alexa-tracking

Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af2d9581ee5dff0678b4573/dalam-ijtima-ulama-ke-6-mui-dorong-pemidanaan-lgbt-dan-perzinaan
Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan
Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan


Banjar Hits 

09 May 2018 - 15:29


Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan

Banjarhits.id, Banjarbaru- Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VI menghasilkan 24 fatwa dari pembahasan empat komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia pada 7-9 Mei 2018. MUI juga menghasilkan resolusi mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendesak Amerika Serikat menghentikan agresi ke tanah Palestina.

Empat Komisi Fatwa ini terdiri atas Komisi A, B1, B2, dan C, yang membahas isu kebangsaan, perundang-undangan, dan fiqih kontemporer. Penutupan Ijtima Ulama VI sehari lebih cepat dari jadwal semula. Isu bahasan kebangsaan menelurkan 4 fatwa, perundang-undangan ada 11 fatwa, dan bahasan fiqih kontemporer menghasilkan 9 fatwa.

Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan empat komisi ini berasal dari perwakilan 34 MUI provinsi se-Indonesia yang berunding selama tiga hari pada 7-9 Mei 2018. Salah satu isu strategis perundang-undangan yang dibahas ihwal kolom aliran kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk.

Menurut Ma’ruf, penghayat kepercayaan harus dibuatkan KTP terpisah dari KTP konvensional yang mencantumkan kolom agama. Sebab, kata Ma`ruf, angka penghayat kepercayaan tidak sebanyak aliran keagamaan yang diakui pemerintah.

“e-KTP penghayat kepercayaan, MUI menolak di e-KTP. MUI menerima apabila KTP yang kolom agama dan kepercayaan tidak disatukan. KTP yang agama, itu tetap. Tapi KTP kepercayaan, harus khusus karena jumlahnya ratusan ribu. MUI memberi toleransinya, tapi jangan digandeng dengan KTP agama,” kata Ma`ruf Amin ketika menutup Ijtima’ Ulama ke-6 di Pondok Pesantren Al-Fallah, Kota Banjarbaru, Rabu (9/5/2018).

Selain itu, MUI menunda fatwa atas hukum merokok dan tembakau karena ada dua pendapatan yang sama-sama kuat: haram mutlak dan makruh. Namun, Ma`ruf berkata MUI menyarankan pemanfaatan tembakau diarahkan ke non-industri rokok. “Diarahkan untuk tidak pembuatan rokok,” kata Ma`ruf Amin.

Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan

Ilustrasi LGBT (Foto:TuendeBede/Pixabay)

Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan, KH Hafiz Anshari, mengatakan MUI tegas mengharamkan perkimpoian sesama jenis, baik homo dan lesbian. Mengutip UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian, kata Hafiz, negara cuma mengakui ikatan perkimpoian di antara pria dan wanita.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menuturkan pandangan MUI soal LBGT memang skala prioritas yang dimasukkan ke dalam pembahasan perundangan. Niam berkata MUI mendorong ada pemidanaan terhadap para LGBT di tengah masyarakat sebagai wujud perbaikan KUHP.

“LGBT, ada salah satu item mendorongan penyusunan UU untuk pemidanaan terhadap perkimpoian sejenis, sebagai wujud perbaikan KUHP dengan memperluas pengertian perzinaan, perzinaan hubungan seksual, termasuk sesama jenis,” kata Niam Sholeh.

Komisi A yang membahas isu kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), misalkan, menghasilkan fatwa ihwal kewajiban setiap umat Islam untuk bela negara di tengah segelintir orang yang pesimis terhadap masa depan negara bangsa Indonesia.

“Ada kelompok yang meragukan keutuhan Indonesia, akan bubar. Kami bertanggung jawab memperkuat umat, khususnya umat Islam wajib bela negara, itu kewajiban syar’i yang sudah ditetapkan dalam putusan ini,” kata KH Ma’ruf Amin.

