alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Pemerintah Belum Bersikap
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af092e19a095178158b4571/larangan-eks-napi-korupsi-jadi-caleg-pemerintah-belum-bersikap

Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Pemerintah Belum Bersikap

Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Pemerintah Belum Bersikap

JPP, JAKARTA - Usai menghadiri acara Forum Kemitraan Ormas Pemuda Pancasila di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Jakarta, Sabtu (5/5/2018), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat ditanya wartawan tentang kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap seorang anggota DPR.

Saat itu, para wartawan menanyakan apakah usulan larangan eks napi korupsi jadi calon legislator (Caleg) makin diperlukan. Menanggapi hal itu, Mendagri menjawab, usulan larangan eks napi korupsi jadi Caleg masih akan dibahas detil.

"Itu akan dibahas detail dengan DPR, karena orang yang sudah menjalani hukuman kan sudah clear. Tapi, KPU punya opsi bahwa siapapun yang pernah terpidana korupsi ditolak (jadi Caleg)," ujar Tjahjo.

Pemerintah sendiri, menurut Mendagri, belum bersikap soal usulan KPU tersebut. Pemerintah masih berpegang pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. "Kami belum ambil sikap, karena kami dasarnya UU," jelas Tjahjo.

Pemerintah, lanjut Mendagri, baru sepakat soal keharusan calon anggota DPR, DPRD maupun calon kepala daerah dan wakilnya untuk jujur melaporkan hartanya. Dan itu harus disampaikan ke umum. Ini penting, agar masyarakat bisa tahu, jika memang ada kejanggalan.

Sehingga, Mendagri menjelaskan, masyarakat bisa melaporkan misalnya kalau ada indikasi yang berbau korupsi. Soal usulan KPU, pemerintah akan menunggu dulu sikap parlemen.

"Tapi KPU kalau dia mau jalan silahkan sepanjang tidak menyimpang dari UU. KPU menetapkan peraturan PKPU yang rujukannya pada UU. Di UU tidak ada rujukan itu. Ini hanya untuk mewujudkan para calon yang bersih, lebih bermartabat. Untuk urusan ini KPU akan konsultasi lagi dengan DPR dan pemerintah. Tapi niatnya baik tapi untuk menentukan keputusan itu perlu dengan DPR," tutur Tjahjo. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/hukum/32070...belum-bersikap

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Pemerintah Belum Bersikap Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kim Jong Un dan Presiden Trump

- Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Pemerintah Belum Bersikap Budi Waseso Jadi Dirut Bulog, Presiden: Kita Perlu Orang yang Tegas

- Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Pemerintah Belum Bersikap Segera Operasional, Pemerintah Evaluasi Laik Fungsi 7 Ruas Tol

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di