alexa-tracking

Inkracht, PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi Segera Diberhentikan

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5af08d9b902cfe821f8b456a/inkracht-pns-terlibat-tindak-pidana-korupsi-segera-diberhentikan
Inkracht, PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi Segera Diberhentikan
Inkracht, PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi Segera Diberhentikan

JPP, JAKARTA - Untuk menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyepakati 2 (dua) hal perihal penegakan disiplin PNS sesuai peraturan manajemen PNS.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam surat bersifat bernomor: K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada: 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah menyebutkan, kedua hal itu adalah:

Pertama, Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht), dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi. Kedua, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terdindikasi suap/pungli.

“Agar Saudara melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjra atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum,” bunyi surat Kepala BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah itu.

Kepala BKN meminta agar dalam Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan itu, dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta memastikan tidak ada praktik suap/pungli.

“Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK,” bunyi surat tersebut.

Ditegaskan Bima Haria hasil pengawasan bersama itu akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tembuan surat tersebut disampaikan kepada:

  1. Ketua BPK;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  4. Ketua KPK;
  5. Ketua Komisi ASN;
  6. BKN; dan
  7. Kepala Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia. (stkb/bkn/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/regulasi/32...-diberhentikan

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Inkracht, PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi Segera Diberhentikan Nekat Buang Sampah di Laut, Pemerintah Siapkan Langkah Tegas

- Inkracht, PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi Segera Diberhentikan Guru Tampar Murid, Kementerian PPPA: Bukan Disiplin Positif, Harus Ditindak Tegas

- Inkracht, PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi Segera Diberhentikan Presiden Minta Sistem ‘Online Single Submission’ Segera Diterapkan

×