alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
HTI Dibubarkan karena Pemerintah Melindungi Seluruh Rakyat Indonesia
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af1655594786867428b457a/hti-dibubarkan-karena-pemerintah-melindungi-seluruh-rakyat-indonesia

HTI Dibubarkan karena Pemerintah Melindungi Seluruh Rakyat Indonesia

HTI Dibubarkan karena Pemerintah Melindungi Seluruh Rakyat Indonesia

JPP, JAKARTA - Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhumkam) Heni Susila Wardaya mengucapkan selamat karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mengabulkan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada persidangan Senin (7/5/2018) kemarin.

“Ini adalah kemenangan untuk seluruh bangsa Indonesia. Menko Polhukam dan Kemenkumham telah secara konsisten mengawal ini konteksnya terkait falsafah negara,” ujar Heni Susila Wardaya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) bertema "Menerima Bersama Hasil Putusan Sidang HTI" di Gedung Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Menurut Heni Susila, apa yang dilakukan pemerintah adalah semata-mata menghadirkan negara untuk menjaga keutuhan negara sehingga tidak ada lagi ancaman-ancaman atas falsafah Pancasila.

“Kalau kita lihat apa sesungguhnya Ormas itu? Sesungguhnya, Ormas memiliki tugas dan fungsi yang sangat mulia, yakni berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menjaga budaya, agama dan lainnya,” jelas Heni.

Selanjutnya, Heni menegaskan, Ormas tidak dibenarkan untuk berkegiatan politik. Ormas dilarang menerima dan memberikan sumbangan kepada partai politik. Karena itu, kalau ada Ormas tertentu ingin mengubah falsafah pancasila, itu sudah menjadi kegiatan politik.

Sejauh ini, ada Ormas yang berbadan hukum, tapi ada juga yang tidak berbadan hukum. Terkait HTI, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah sebelum ini adalah melakukan penelitian secara mendalam, dengan kehati-hatian dan memenuhi aspek legal secara hukum.

“Salah satunya, Pemerintah menggunakan Perppu untuk memberikan kewenangan dan hak kepada Presiden untuk menyelesaikan masalah HTI tersebut, dengan menggunakan parameter, ada kebutuhan untuk mengatasi permasalahan secara hukum karena terjadi kekosongan hukum. Kalau dengan Undang-Undang akan memakan waktu lama, dibuat Perppu agar ada kepastian hukum,” ulas Heni.

Setelah Perppu diterbitkan, lanjut Heni, ini menjadi alas dasar pemerintah mencabut HTI, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apalagi, dalam perjalanannya sudah dilakukan melalui proses legislatif dan DPR telah menyutujuinya.

“Apakah dengan membubarkan HTI, negara disebut sebagai anti demokrasi? Saya jawab tidak! Karena proses demokrasi telah dibnerikan ruang, salah satunya melalui langkah yudisial proses hukum di PTUN,” tegas Heni.

Selanjutnya, Heni mengaskan, pemerintah dan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa membeda-bedakan. Konteks HTI, yang terjadi adalah di sana ada pemaksaan kehendak yakni ingin mengganti falsafah Pancasila. Dan bukti-bukti atas itu sudah dibeberkan di persidangan.

“Kalau ada Ormas yang menyalahgunakan kewenangannya, kita wajib menegurnya. Tapi, jika kita hanya sebagai seorang warga, apakah bisa melakukan itu? Warga tidak memiliki kekuatan, kecuali pemerintah yang mewakili negara,” ujarnya.

Dan yang perlu digarisbawahi, menurut Heni, ini bukan pertarungan antara Islam dengan Pemerintah. Seperti yang dipropagandakan oleh kelompok tertentu. Karena apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman kelompok yang bertentangan dengan Pancasila dan memiliki keinginan untuk menggantikan falsafah Pancasila dan membubarkan NKRI.

“Aturan hukum yang baku dan berlaku, tidak hanya untuk HTI. Jika ada Ormas lain yang juga melakukan hal yang sama seperti HTI, pasti akan mengalami hal yang sama, yakni berhadapan dengan hukum,” jelas Heni.

Berikutnya, Heni menjelaskan, pengawasan terhadap Ormas dilakukan secara bertahap dan berlapis. Bagaimana AD/ART yang dimilikinya apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Selanjutnya, bagaimana bentuk kegiatan Ormas tersebut? Apakah tetap konsisten dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan pertauran hukum yang berlaku?

“Jika ditemukan pelanggaran, akan dinilai terlebih dahulu, apakah bentuknya pelanggaran berat atau ringan. Kalau bentuknya masih ringan, ada proses mediasi. Tapi jika sudah masuk kategori berat, sudah pasti selanjutnya akan berhadapan hukum,” jelasnya.

Kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan kesepakatan bersama adalah tetap menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tungal Ika. “Selama Indonesia masih berdiri, keempat pondasi dasar itu harus terus dijaga,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua Bidang Kajian Strategis dan Komandan Densus 99 GP Ansor Nuruzzaman dan Kuasa Hukum Menkumham dari Forum Advokasi Pembela Pancasila (FAPP) I Wayan Sudirta.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/24-nasional/320732...kyat-indonesia

---

Kumpulan Berita Terkait :

- HTI Dibubarkan karena Pemerintah Melindungi Seluruh Rakyat Indonesia Jelang Kemarau, Pemerintah Evaluasi Pencegahan Karhutla

- HTI Dibubarkan karena Pemerintah Melindungi Seluruh Rakyat Indonesia Akses Internet MNEK 2018, Menkominfo Tunjukkan Hasil Pembangunan Indonesia Sentris

- HTI Dibubarkan karena Pemerintah Melindungi Seluruh Rakyat Indonesia Pemerintah Kampanyekan Digital Paradise, Percepat Kelahiran Unicorn

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di