik LGBT, menolak persekusi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af53fa5de2cf2dc638b456e/menampik-lgbt-menolak-persekusi

Menampik LGBT, menolak persekusi

Menampik LGBT, menolak persekusi

Hedi Novianto17:20 WIB - Selasa, 30 Januari 2018

Menampik LGBT, menolak persekusi

Para aktivis Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia bersama ulama, santri, dan tokoh masyarakat Banten berunjuk rasa menolak LGBT di Kawasan Puspemprov Banten, Curug, Serang, Jumat (26/1/2018). | Asep Fathulrahman /Antara Foto

Isu penolakan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) belakang sedang marak. Terbaru di Aceh Utara, Aceh, Sabtu (27/1/2017), Polres Aceh Utara dan Polisi Syariah Islam Wilayatul Hisbah menjaring 12 orang waria pekerja salon kecantikan.

Bahkan Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Surianata mengatakan bahwa waria lebih berbahaya dibanding teroris. "...jadi mohon maaf apabila yang berhubungan dengan banci saya sikat," ujar Untung yang pernah terlibat melawan teroris di Jl MH Thamrin, Jakarta, pada 2016 tersebut.

Menolak LGBT yang sedang marak juga dibarengi oleh DPR RI untuk merevisi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perzinaan, termasuk LGBT dan kumpul kebo.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan revisi pasal dilakukan oleh panitia kerja (panja) Komisi III. Dilansir Kompas.com, Senin (22/1), politisi asal Golkar itu mengatakan DPR mengemban semangat penolakan LGBT dan memperluas pemidanaan perilaku LGBT.

Agenda revisi ini sebenarnya lanjutan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal perzinaan, pemerkosaan, dan hubungan sesama jenis (LGBT) dalam KUHP, Desember 2017. Lima dari sembilan hakim konstitusi menolak (dissenting opinion) karena menilai materi bukan wewenang MK.

Ada tiga pasal KUHP yang digugat oleh pemohon ke MK; pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Dalam argumen gugatan, pemohon meminta delik dalam pasal 284 tidak hanya menerapkan pidana perbuatan zina bagi pasangan tanpa ikatan perkimpoian, melainkan juga bisa diterapkan dengan delik aduan.

Sementara pada pasal 285, pemohon minta agar pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh --oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Adapun pada 292, pemohon meminta frasa "belum dewasa" dihapus sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis pun dapat dipidana.

PPP dan PKS pun mendukung agar perluasan cakupan delik zina masuk dalam KUHP baru nanti. Arsul Sani, anggota panja RKUHP dari Fraksi PPP, misalnya memberi contoh bagaimana pidana perbuatan cabul oleh LGBT atau sesama jenis juga berlaku pada orang berusia 18 tahun ke atas.

"Ancaman pidananya yakni 9 tahun, dalam hal terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan di tempat umum, dipublikasikan dan ada unsur pornografi," ujar Arsul yang pada 19 Desember lalu menegaskan kaum LGBT tak akan dihukum apabila tidak melakukan perbuatan pidana.

Anggota Komisi IIIDPR, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan KUHP harus diperbarui karena belum mencakup kaum LGBT dan kumpul kebo. Apalagi KUHP sekarang peninggalan zaman Belanda sehingga kurang relevan dengan kekinian.

"UU LGBT itu kan tidak ada di dalam KUHP. Sudah ada (undang-undangnya), jadi kami memperkuat bahwa zina itu harus masuk dalam KUHP mendatang," ujar politisi Nasdem dari Aceh ini dikutip detikcom, 18 Januari.

Penolakan terhadap LGBT juga diungkapkan anggota DPR Junimart Girsang. Kepada Reuters, politisi PDIP ini mengatakan hubungan sesama jenis tak bisa diterima --baik secara agama maupun norma.

Sementara mantan ketua MK Professor Mahfud MD mengatakan KUHP baru yang mengatur perzinaan itu bila tak ada aral melintang akan disahkan pada 14 Februari kelak. "Jadi sudah bagus rumusannya sekarang, dan masyarakat tidak usah lagi gelisah," imbuh Mahfud dalam Tribun Jogja.

Bahaya persekusi dan kriminalisasi

Di sisi lain, kalangan sipil dan pemerhati hak asasi manusia (HAM) risau melihat langkah DPR. Tunggal Pawestri, seorang perempuan yang gencar menyuarakan HAM dan keberagaman jenis kelamin, pun membuat petisi untuk Komisi III DPR RI melalui laman Change.org.

Dalam penjelasannya, Tunggal menyebutkan kekhawatiran pada perluasan makna zina pada beberapa pasal KUHP. Misalnya pada pasal 484 ayat (1) huruf e yang mengatur hukuman penjara paling lama lima tahun apabila laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkimpoian yang sah melakukan persetubuhan (bukan atas dasar paksaan).

Tunggal yang mewakili enam orang koleganya menyebutkan isi pasal ini merupakan delik aduan sehingga siapapun dapat melaporkan perbuatan zina orang lain. Alhasil kebiasaan budaya main hakim sendiri atau persekusi akan makin marak.

"Masyarakat akan berlomba - lomba menjadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen, dan ruang privasi lainnya akan semakin marak terjadi jika pasal ini disahkan," tulisnya.

Sementara Dewi Kanti, seorang penghayat kepercayaan dari Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan, menilai pasal-pasal bermuatan baru dalam KUHP itu bisa merugikan pihaknya. Selama ini para penghayat kepercayaan belum mendapat pelayanan administrasi kependudukan, misalnya perkimpoian adat tidak dicatat oleh negara.

"...kami sebagai masyarakat hukum adat sangat rentan untuk dikriminalisasi," ujarnya ketika menjadi saksi dalam pengujian KUHP pasal zina di MK lalu.

Adapun eks jurnalis yang aktivis HAM Andreas Harsono menilai isi dalam revisi pasal-pasal KUHP termaksud seolah mengikuti hukum syariah yang kini diterapkan di Aceh. Andreas mengatakan itu semua justru akan memperlambat kemajuan ekonomi, masyarakat, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat Indonesia karena lembaga hukum sibuk mengurus moral warga.

Persekusi warga terkait tuduhan zina belakangan marak dan ironisnya justru tak terbukti. November 2017, sepasang kekasih diseret dan diarak nyaris bugil oleh masyarakat setempat di Cikupa, Tangerang, Banten --bahkan termasuk ketua RT dan ketua RW.

Masyarakat menuduh pasangan itu berbuat mesum di kamar kontrakan dan video persekusi beredar luas di media sosial. Namun menurut penyelidikan polisi, pasangan itu tidak berbuat mesum kendati berada di dalam satu kamar.

Sementara pada Desember 2017, seorang ibu merekam adegan sepasang laki-laki yang seolah sedang bermesraan di ruang publik dan menyebut mereka pasangan sejenis. Kecaman mengalir deras di media sosial, tapi belakangan diketahui bahwa dua laki-laki itu adalah kakak beradik yang sedang melepas rindu karena sudah lama tak bertemu.

https://beritagar.id/artikel/berita/...olak-persekusi
Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di