Perihal isu kebangsaan lainnya, MUI menetapkan mahar politik dalam bentuk apapun tergolong haram, karena memengaruhi orang untuk memilih dan dipilih. Ma’ruf berkata mahar politik mengiring warga negara tidak menunaikan hak politik dengan benar alias melenceng dari semangat Islam. Sebab, kata dia, pemberian uang atau materi lain pasti memengaruhi pilihan politik seseorang. Ia tegas mengingatkan pemberi dan penerima mahar politik hukumnya haram.

“Memilih untuk dibayar, maka dia tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Yang memberi juga tidak benar, sangat mungkin memberi suap. Kalau karena suap, orang yang kompetensinya lebih tepat bisa tersingkir, sehingga orang terbaik, enggak terpilih,” ujar Ma’ruf Amin.

Selain itu, MUI melarang politisasi agama di ruang publik dan masjid. Dia berkata, masjid sebagai tempat ibadah bagi semua umat muslim dari beragam aliran partai politik. Itu sebabnya, politisasi agama di masjid justru berpotensi memecah belah umat Islam di Indonesia. Ulama, kata Ma’ruf, mesti melayani semua umat Islam dari aneka warna-warni kepentingan politik.

Ma’ruf membolehkan membincang agama dalam konteks kebangsaan dan politik keagamaan di ruang publik. Namun, ia mengimbau para ulama dan tokoh politik tidak mempolitisasi agama untuk kepentingan sesaat dan politik praktis.

”Cuma dalam politik sesaat, kepartaian menggunakan agama dan tempat ibadah, itu yang dilarang karena akan timbul konflik,” kata Ma`ruf Amin.

Adapun Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, mengapresiasi atas agenda besar Ijtima’ Ulama VI di Kalimantan Selatan. Ia berharap hasil Ijtima’ Ulama bisa membawa perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan dan Indonesia secara umum. Sahbirin berkata peran ulama sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. (Diananta)

https://m.kumparan.com/banjarhits/ij...-dan-perzinaan

Benar2 edan, apa urusannya mui
image-url-apps
Homok kakus keringat dingin jembut bergetar nih..
image-url-apps
Baru aja kemaren nastak kaskus muja-muja MUI, sekarang ditugaskan harus maki2 MUI

emoticon-Traveller
KASKUS Ads
image-url-apps
perzinahan?
kalo semenleven masuk pidana perzinahan gak ya?
image-url-apps
bodo amat sm fatwa mui
image-url-apps
Ane dukung enih emoticon-I Love Indonesia
Beginilah kl tokoh2 beragama berkumpul...
Ngomongin kelamin orang laen.. Sangat bermanfoaat.. Agama suci dari langit...
emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga
gw percaya kalo udah gak ada lagi pencabulan ke santriwati.
image-url-apps
bagus. yang berat pak. menular ini penyakit
kasian generasi selanjutnya klo dibiarin
image-url-apps
MUI tolak kolom aliran kepercayaan dalam KTP

Rabu, 9 Mei 2018 23:26 WIB

Pewarta: Yose Rizal

Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan

Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). (mui.or.id)

Banjarbaru (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa menolak pencantuman kolom aliran kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan pemerintah.

"Penolakan itu menjadi pembahasan pandangan majelis ulama tentang aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diputuskan komisi fatwa," ujar Wakil Ketua MUI Kalsel Hafidz Ansyari di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan usai penutupan Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-6 yang membahas strategis kebangsaan, keagamaan kontemporer dan masalah perundang-undangan.

Ia mengatakan, MUI juga menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan ruang terhadap aliran kepercayaan disatukan dalam kolom agama strip aliran kepercayaan pada KTP.

Dijelaskan, aliran kepercayaan bukan agama tetapi merupakan kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga tidak bisa disatukan dalam kolom agama.

"Kalau agama semuanya jelas dan diakui pemerintah sebagai agama yang berkembang di Indonesia, sedangkan aliran kepercayaan bukan tergolong agama," ungkapnya.

