JPP, ACEH - Secara keseluruhan, isu kebudayaan memang masih belum menjadi salah satu bahasan penting di level kebijakan pemerintah. Padahal, sebagai simbol kekayaan suatu bangsa dan negara, negara yang kaya akan kebudayaan seperti Indonesia nyatanya masih harus berjuang keras mengelola, merawat, dan melestarikan kebudayaannya.

Sebagai produk kebudayaan, keberadaan museum di tanah air juga masih belum jadi magnet penarik minat apalagi rasa bangga masyarakat. Tentu tidak mengherankan bila kemudian permuseuman di Indonesia punya banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk segera dibereskan, sebut saja misalnya masalah regulasi, kelembagaan, anggaran, Sumber Daya Manusia, benda koleksi, dan segala sarana-prasarananya. 

Maka, khusus untuk masalah permuseuman ini, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Warisan Budaya menggelar Rapat Koordinasi Nasional Permuseuman Seluruh Indonesia untuk berkoordinasi sekaligus mensinkronkan serta mengendalikan berbagai program dengan kebijakan permuseuman di Kota Banda Aceh, Selasa (8/5/2018) pagi hingga malam.

Rakornas dibuka oleh Asisten I Gubernur Aceh bidang Pemerintahan, M Ja’far, dan dihadiri oleh para kepala dinas kebudayaan, kepala museum anggota Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan Asosiasi Museum Indonesia Daerah (Amida).

Asisten Deputi Warisan Budaya, Kemenko PMK Pamuji Lestari, dalam paparannya, menegaskan kembali bahwa museum adalah bagian tidak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, melalui SK Menko PMK No.20/2016 tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia terus mendorong sinergitas yang kuat berbagai program dan kegiatan 18 K/L dalam upaya menjaga kekayaan budaya Indonesia.

Untul level daerah, dalam rakornas diketahui bahwa keberpihakan para pemerintah di daerah mulai dari bupati/wali kota punya pengaruh yang sangat kuat terhadap keberlangsungan museum, khususnya yang milik daerah.

Di DI Yogyakarta, misalnya, kepedulian ngarso dalem sebagai kepala daerah berpadu manis dengan strategi inovatif serta sosialisasi efektif pengurus museum sehingga Warga Yogya sangat bangga dan gemar memgunjungi museum.

Sementara itu, untuk museum milik swasta, menurut Manajer Operasional Museum Angkut di Kota Batu, Malang, Jatim, Endang A Sabirin, harus punya tiga jelas yaitu jelas perencanaan, jelas pengarahan, dan jelas organisasional.

“Media sosial sangat membantu kami dalam promosi yang sekaligus juga sosialisasi kepada calon pengunjung museum. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membuat pengunjung terkesan lalu mereka mau bercerita kepada orang lain dan akhirnya menarik mereka untuk berkunjung juga,” kata Endang lagi.

Akhirnya, rakornas ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang akan terus dikawal oleh koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK untuk ditindaklanjuti oleh K/L terkait termasuk di antaranya mengkaji usulan menjadikan museum daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar kesulitan anggaran dapat teratasi; mengkaji kembali pula penguatan kelembagaan dan SDM museum; dan upaya satu data terpadu untuk permuseuman nasional.(pmk)


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...ejayaan-museum

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Guru Tampar Siswa, Kemendikbud: Dinas Harus Lebih Aktif Sosialisasi Aturan  

- Mendagri dan Sekjen Wantannas Bahas Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

- Kuatkan Sinergi dan Kepaduan DIDU, Pemerintah Tata dan Petakan SDM Sesuai PSN