alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ini 10 Kasus Korupsi Terkait APBN-P yang Ditangani KPK
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af422c798e31b35658b456e/ini-10-kasus-korupsi-terkait-apbn-p-yang-ditangani-kpk

Ini 10 Kasus Korupsi Terkait APBN-P yang Ditangani KPK

Ini 10 Kasus Korupsi Terkait APBN-P yang Ditangani KPK

Jakarta - Selain mengusut kasus korupsi dari operasi tangkap tangan (OTT) pada pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya telah menangani 10 kasus korupsi yang berhubungan dengan pengurusan atau pemulusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Perubahan.
 
"Selain kasus yang ditangani dari tangkap tangan minggu lalu, KPK telah menangani sejumlah kasus korupsi yang terkait dengan proses APBN Perubahan," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Rabu (9/5).
Menurut Febri, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar proses APBN Perubahan dilakukan secara sangat ketat dan hati-hati. Jangan sampai proses ini menjadi celah untuk korupsi yang memiliki efek domino korupsi lainnya.
"Korupsi sebelum anggaran disusun, aliran dana pada sejumlah pihak untuk memuluskan proses pembahasan anggaran dapat berimplikasi lanjutan pada bentuk korupsi di pengadaan dan pembangunan proyeknya," ujarnya.
Praktik kotor tersebut sangat merugikan masyarakat karena tidak dapat menikmati hasil pembangunan sebab proyek sudah dikorupsi sejak awal. Adapun kasus-kasu korupsi terkait APBN-P yang pernah ditangani KPK, di antaranya:

1. Tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi sektor perikanan tangkap pascagempa dan gelombang tsunami pada satuan Kerja Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang menggunakan anggaran APBN-P tahun 2006.

2. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit rujukan penanganan flu burung dan DIPA APBN-P Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun anggaran 2006.

3. Tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dana APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun anggaran 2006.

4. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket pengerjaan penggadaan Kitab Suci Alquran APBN-P 2011 dan APBN 2012 pada Direktorat Dinas Islam Kementrian Agama (Kemenag).

5. Tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Komisi VII DPR RI dan kegiatan lainnya.

6. Tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau turut serta dalam Pengadaan Reagen dan Consumable Penanganan Virus Flu Burung dengan menggunakan dana APBN-P Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007.

7. Tindak pidana korupsi berupa memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada APBN-P tahun 2016.

8. Tindak pidana korupsi berupa memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp 220 milyar.

9. Tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pembahasan dan pengesahan RKA-Kementerian atau Lembaga dalam APBN-P tahun anggaran 2016 untuk Bakamla RI.

10. Tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018.

"Selain 10 kasus korupsi di atas, sejumlah kasus yg menjerat Nazaruddin, Hambalang, dan e-KTP juga ada bagian tertentu yang terkait dengan proses penganggaran atau anggaran di APBN Perubahan," kata Febri.
Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di