Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa (MKP), untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan terhadap Mustofa dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 20 Mei 2018.


Penyidik juga melayangkan surat pencegahan ke Ditjen Imigrasi untuk tiga tersangka lain yakni Direktur Operasional PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya (OW); Permit dan Regulatory Division Head PT. Solu Sindo Kreasi Pratama, Ockyanto (OKY) dan Kadis Pendidikan Mojokerto atau Kadis PUPR periode 2010 – 2015, Zaenal Abidin (ZAB).


'KPK telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap keempat tersangka dalam perkara ini,' kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.


Febri menambahkan penyidik juga mencegah dua saksi dalam kasus ini yaitu Nono Santoso Hudiarto selaku pihak swasta dan Kasubag Rumga Kabupaten Mojokerto Luthfi Arif Muttaqin ke luar negeri. 


(Baca juga: 20 Mobil Bupati Mojokerto Disita KPK)


'Pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara, baik terkait sangkaan suap maupun gratifikasi,' pungkas dia. 


KPK sebelumnya menetapkan Mustofa sebagai tersangka dalam dua perkara. Dua perkara yang menjerat Mustofa itu yakni dugaan suap terkait izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015 dan gratifikasi.


Bersama dengan Mustofa, KPK juga ikut menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin, Permit and Regulatory Division Head PT Tower Besama Grup Ockyanto, dan Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wijaya sebagai tersangka.


Dalam perkara suap perizinan pembangunan tower telekomunikasi, Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp2,7 miliar. Sementara dalam kasus dugaan gratifikasi, Mustofa bersama Zainal diduga menerima fee sebesar Rp3,7 miliar.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/4b...ke-luar-negeri

---

Kumpulan Berita Terkait :

- DPR Janji Lebih Transparan Membahas Anggaran

- Bamsoet Ingin Celah Lobi APBN Diperketat

- Pejabat Kemenkeu Terjaring OTT, Menkeu Dukung KPK