Menurut dia, MUI bisa menerima jika kolom agama dan aliran kepercayaan dipisahkan atau dibuatkan KTP elektronik khusus bagi aliran kepercayaan bagi yang menginginkannya.

"Jadi harus ada pemisahan kolom agama dan aliran kepercayaan, jangan disatukan. Saran lainnya, bagi penganut kepercayaan diberikan KTP khusus yang memuat kepercayaannya," ucap dia.

Wakil Ketua MUI Kalsel Hafidz Ansyari mendukung fatwa MUI yang menolak disatukannya kolom agama dengan kolom aliran kepercayaan karena perbedaan antara keduanya.

"Kami sangat mendukung fatwa MUI karena agama tidak bisa disamakan dengan aliran kepercayaan, termasuk mendukung pemberian KTP khusus bagi penganut kepercayaan," katanya.

Editor: Tasrief Tarmizi

https://m.antaranews.com/berita/7084...yaan-dalam-ktp
image-url-apps
Menampik LGBT, menolak persekusi

Hedi Novianto17:20 WIB - Selasa, 30 Januari 2018

Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan

Para aktivis Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia bersama ulama, santri, dan tokoh masyarakat Banten berunjuk rasa menolak LGBT di Kawasan Puspemprov Banten, Curug, Serang, Jumat (26/1/2018). | Asep Fathulrahman /Antara Foto

Isu penolakan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) belakang sedang marak. Terbaru di Aceh Utara, Aceh, Sabtu (27/1/2017), Polres Aceh Utara dan Polisi Syariah Islam Wilayatul Hisbah menjaring 12 orang waria pekerja salon kecantikan.

Bahkan Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Surianata mengatakan bahwa waria lebih berbahaya dibanding teroris. "...jadi mohon maaf apabila yang berhubungan dengan banci saya sikat," ujar Untung yang pernah terlibat melawan teroris di Jl MH Thamrin, Jakarta, pada 2016 tersebut.

Menolak LGBT yang sedang marak juga dibarengi oleh DPR RI untuk merevisi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perzinaan, termasuk LGBT dan kumpul kebo.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan revisi pasal dilakukan oleh panitia kerja (panja) Komisi III. Dilansir Kompas.com, Senin (22/1), politisi asal Golkar itu mengatakan DPR mengemban semangat penolakan LGBT dan memperluas pemidanaan perilaku LGBT.

Agenda revisi ini sebenarnya lanjutan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal perzinaan, pemerkosaan, dan hubungan sesama jenis (LGBT) dalam KUHP, Desember 2017. Lima dari sembilan hakim konstitusi menolak (dissenting opinion) karena menilai materi bukan wewenang MK.

Ada tiga pasal KUHP yang digugat oleh pemohon ke MK; pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Dalam argumen gugatan, pemohon meminta delik dalam pasal 284 tidak hanya menerapkan pidana perbuatan zina bagi pasangan tanpa ikatan perkimpoian, melainkan juga bisa diterapkan dengan delik aduan.

Sementara pada pasal 285, pemohon minta agar pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh --oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Adapun pada 292, pemohon meminta frasa "belum dewasa" dihapus sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis pun dapat dipidana.

PPP dan PKS pun mendukung agar perluasan cakupan delik zina masuk dalam KUHP baru nanti. Arsul Sani, anggota panja RKUHP dari Fraksi PPP, misalnya memberi contoh bagaimana pidana perbuatan cabul oleh LGBT atau sesama jenis juga berlaku pada orang berusia 18 tahun ke atas.

"Ancaman pidananya yakni 9 tahun, dalam hal terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan di tempat umum, dipublikasikan dan ada unsur pornografi," ujar Arsul yang pada 19 Desember lalu menegaskan kaum LGBT tak akan dihukum apabila tidak melakukan perbuatan pidana.

Anggota Komisi IIIDPR, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan KUHP harus diperbarui karena belum mencakup kaum LGBT dan kumpul kebo. Apalagi KUHP sekarang peninggalan zaman Belanda sehingga kurang relevan dengan kekinian.

