alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Dirjen IKP: Sikap Pemerintah Tegas kepada Penentang Pancasila
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af1654c162ec2453a8b457e/dirjen-ikp-sikap-pemerintah-tegas-kepada-penentang-pancasila

Dirjen IKP: Sikap Pemerintah Tegas kepada Penentang Pancasila

Dirjen IKP: Sikap Pemerintah Tegas kepada Penentang Pancasila

JPP, JAKARTA - Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan menganut sistem demokrasi. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh warga bangsa diberikan ruang untuk berserikat, berkumpul, berkelompok dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing.

Meski demikian, kebebasan yang diberikan tersebut tidak semata-mata sebebas-bebasnya. Harus mengikuti aturan hukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) R. Niken Widiastuti saat membuka Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) di Ruang Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Dismed FMB’9 kali ini mengangkat tema “Menerima Bersama Hasil Putusan Sidang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)”. “Tema yang diangkat kali ini merupakan tindak lanjut atas keputusan PTUN untuk bisa menerima bersama hasil keputusan hukum terkait HTI tersebut,” ujar Niken.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan menganut sistem demokrasi, menurut Dirjen IKP, secara konstitusi Indonesia melindungi seluruh masyarakatnya untuk berkelompok dan mengeluarkan pendapatnya. Namun tetap ada batasan, yang juga sesuai peraturan hukum yang berlaku.

“Ruang kebebasan itu ada untuk yang sesuai dengan konstitusi. Namun, jika yang berseberangan dengan konsitusi dan nilai-nilai dasar ke-Indonesiaan, apalagi yang berpotensi mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, bisa berhadapan dengan hukum,” ujar Niken.

Jika ada kelompok yang sudah secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai falsafah bangsa, sudah bisa dipastikan pemerintah akan bertindak tegas kepada kelompok yang menggunakan kebebasan tersebut untuk hal yang bertentangan dengan ideologi pancasila, dan UUD 1945.

“Kemarin (Senin, 7 Mei 2018) sidang sudah diputuskan. Dan dalam Dismed FMB 9 kali ini kita akan berdiskusi lebih jauh dan mendalam lagi, untuk mengetahui sejauh keputusan hukum tersebut dan bagaimana langkah-langkah ke depannya,” jelas Niken.

Karena untuk waktu yang akan datang, lanjut Dirjen IKP, HTI akan mengajukan banding atas keputusan hukum tersebut. “Para narasumber yang hadir akan memberikan penjelasan terkait hal itu,” pungkas Niken.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kemenko Polhumkam Heni Susila Wardaya, Ketua Bidang Kajian Strategis dan Komandan Densus 99 GP Ansor Nuruzzaman, dan Kuasa Hukum Menkumham dari Forum Advokasi Pembela Pancasila (FAPP) I Wayan Sudirta.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/24-nasional/320731...tang-pancasila

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Dirjen IKP: Sikap Pemerintah Tegas kepada Penentang Pancasila Jelang Kemarau, Pemerintah Evaluasi Pencegahan Karhutla

- Dirjen IKP: Sikap Pemerintah Tegas kepada Penentang Pancasila Lawan Hoaks, Dirjen IKP Kemkominfo Ajak Masyarakat Terapkan READI

- Dirjen IKP: Sikap Pemerintah Tegas kepada Penentang Pancasila Pemerintah Kampanyekan Digital Paradise, Percepat Kelahiran Unicorn

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di