alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Kesepakatan tiga hal dari Facebook di Indonesia
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af1653cddd770c67a8b457c/kesepakatan-tiga-hal-dari-facebook-di-indonesia

Kesepakatan tiga hal dari Facebook di Indonesia

Kesepakatan tiga hal dari Facebook di Indonesia
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara (dua kiri) bersalaman dengan Vice President Facebook Public Policy Asia Pacific Simon Milner selepas jumpa pers di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Perwakilan Facebook yang diwakili oleh Vice President (VP) Facebook untuk Public Policy Asia Pacific, Simon Milner, menemui Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta pada Senin (7/5/2018). Mereka membahas tiga hal yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan data pengguna.

Secara umum, pertemuan ini memang tindak lanjut dari kasus penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica (CA). Hal lain yang dibahas adalah kepatuhan Facebook terhadap aturan main di satu negara dan upayanya menangani konten negatif.

Menurut Rudiantara, saat ini Kemkominfo belum bisa mendapatkan hasil audit untuk kasus CA karena prosesnya masih berlangsung dan melibatkan pihak ketiga--Komisi Informasi di Inggris. Akibatnya, Facebook pun belum boleh mengaudit CA.

"Tadi disampaikan, bahwa CA lagi diaudit, bahkan bukan oleh Facebook, tetapi oleh Komisi Informasi di Inggris. Jadi untuk saat ini, Facebook harus menunggu hasil audit otoritas Inggris selesai," ungkap Rudiantara kepada media.

Meski demikian, Rudiantara meminta Facebook untuk mencari upaya lain, bukan hanya pasif menunggu hasil audit dari otoritas termaksud. Pemerintah ingin memastikan bahwa pengguna dari Indonesia tetap aman dari risiko penyalahgunaan data.

Maklum, pemerintah sempat menemukan aplikasi serupa CA di Facebook bernama Cube You dan Aggregat IQ. Pemerintah pun telah mengirimkan surat peringatan kedua akibat temuan kedua aplikasi itu.

"Facebook harus cari upaya yang lain. Kemungkinannya kita kan belum tahu apakah cuma Cambridge Analytica. Toh belakangan juga ada CubeYou, ada Aggregat IQ," imbuh Rudiantara.

Dilansir Merdeka (7/5), Facebook pun mengakui bahwa ada 87 juta data yang dimungkinkan disalahgunakan oleh CA. Mayoritas dari 87 juta data yang disalahgunakan itu adalah pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau sekitar 81,6 persen.

Indonesia masuk daftar pengguna terbanyak ketiga yang datanya disalahgunakan, sekitar 1,3 persen dari 87 juta data. Di atas Indonesia adalah Filipina dengan jumlah data sekitar 1,4 persen. Adapun negara lain yang juga menjadi korban antara lain Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brasil, Vietnam, dan Australia.

Di luar soal penyalahgunaan data, Rudiantara meminta komitmen Facebook untuk bekerja sama dengan Pemerintah RI dalam menangani konten negatif. Menurut Rudiantara, performa Facebook baru menyentuh angka 50 persen sepanjang 2017 kendati saat ini angkanya sudah mencapai 68 persen.

Rudiantara menaruh harapan agar kontribusi perusahaan yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat, itu terus naik. "Ini juga bagian dari evaluasi penilaian oleh Kemkominfo bagaimana kerja sama Facebook menangani konten-konten yang dianggap negatif," tutur menteri yang kerap disapa Chief RA itu.

Selanjutnya, Kemkominfo menyarankan Facebook untuk membawa konten negatif di dalam platform-nya ke kepolisian. Setidaknya melakukan koordinasi.

"Kemkominfo tidak berdiri sendiri, Kemkominfo fokusnya kepada masalah sanksi administrasi, sementara criminal sanction prosesnya di Kepolisian. Jadi setelah pertemuan ini saya juga harus koordinasi dengan polisi, saling update sudah sejauh mana," jelasnya.

Saat ini, tim audit Facebook sedang menyelidiki kemungkinan aplikasi serupa CA pada 2014 dan terkait konten negatif. Facebook berjanji akan mengumumkan hasil audit kepada publik setelah segalanya selesai.

Untuk sementara, pengguna bisa mulai meninjau ulang aplikasi yang terhubung di akun Facebook masing-masing. Pengguna juga bisa menggunakan fitur pembersihan riwayat atau clear history yang segera terpasang pada laman Facebook.

"Saya tidak bisa memberikan jawaban yang lebih pasti, tetapi segera setelah kami mendapat informasi yang pasti, kami akan beritahukan--baik kepada pemerintah, kepolisian, terutama masyarakat yang terkena dampaknya," tegas Milner dalam laman Kominfo (7/5).
Facebook digugat
Di sisi lain, buntut penyalahgunaan data oleh CA membuat Facebook mendulang gugatan. Dua lembaga swasta di Indonesia, Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI) melalui Kantor Hukum Equal & Co, Counselors and Attorneys at law, menggugat Facebook.

CNN Indonesia (7/5) menyebutkan, lembaga tersebut menggugat Facebook pusat dan Facebook Indonesia sekaligus. Untuk gugatan di Indonesia, surat tuntutan dikirim ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Mei 2018.

Dua lembaga tersebut menganggap Facebook telah gagal melakukan tugasnya sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia yang wajib melindungi data penggunanya.

Mengacu pada pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, "Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi".

"Hingga saat ini, Facebook tidak pernah menginformasikan atau memberitahukan secara tertulis kepada kami masyarakat Indonesia sebagai penggunanya terkait kebocoran data kami. Untuk itulah kami mengajukan gugatan kepada Facebook agar dapat mempertanggung jawabkan hal ini," ujar sang penggugat dikutip dari Selular (8/5).

Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil kepada Facebook dan CA. Untuk kerugian materiil, penggugat menuntut Facebook dan CA membayar ganti rugi Rp21,93 miliar. Kerugian materiil ini berdasarkan biaya yang dipakai pengguna Facebook dalam mengakses jejaring sosial tersebut.

Sementara kerugian imateriil, penggugat meminta Rp10,96 triliun. Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1 juta per hari apabila terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht).
Kesepakatan tiga hal dari Facebook di Indonesia


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...k-di-indonesia

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kesepakatan tiga hal dari Facebook di Indonesia Upaya menghapus perjokian dalam SBMPTN 2018

- Kesepakatan tiga hal dari Facebook di Indonesia Peserta Pilkada dilarang iklan ucapan selamat puasa

- Kesepakatan tiga hal dari Facebook di Indonesia Aturan uang elektronik perketat penggunaan dana nasabah

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di