alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Citizen Journalism /
Jangan Tutup Mata, Negara Harus Akui Keberadaan Ojek Online
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af2c570de2cf216088b4571/jangan-tutup-mata-negara-harus-akui-keberadaan-ojek-online

Jangan Tutup Mata, Negara Harus Akui Keberadaan Ojek Online

Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendaftarkan uji materi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi, Senin (7/5/2018). Penyerahan berkas uji materi itu terdaftar dengan tanda terima nomor 1784-0/PAN.MK/V/2018.
Para Pemohon dalam uji materi ini berjumlah 50 orang. Terdiri dari pengemudi ojek online dengan menggunakan Aplikasi Gojek, Aplikasi Grab, dahulu ada Aplikasi Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, dan pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta serta ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa (konsumen) ojek online tersebut.
Para Pemohon tergabung dalam KATO. Presiden KSPI Said Iqbal dipercaya sebagai Koordinator Presidium KATO. Sebagian dari pengemudi ojek online ini merupakan anggota dari Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi (SPDT) FSPMI.
Jangan Tutup Mata, Negara Harus Akui Keberadaan Ojek Online
Komite Aksi Transportasi Online (KATO) membawa berkas uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Senin (27/5/2018)./Kahar S. CAhyono
Pasal Yang Hendak Diuji
Adapun pasal yang hendak diuji adalah Pasal 138 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 yang menyebutkan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
Berdasarkan pasal tersebut, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Kendaraaan roda dua tidak termasuk angkutan umum.
Pengertian dari angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Konsekwensinya, jika pasal 138 ayat (3) tidak direvisi, keberadaan ojek menjadi illegal. Baik online maupun bukan.
Faktanya, saat ini ojek online menjadi kebutuhan warga kota. Selain memudahkan dalam hal transportasi, bagi puluhan ribu orang, ia menjadi mata pencaharian. Hak konstitusi para pengemudi dan mengguna ojek online itulah yang harus dilindungi.
Akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, akhirnya di lapangan sering terjadi reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya. Di beberapa daerah, bahkan ojek online dilarang. Mereka dianggap illegal dan dilarang beroperasi.
Jangan Tutup Mata, Negara Harus Akui Keberadaan Ojek Online
Info Grafis Uji Materi UU No 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945./Media Perdjoeangan
Hal ini sangat potensial menimbulkan adanya kerugian bagi driver ojek online berupa ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasa ketidakamanan serta tidak adanya perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta menimbulkan keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa pengemudi ojek online.
Padahal, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945). Selain itu, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
Diperkuat dengan Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Jangan Tutup Mata, Negara Harus Akui Keberadaan Ojek Online
KATO menyatukan berbagai komunitas pengemudi ojek online, serikat pekerja, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat yang lain./Media Perdjoeangan
Aspek Ekonomi Transportasi Online 
Dilansir dari Liputan6.com (25/3/2018), berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Demografis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, penghasilan keseluruhan mitra pengemudi Go-Jek sebesar Rp 8,2 triliun. Sementara pendapatan mitra UMKM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya. Mitra UMKM ini merupakan usaha yang tergabung dalam aplikasi Go-Food.
Bila digabung, angkanya bisa mendekati Rp 10 triliun. Ini ada di batas bawah karena yang disurvei hanya driver sepeda motor dan UMKM. Belum yang lain seperti Go-Car dan sebagainya.
Sementara itu, dilansir dari Merdeka.com (2/2/2017), Grab menginvestasikan dana senilai USD 700 juta atau sekitar Rp 9,3 triliun ke Indonesia untuk jangka waktu 4 tahun mendatang. Group CEO dan Co Founder Grab, Anthony Tan mengatakan, pertumbuhan Grab dengan bisnis GrabCar dan GrabBike tumbuh sekitar 600 persen pada tahun 2016 lalu.
Di Indonesia, Grab mengklaim telah menghasilkan pendapatan lebih dari sekitar USD 260 juta untuk para pengemudi Grab
Itu artinya, bisnis transportasi online ini menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang besar bagi pengusaha di bidang ini. Sementara bagaimana dengan para pengemudi? Sebagian besar dari mereka mengeluhkan penghasilan yang tidak memadai, bekerja tanpa batasan waktu, serta tidak mendapatkan jaminan sosial.
Jangan Tutup Mata, Negara Harus Akui Keberadaan Ojek Online
Foto bersama setelah mendapatkan tanda terima penfdaftaran uji materi UU No 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945./Kahar S. Cahyono
Pentingnya Uji Materi
Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Yudi Arianto, uji materi ini adalah pintu masuk untuk mengatur tiga aspek tentang transportasi roda dua berbasis daring alias ojek online. Tiga aspek itu adalah status pengemudi, legalitas, dan kesejahteraan.
Menurut Yudi, perusahaan penyedia aplikasi ojek online dapat memutus status mitra pengemudi secara sepihak.
“Dengan mudahnya kami diputus mitra oleh aplikator secara sepihak, yang akhirnya berimbas pada hilangnya mata pencaharian tanpa adanya kejelasan-kejelasan,” katanya Yudi, seperti yang dikutip dari Tempo.co (7/5/2018).
Karena itu, pihaknya meminta para pengemudi harus memiliki kepastian dari sisi status kerja.
Dari segi legalitas, ojek online perlu payung hukum. Sebab, ojek pangkalan kerap menolak ojek online beroperasi. Di beberapa daerah, bahkan secara resmi menolak ojek online beroperasi.
Dalam kaitan dengan kepastian kerja para pengemudi, dengan adanya payung hukum, maka akan lebih mudah untuk menindaklanjuti persoalan perusahaan penyedia aplikasi ojek online.
Sementara itu, selama ini penyedia aplikasi tidak memberikan jaminan sosial yang dibayarkan perusahaan. “Perusahaan memang mewajibkan mitranya memiliki asuransi,” kata Yudi.
Namun perusahaan tak menanggung biaya asuransi. Go-Jek, misalnya, akan memotong saldo pengemudi Rp 15 ribu per bulan untuk asuransi. Belum lagi pengemudi ojek online harus mendaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.

https://www.koranperdjoeangan.com/ja...n-ojek-online/
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di