"UU LGBT itu kan tidak ada di dalam KUHP. Sudah ada (undang-undangnya), jadi kami memperkuat bahwa zina itu harus masuk dalam KUHP mendatang," ujar politisi Nasdem dari Aceh ini dikutip detikcom, 18 Januari.

Penolakan terhadap LGBT juga diungkapkan anggota DPR Junimart Girsang. Kepada Reuters, politisi PDIP ini mengatakan hubungan sesama jenis tak bisa diterima --baik secara agama maupun norma.

Sementara mantan ketua MK Professor Mahfud MD mengatakan KUHP baru yang mengatur perzinaan itu bila tak ada aral melintang akan disahkan pada 14 Februari kelak. "Jadi sudah bagus rumusannya sekarang, dan masyarakat tidak usah lagi gelisah," imbuh Mahfud dalam Tribun Jogja.

Bahaya persekusi dan kriminalisasi

Di sisi lain, kalangan sipil dan pemerhati hak asasi manusia (HAM) risau melihat langkah DPR. Tunggal Pawestri, seorang perempuan yang gencar menyuarakan HAM dan keberagaman jenis kelamin, pun membuat petisi untuk Komisi III DPR RI melalui laman Change.org.

Dalam penjelasannya, Tunggal menyebutkan kekhawatiran pada perluasan makna zina pada beberapa pasal KUHP. Misalnya pada pasal 484 ayat (1) huruf e yang mengatur hukuman penjara paling lama lima tahun apabila laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkimpoian yang sah melakukan persetubuhan (bukan atas dasar paksaan).

Tunggal yang mewakili enam orang koleganya menyebutkan isi pasal ini merupakan delik aduan sehingga siapapun dapat melaporkan perbuatan zina orang lain. Alhasil kebiasaan budaya main hakim sendiri atau persekusi akan makin marak.

"Masyarakat akan berlomba - lomba menjadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen, dan ruang privasi lainnya akan semakin marak terjadi jika pasal ini disahkan," tulisnya.

Sementara Dewi Kanti, seorang penghayat kepercayaan dari Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan, menilai pasal-pasal bermuatan baru dalam KUHP itu bisa merugikan pihaknya. Selama ini para penghayat kepercayaan belum mendapat pelayanan administrasi kependudukan, misalnya perkimpoian adat tidak dicatat oleh negara.

"...kami sebagai masyarakat hukum adat sangat rentan untuk dikriminalisasi," ujarnya ketika menjadi saksi dalam pengujian KUHP pasal zina di MK lalu.

Adapun eks jurnalis yang aktivis HAM Andreas Harsono menilai isi dalam revisi pasal-pasal KUHP termaksud seolah mengikuti hukum syariah yang kini diterapkan di Aceh. Andreas mengatakan itu semua justru akan memperlambat kemajuan ekonomi, masyarakat, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat Indonesia karena lembaga hukum sibuk mengurus moral warga.

Persekusi warga terkait tuduhan zina belakangan marak dan ironisnya justru tak terbukti. November 2017, sepasang kekasih diseret dan diarak nyaris bugil oleh masyarakat setempat di Cikupa, Tangerang, Banten --bahkan termasuk ketua RT dan ketua RW.

Masyarakat menuduh pasangan itu berbuat mesum di kamar kontrakan dan video persekusi beredar luas di media sosial. Namun menurut penyelidikan polisi, pasangan itu tidak berbuat mesum kendati berada di dalam satu kamar.

Sementara pada Desember 2017, seorang ibu merekam adegan sepasang laki-laki yang seolah sedang bermesraan di ruang publik dan menyebut mereka pasangan sejenis. Kecaman mengalir deras di media sosial, tapi belakangan diketahui bahwa dua laki-laki itu adalah kakak beradik yang sedang melepas rindu karena sudah lama tak bertemu.

https://beritagar.id/artikel/berita/...olak-persekusi
brani tidak ?

Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan
Dalam Ijtima' Ulama ke-6, MUI Dorong Pemidanaan LGBT dan Perzinaan


×