alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Tekan Korupsi, Pemerintah Harus Bangun Sistem Penganggaran Transparan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5aefc435ded770c8618b456a/tekan-korupsi-pemerintah-harus-bangun-sistem-penganggaran-transparan

Tekan Korupsi, Pemerintah Harus Bangun Sistem Penganggaran Transparan

Tekan Korupsi, Pemerintah Harus Bangun Sistem Penganggaran Transparan


Untuk menekan peluang korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah membangun sistem penganggaran negara yang transparan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, menyusul penangkapan 9 orang tersangka dugaan suap yang terkait dengan pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN 2018. Salah satu tersangka adalah anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, Amin Santoso, Sabtu (4/5) malam. Ada juga seorang tersangka yang merupakan pejabat di Kementerian Keuangan.

Agus menyatakan dukungan dengan langkah pemerintahan Jokowi yang mulai menerapkan sistem informasi berbasis online untuk mendukung transparansi tersebut. “Dulu waktu kampanye kan Pak Jokowi menginginkan itu, e-pelayanan dan e-budgeting, perizinan juga melalui e-perizinan, walaupun kami sadar sekali itu tidak serta-merta dapat menghilangkan praktik korupsi,” ujar Agus di gedung KPK, Sabtu (5/5) malam.

Selain itu, Agus juga menekankan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian sistem informasi berbasis online agar dapat diakses oleh masyarakat. “Terkait dengan perbaikan sistem, kami selalu menekankan kepada pusat untuk mengedapankan transparansi kami berharap sistem informasi online bisa cepat diselesaikan,” tambah Agus.

Menurut Agus, pembicaraan tentang anggaran negara, yang dilakukan secara tripartit, yakni antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian terkait, semestinya sudah sejak jauh-jauh hari diinformasikan kepada masyarakat.

“Dalam menyusun anggaran awal itu kan ada hak Yudikatif, nanti ada pembicaraan triparteid antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian atau lembaga terkait, mestinya seluruh proses pembicaraan itu jangan sampai rakyat tidak tahu,” papar Agus.

Permintaan KPK tersebut tidak terlepas dari keprihatinan lembaga anti korupsi itu dengan adanya pejabat di Kementerian Keuangan yang ikut terlibat dan kemudian terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK Jumat (4/5/2018) kemarin.

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
ayo budayakan transparan emoticon-Ultah

Tekan Korupsi, Pemerintah Harus Bangun Sistem Penganggaran Transparan
Diubah oleh kafiran
sangat bagus enih, apa yg dilakuken jokowi beserta jajaranya sudah sangat jauh melangkahi dari rezim yg lalu, pada rezim sebelumnya rakyat sama sekali dibutaken segala bentuk anggaran ditutup tutupi guna menguntungken kelompol tertentu emoticon-Smilie
DKI sudah ada e-katalog tp karena gubernurnya seimin, yg ngedukung harus makan lobster. jadi balik lagi ke jaman batu
Sistem transparansi anggaran ? Ngimpi
Itu sih sama aja bunuh diri bagi mereka



×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di