alexa-tracking

Tanggung Jawab Umat Islam Jaga Negara dari Penyimpangan Khittah

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af11860a2c06e72218b4581/tanggung-jawab-umat-islam-jaga-negara-dari-penyimpangan-khittah
Tanggung Jawab Umat Islam Jaga Negara dari Penyimpangan Khittah
Tanggung Jawab Umat Islam Jaga Negara dari Penyimpangan Khittah

JPP, BANJARBARU - Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia merupakan forum yang secara periodik tiga tahunan diselenggarakan oleh MUI untuk merespons permasalahan penting yang muncul, baik terkait dengan masalah kebangsaan, masalah keagamaan aktual, maupun masalah peraturan perundang-undangan.

Menurut Ma'ruf Amin, umat Islam, sebagai bagian terbesar penduduk di negeri ini, mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga bangsa ini dari upaya-upaya penyimpangan khittah pendirian bangsa.

Para pendiri bangsa telah mencapai kemufakatan dalam menancapkan khittah dan prinsip-prinsip kebangsaan. Umat Islam sebagai generasi penerus berkewajiban menjaganya dari setiap upaya pengaburan makna dan penyimpangan.

"Materi tentang masalah prinsip kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah) yang akan dibahas dalam Ijtima Ulama merupakan salah satu perwujudan dari tanggungjawab tersebut," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya saat gelaran Ijtima' Ulama Komisis Fatwa MUI ke-6 se Indonesia di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (7/5/2018) petang. 

Itjima' Ulama Fatwa MUI ke-6 tahun 2018 ini secara resmi dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mewakili Presiden RI Joko Widodo dan akan berlangsung hingga Rabu (9/5/2018). 

Ijtima' yang menjadi wadah berhimpunnya para ulama dihadiri seribuan peserta yang terdiri dari Pimpinan MUI Pusat, Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia, Komisi Fatwa MUI se Indonesia, Perguruan Tinggi Islam se Indonesia, Ormas Islam tingkat pusat, Pimpinan Pondok Pesantren, Pemuka Islam, Cendekiawan, Instansi terkait, serta utusan dari negara-negara sahabat.

Tampak hadir, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi, Kakankemenag Banjarbaru, sejumlah para Kakanwil, keluarga besar Ponpes Al Falah dan tokoh masyarakat Kalsel.

KH Ma'ruf Amin menambahkan, terkait pembahasan masalah bela negara, hal itu merupakan respons atas wacana yang dihembuskan oleh berbagai pihak yang merasa pesimistis terhadap kelangsungan eksistensi negara bangsa ini di masa mendatang. "Umat Islam merasa terpanggil untuk berada di garda terdepan menjaga eksistensi negara bangsa," katanya.

Sementara masalah politisasi agama merupakan respons atas kekurangtepatan pemahaman pihak-pihak tertentu terhadap hakekat agama dan politik serta hubungan keduanya.  Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sehingga kurang tepat jika ada pihak-pihak yang menginginkan adanya pemisahan yang tegas di antara keduanya. 

"Namun Islam juga mewajibkan adanya keadaban dan kesopansantunan (al-akhlak al-karimah) dalam setiap proses politik. Sehingga tidak tepat pula menjadikan agama sebagai kedok untuk membungkus kepentingan politik tanpa mengindahkan ketentuan agama," tegas KH Ma'ruf Amin. (agm)


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...pangan-khittah

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Tanggung Jawab Umat Islam Jaga Negara dari Penyimpangan Khittah Perbankan Syariah Jadi Favorit Calon Mahasiswa PTKIN 2018

- Tanggung Jawab Umat Islam Jaga Negara dari Penyimpangan Khittah Guru Bina Kawasan Wujud Bela Negara dalam Penguatan Moderasi Islam

- Tanggung Jawab Umat Islam Jaga Negara dari Penyimpangan Khittah Kemenko PMK: Negara Peduli Terhadap Kesejahteraan Lansia