© VIVA Pengacara Amrozi cs, Ahmad Michdan di Penyeberangan Nusakambangan

Tim Pengacara Muslim atau TPM, selaku tim yang mengaku memiliki tiga klien kasus terorisme di Mako Brimob, membenarkan soal makanan menjadi salah satu pemicu utama kerusuhan yang terjadi di tempat tersebut.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan, saat ditemu di Kantor Pusat Mer-C, Jakarta, Kamis 10 Mei 2018.

Dia mengatakan, belakangan ini para tahanan di Mako Brimob, tidak diperbolehkan untuk menerima makanan dari luar. Padahal, pemberian makanan dari pihak keluarga menjelang puasa dan Lebaran biasa dilakukan sejak dulu.

"Tapi memang, belakangan terakhir mereka makanan enggak boleh, kadang-kadang diperiksa secara ketat. Barang kali itu SOP mereka (Kepolisian). Tetapi, itu kemudian menjadi persoalan. Memang, yang menjadi dasar belakangan, termasuk di Nusakambangan, mereka tidak boleh menerima makanan bawaan dari luar," ucap Michdan.

Hal itu kemudian, menurutnya, diperburuk oleh makanan yang disediakan lapas, yang pada umumnya tidak memenuhi gizi tahanan maupun jumlahnya yang sangat terbatas, sehingga cenderung tidak memenuhi hak-hak kemanusiaan bagi para tahanan.

"Padahal, makanan yang terima itu bukan saja dari gizi kurang, tetapi juga jumlahnya relatif. Kemudian, mereka tidak bisa apa apa dan paling tidak adalah bawaan dari keluarga itu harapan dari mereka," paparnya.

Meski begitu, dia juga tidak memungkiri bahwa kericuhan yang dilakukan tahanan terduga teroris tersebut disebabkan oleh persoalan lama yang telah mengkristal, seperti mulai dari proses penangkapan, penahanan, maupun persidangan mereka yang dianggap tidak memenuhi hak-hak asasinya.

"Proses yang selama ini kita ketahui bersama dari mulai penangkapan, penahanan, sampai mereka disidangkan itu banyak hal-hal yang dirasa sebagai pelanggaran hak asasinya. Pada intinya itu. Ya, perlakuan yang paling mendasar mereka sebetulnya punya hak didampingi penasihat hukum. Nah, ini hampir enggak boleh tim pengacara hukum menemani," ucapnya.

Karenanya, dia menegaskan, persoalan yang terjadi di Mako Brimob tersebut merupakan hikmah yang harus dipahami pihak Kepolisian, bahwa penanganan terduga teroris tersebut harus dilakukan secara soft approach (pendekatan lunak).

Sebab, menurutnya, mayoritas terduga kasus teroris adalah orang-orang yang dilabeli sebagai teroris yang kemudian tidak diberikan kesempatan pembelaan hukum, maupun pendampingan hukum.

"Dari banyak kasus penanganan sebelumnya dibanding yang terjadi di Mako, ada hikmah yang baik bahwa dengan cara soft approach itu pada akhirnya enggak terjadi korban, karenanya kami apresiasi Kepolisian," ungkapnya.

Sumur

Apa mungkin ngasih makanannya pake sendok garpu dari logam?